Pembenahan segala fasilitas pendukung industri pariwisata Sulawesi Utara bakal dilakukan serius. Pemerintah berharap minat tinggi wisatawan asing ke Sulut bisa segera terakomodir baik.
Oleh
NINA SUSILO/Kristian Oka Prasetyadi
·3 menit baca
MANADO, KOMPAS – Pembenahan segala fasilitas pendukung industri pariwisata Sulawesi Utara bakal dilakukan serius. Pemerintah berharap minat tinggi wisatawan asing ke Sulut bisa segera terakomodir baik.
Pembenahan ini dibahas di akhir kunjungan Presiden Joko Widodo di Sulut dalam rapat terbatas di ruang VIP Lapangan Udara TNI AU Sam Ratulangi, Manado, Jumat (5/7/2019). Sebelumnya, selama dua hari Presiden Jokowi meninjau beberapa potensi industri pariwisata di Sulut, antara lain Taman Laut Bunaken, Pelabuhan Kalimas, dan Jendela Indonesia.
Presiden juga meninjau beberapa infrastruktur pendukung pariwisata. Beberapa di antaranya adalah Tol Manado-Bitung, Pelabuhan Bitung, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung, dan Pelabuhan Likupang di Minahasa Utara, yang akan dijadikan KEK Tanjung Pulisan.
Dalam kunjungan kerja ini, Presiden Joko Widodo didampingi Nyonya Iriana. Selain itu, banyak menteri ikut serta seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofjan Djalil, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Para menteri ini hadir dalam rapat terbatas yang tertutup dari wartawan. Hadir pula Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey dan para bupati/wali kota yang berkaitan dengan kawasan wisata ini.
Seusai rapat terbatas, Presiden mengatakan, berbagai persoalan-persoalan di lapangan sudah diselesaikan sehingga Gubernur dan Bupati/Wali Kota memiliki keberanian untuk memutuskan. Contohnya, masalah tata ruang diharap bisa segera ditetapkan sehingga investasi yang datang bisa memulai konstruksi lebih cepat. Penataan beberapa kawasan juga ditegaskan kembali, bagian mana yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
Dengan bekerja dan duduk bersama, diharapkan semua masalah ditangani dengan cepat. Hasilnya pun semakin mudah dirasakan masyarakat.
Benahi Bunaken
Dalam peninjauan ke Taman Laut Bunaken, misalnya, Presiden Jokowi mendapati masyarakat Pulau Bunaken masih kekurangan akses air bersih dan listrik. Hal ini diserukan warga yang antusias menunggu Presiden dan Nyonya Iriana mendarat di dermaga untuk berganti kapal.
Presiden mengatakan, hal tersebut akan segera ditangani Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang mendampingi Presiden mengatakan, saat ini, akses air bersih di Pulau Bunaken dari reverseosmosis atau desalinasi. Namun, debit air bersih yang bisa disediakan baru 0,58 liter per detik.
“Itu masih kurang. Jadi di sana akan kita buat embung,” tutur Basuki.
Pembangunan embung dimulai 2020 dan diharapkan cukup untuk warga Pulau Bunaken dan menunjang pariwisatanya. Terkait listrik, Basuki mengatakan pemerintah akan berkoordinasi dengan PT PLN.
Jaga kelestarian
Seusai meninjau keindahan Bunaken, Presiden mengingatkan supaya wilayah ini dijaga kelestariannya. Jangan sampai sampah masuk ke laut. “Ini adalah area konservasi, jadi harus hari-hati,” tuturnya.
Selain itu, tambah Presiden, akan ada pembenahan baik fasilitas wisata maupun pendukungnya. Selain itu, tata ruang akan ditangani supaya jelas wilayah untuk usaha penduduk, lokasi wisata, area konservasi, dan lainnya.
Baca Juga : Kematian Turis China di Bunaken Momentum Tingkatkan Aspek Keselamatan Wisatawan
“Mumpung belum ramai, kalau sudah ramai sulit kita mengendalikan. Klasternya betul-betul diatur, tadi sudah saya perintahkan supaya fisiknya dibenahi. Supaya saat orang datang, ‘wow’, gitulho,” tutur Presiden kepada wartawan.
Selain Bunaken, pemerintah pusat dan daerah juga berkoordinasi untuk membenahi kawasan wisata di Pelabuhan Likupang Minahasa Utara dan di Pulau Lembeh Kota Bitung. Dengan demikian, ketiga tempat wisata ini akan menjadi kekuatan wisata di Sulut.
Pembenahan berbagai infrastruktur dilakukan mulai tahun 2019 ini dan diharapkan tahun 2020 sudah rampung. “Ini kejar-kejaran. Kita dikejar turis yang ingin masuk tapi runway (landas pacu bandara)-nya kurang panjang, terminal airport-nya kurang gede, produknya banyak yang harus disiapkan. Jadi kejar-kejaran supaya jangan ditinggal konsumen. Kenapa kita ke lapangan? Karena ingin mengejar itu,” tutur Presiden lagi.
Dengan menggerakkan semua lini, diharapkan semua fasilitas rampung tahun depan. Dengan demikian, anggaran yang dikeluarkan pemerintah, tambah Presiden, memberi manfaat untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat.