Presiden Joko Widodo mengapresiasi peran Polri dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Kendati demikian, Polri diminta untuk terus meningkatkan kinerja sebab tantangan pengamanan dalam negeri kian kompleks.
Oleh
INSAN ALFAJRI
·3 menit baca
KOMPAS/INSAN ALFAJRI
Kepala Kepolisian Resor Jakarta Pusat Komisaris Besar Harry Kurniawan berfoto bersama pasukan TNI dalam peringatan Hari Bhayangkara Ke-73 di Monumen Nasional, Jakarta, Rabu (10/9/2019).
JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo mengapresiasi peran Polri dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Kendati demikian, Polri diminta untuk terus meningkatkan kinerja sebab tantangan pengamanan dalam negeri kian kompleks.
Demikian amanat Presiden ketika menjadi Inspektur Upacara pada Hari Bhayangkara Ke-73 di Monumen Nasional, Jakarta, Rabu (10/7/2019). Presiden mengatakan, masyarakat telah merasakan hasil kerja keras dan pengabdian Polri. Dengan bersinergi bersama TNI, kata Presiden, Polri mengamankan Asian Games, Asian Para Games, dan pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia 2018. Polri juga telah mengamankan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 dan Pemilu 2019.
Laporan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menunjukkan, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Indeks Reformasi Birokrasi Polri mengalami peningkatan, disertai dengan keberhasilan mewujudkan 69 zona integritas, yang terdiri dari 64 satuan kerja (satker) dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan 5 satker dengan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Hal ini menempatkan Polri di urutan kedua kementerian/lembaga dengan zona integritas terbanyak setelah Kementerian Keuangan.
Kendati demikian, ucap Presiden, Polri jangan cepat berpuas diri. Ke depan, tantangan yang akan dihadapi Polri kian kompleks.
”Terorisme dan radikalisme masih menjadi potensi ancaman bagi stabilitas keamanan dalam negeri. Selain itu, pesatnya perkembangan teknologi informasi juga mendorong semakin besar dan beragamnya potensi kejahatan di ruang siber. Demikian pula penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian menjadi ancaman bagi kerukunan, persatuan, dan kesatuan bangsa kita,” kata Joko Widodo, yang kembali memimpin Indonesia selama lima tahun ke depan.
KOMPAS/INSAN ALFAJRI
Pasukan Gegana Polri menyiapkan barisan dalam peringatan Hari Bhayangkara Ke-73 di Monumen Nasional, Jakarta, Rabu (10/9/2019).
Karena itu, Presiden memberikan lima instruksi bagi Polri dalam mengemban tugas, antara lain memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan TNI, kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, serta masyarakat. Polri juga diminta meningkatkan profesionalisme dalam penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan.
Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian berjanji menjalankan instruksi itu. Dia berterima kasih pemerintah telah menaikkan tunjangan kinerja Polri tahun lalu. Dia berharap dalam lima tahun pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin, tunjangan kinerja TNI dan Polri bisa naik 100 persen.
Di tengah membaiknya kinerja Polri, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Muhammad Haripin, menilai, masih ada persoalan kekerasan dan hak asasi manusia di tubuh Polri. Oleh sebab itu, Polri wajib mengevaluasi diri agar dapat meningkatkan kepercayaan terhadap publik (Kompas, 5/7/2019).
Kompas
Sang saka Merah Putih berkibar di langit Jakarta, Rabu (10/7/2019). Sebanyak 22 peterjun beratraksi dalam peringatan Hari Bhayangkara Ke-73 di Monumen Nasional, Jakarta.
Mengutip laporan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), selama Juni 2018 hingga Mei 2019 tercatat ada 643 kasus kekerasan oleh polisi dan jatuhnya korban jiwa sebanyak 651 orang.
Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Muhammad Iqbal mengatakan, tidak mudah melakukan pengawasan melekat terhadap personel Polri yang lebih dari 400.000 orang.
Iqbal mengatakan, melalui program promoter, diupayakan perubahan kultur di tubuh Polri untuk menekan kekerasan eksesif dan arogansi kekuasaan. Bagi personel Polri di lapangan, ada penghargaan dan hukuman atas kinerja mereka. Tidak sedikit personel Polri yang diberhentikan secara tidak hormat karena melanggar disiplin dan kode etik. ”Ini adalah komitmen kami untuk mengungkit citra kepolisian,” katanya.
