Dapat Karpet Merah dari Kemensos, Bulog Optimalkan Penyerapan
Sebagai pengelola pasokan BPNT, Bulog menjadi koordinator dalam distribusi, khususnya beras. Di tingkat wilayah, kepala divisi regional (kadivre) Bulog menjadi koordinator dalam penyaluran beras ke E-warong.
Oleh
M Paschalia Judith J
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS – Kementerian Sosial menjadikan Perum Bulog sebagai pengelola suplai dalam program bantuan pangan nontunai atau BPNT yang memiliki keleluasaan dalam menguasai pasokan beras. Dengan demikian, Bulog dapat mengoptimalkan kembali penyerapan beras dalam negeri.
Keputusan itu diambil dalam rapat koordinasi antara Kementerian Sosial dan Perum Bulog di Jakarta, Kamis (4/7/2019). Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso, dan Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian Badam Usaha Milik Negara Wahyu Kuncoro hadir dalam rapat itu.
Agus menyatakan, Bulog menjadi pengelola pasokan (supply manager) pangan dalam program BPNT. “Kami gelar karpet merah untuk Bulog untuk menjadi pemasok beras BPNT hingga 100 persen,” katanya dalam pembukaan rapat.
Kementerian Sosial mengambil langkah ini, menurut Agus, dengan pertimbangan perlunya kanal penyaluran bagi beras yang dikelola Bulog melalui program BPNT. Dampaknya, aliran perputaran beras Bulog dapat terjaga.
Dari segi kualitas, Agus menyatakan, pihaknya yakin Bulog akan memberikan beras bermutu dalam program BPNT dengan harga yang sesuai. Beras itu nantinya menjadi pilihan bagi keluarga penerima manfaat (KPM).
Dari segi kuantitas, Mensos menyebutkan, jumlah beras rata-rata yang dibutuhkan dalam program BPNT berkisar 1,5 juta ton. Artinya, sepanjang semester-II 2019 ini, Bulog dapat menyalurkan 750.000 ton beras.
Agus menutukan, sebagai pengelola pasokan BPNT, Bulog menjadi koordinator dalam distribusi, khususnya beras. Di tingkat wilayah, kepala divisi regional (kadivre) Bulog menjadi koordinator dalam penyaluran beras ke E-warong. Harapannya, persiapan mekanisme ini dapat rampung dalam waktu kurang dari sebulan.
Optimalkan penyerapan
Mekanisme ini, menurut Agus, juga memberikan ruang bagi Bulog untuk mengajak pelaku industri beras swasta terlibat dalam program BPNT. Sebelum pihaknya memberikan akses 100 persen pasokan beras pada Bulog, pelaku industri swasta mendominasi etalase E-warong dan menjadi pilihan KPM.
Dengan jaminan penyaluran sebanyak 750.000 ton tersebut, Budi mengatakan, Bulog dapat kembali mengoptimalkan penyerapan gabah/beras dari petani. “Kami akan optimalkan penyerapannya. Harapannya, dapat lebih baik dari tahun lalu dan mencapai target tahun ini,” ujarnya.
Untuk menjaga kualitas, beras yang akan disalurkan dalam program BPNT merupakan hasil panen raya tahun ini dan masa panen berikutnya. Nantinya, Bulog akan menjual cadangan beras pemerintah (CBP) dengan kualitas premium kepada KPM.
Bulog ditargetkan dapat menyerap 1,8 juta ton setara beras dari petani sepanjang 2019 untuk pengadaan CBP dari dalam negeri. Sepanjang 2018, realisasi penyerapannya berkisar 1,44 juta ton.
Sementara itu, realisasi pengadaan CBP melalui serapan dari dalam negeri sepanjang semester-I 2018 mencapai 1,004 juta ton setara beras. Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian mencatat, hingga 18 Juni 2019, realisasi serapan dalam negeri mencapai 676.501 ton setara beras.
Saat ini, posisi stok CBP Bulog berkisar 2,4 juta ton. Selain adanya penyaluran melalui BPNT sebesar 750.000 ton, Bulog juga ditargetkan dapat menyalurkan 1,48 juta ton untuk operasi pasar dalam program ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga (KPSH) sepanjang 2019.
Sebelumnya, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Tri Wahyudi Saleh menyebutkan, hingga awal Juli 2019, korporasi telah menyalurkan 288.299 ton CBP untuk program beras sejahtera (rastra). Untuk program operasi pasar KPSH, Bulog sudah menyalurkan 227.894 ton.
Pada 2019, mayoritas KPM beralih dari skema rastra ke BPNT. Dengan skema rastra, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memperkirakan, Bulog mendapatkan kepastian penyaluran minimal 230.000 ton per bulan. Sebelum Bulog mendapatkan akses pasokan beras 100 persen dalam program BPNT, kanal penyalurannya seret sehingga penyerapan tersendat akibat masih adanya beras yang tertahan di gudang.
Oleh sebab itu, Wahyu menilai, akses pasokan beras 100 persen dari Kementerian Sosial untuk Bulog merupakan titik cerah. “Dengan kemampuan jaringan logistik dan distribusi yang dimiliki, Bulog mampu mengelola pasokan pangan BPNT,” katanya.
Pasok telur
Melalui program BPNT, setiap KPM menerima Rp 110.000 per bulan dalam kartu untuk transaksi nontunai dalam membeli beras dan telur ayam di E-warong. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Andi ZA Dulung menyatakan, Bulog dapat turut memasok telur dalam BPNT.
Secara keseluruhan, Andi menuturkan, ada 15,6 juta KPM. Sebanyak 89,9 persen KPM saat ini sudah dilayani dengan mekanisme BPNT dan lainnya masih dengan skema rastra. Rata-rata pembelian telur mencapai 1 – 2 kilogram (kg) per bulan per KPM.
Bulog menyambut peluang sebagai pemasok telur dalam program BPNT tersebut. “Kami akan distribusikan telur dari peternak rakyat ke E-warong. Jika bisa menyerap telur, seharusnya bisa ikut menjaga harga di tingkat peternak,” kata Budi.