Layanan Damri Terganggu akibat Sopir Mogok

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Foto ilustrasi. Calon penumpang turun dari bus Damri di Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati, Kabupaten Majalengka, Senin (1/7/2019). Mulai 1 Juli hingga sebulan ke depan, calon penumpang Bandara Kertajati dapat memanfaatkan bus gratis dari Bandung ke Kertajati.

JAKARTA, KOMPAS - Layanan penumpang bus Perum Damri dari dan ke Bandara Soekarno Hatta sempat terganggu setelah para pengemudi Damri mogok kerja total, Jumat (05/07/2019). Mereka menuntut agar keberadaan kenek (helper) atau petugas on board dihidupkan lagi.

Manajemen Perum Damri menyampaikan permohonan maaf atas layanan DAMRI untuk trayek-trayek Bandara Soekarno - Hatta yang mengalami gangguan sebagai imbas dari pengemudi yang mogok kerja.

Sekretaris Perusahaan Perum Damri Restiti Sekartini dalam keterangan tertulis, Sabtu (6/7/2019) menjelaskan, aksi mogok kerja itu terjadi karena mereka menuntut agar helper-helper lama direkrut oleh Damri dan diposisikan di dalam bus kembali.

Demo pengemudi yang diduga didalangi oleh segelintir provokator tersebut sudah mengarah pada tindakan anarkis dengan menyerang pejabat Damri yang langsung menemui mereka dengan maksud menjelaskan kebijakan perusahaan dan untuk mendapatkan titik temu.

KOMPAS/M CLARA WRESTI

Foto ilustrasi. Salah satu bus Damri yang melayani Bandara Soekarno Hatta.

Terkait helper atau petugas on board tersebut, jelas Restiti, Damri saat ini sedang mengembangkan dan melaksanakan penggunaan sistem tiket elektronik atau e-tiket. E-tiket, bukan hanya merupakan pilihan tetapi suatu keharusan khususnya di Bandara Soekarno Hatta. Di Soekarno-Hatta, PT. Angkasa Pura II sudah sedemikian gencar dengan digitalisasi, kebijakan Damri tentunya selaras dengan kebijakan AP II dan tuntutan zaman.

Sistem e-tiket Damri, lanjut Restiti, juga merupakan kebijakan penting Damri untuk mengendalikan pendapatan. Dan ternyata tanpa helper on board, pendapatan trayek Bandara Soekarno-Hatta meningkat perharinya bahkan hingga mencapai 40 persen.

Dengan pengembangan sistem e-tiket itu, layanan helper di dalam bus (on board) sudah tidak diperlukan. "Namun perlu digarisbawahi bahwa layanan helper tidak pernah dihilangkan. Layanan helper dipindahkan dari dalam bus (on board) ke luar bus (off board). Sesuai dengan fungsinya, helper-helper Damri disiagakan untuk membantu pelanggan Damri di titik-titik pemberangkatan dan titik-titik kedatangan. Dengan demikian tidak ada pengurangan layanan Damri dengan adanya perpindahan posisi helper," jelas Restiti.

Sambil melakukan peningkatan layanan, di lain pihak, Damri juga melakukan pembenahan status helper dari kondisi tanpa ikatan kerja menjadi pegawai dengan status sesuai aturan pemerintah, karena selama ini mereka direkrut oleh pengemudi. Setelah dilakukan tes terhadap sekitar 300 orang helper, hanya 90 orang yang lulus.

Yang lulus tes tersebut, jelas Restiti, seharusnya bisa langsung bekerja. Namun mereka mengundurkan diri, terprovokasi oleh rekan-rekannya yang tidak lulus dan melakukan protes.

Agar layanan helper off board segera tersedia, Damri kemudian bekerjasama dengan perusahaan outsourcing untuk segera menyediakan helper sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Dengan demikian helper lama dapat bekerja kembali melalui perusahaan outsourcing apabila lolos persyaratan.

Titik temu antara manajemen Damri dengan pengemudi yang berunjuk rasa, lanjut Restiti, sebenarnya sudah dicapai. Yaitu jumlah helper off board akan ditambah, dan untuk rute-rute sibuk akan diberikan helper on board.

Namun pengemudi yang sudah bersikap anarkis, berbalik meminta Damri mengeluarkan surat kesepakatan damai dan menjamin bahwa para pengemudi yang anarkis tersebut tidak dirotasi atau tidak dipecat. Hal ini tentu saja tidak dapat diterima oleh manajemen Damri. Perbuatan anarkis merupakan perbuatan yang harus diproses sesuai dengan aturan hukum.

Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengapresiasi langkah Perum Damri meningkatkan layanan penumpang dengan menggunakan e-tiket.

Dari sisi perlindungan konsumen, ujar Tulus, apapun alasannya pemogokan sopir Damri merupakan tindakan yang kontra produktif dan melanggar hak hak konsumen sebagai pengguna bus Damri. YLKI tidak mendukung segala bentuk pemogokan yang puncaknya adalah pelanggaran hak hak konsumen.

Terkait reformasi pelayanan, yang salah satu wujudnya adalah e-tiket, YLKI menilai, e-tiket merupakan instrumen untuk meningkatkan pelayanan pada konsumen. "Sangat relevan dengan era digital dan bahkan sangat selaras dengan kebutuhan generasi milenial. Oleh karena itu, upaya managemen DAMRI merupakan kebijakan yang tepat," jelas Tulus.

Meski begitu, YLKI meminta manajemen Damri untuk terus melakukan perbaikan pelayanan, bukan hanya pada sistem e-tiket, tetapi juga perbaikan dan peremajaan armada bus, mengaktifkan akses free wifi, toilet dalam bus, dan bahkan stop kontak di dalam bus. Menurut pengamatan YLKI dan pengaduan konsumen, akses free wifi sering dimatikan, dan armada bus yang sudah mulai menua.

Restiti melanjutkan, manajemen Damri berjanji untuk segera mengatasi permasalahan tersebut, dan Damri kembali melayani pelanggan.