Saat ini terjadi penumpukan stok cadangan beras pemerintah atau CBP di gudang Perum Bulog. Hal ini disebabkan kanal penyaluran yang menyempit dan penyerapan dalam negeri terus berlangsung. Kementerian Pertanian menyewa gudang yang diharapkan bisa menjadi salah satu solusi mengatasi masalah ini.
Oleh
M Paschalia Judith J
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS -- Saat ini terjadi penumpukan stok cadangan beras pemerintah atau CBP di gudang Perum Bulog. Hal ini disebabkan kanal penyaluran yang menyempit dan penyerapan dalam negeri terus berlangsung. Bulog menyewa gudang yang diharapkan bisa menjadi salah satu solusi mengatasi masalah ini.
Stok CBP yang ada di gudang Bulog berkisar 2,1 juta - 2,2 juta ton. Angka ini menunjukkan adanya potensi penumpukan di gudang Bulog, "Kalau tidak salah, Bulog sewa gudang (untuk mengatasi penumpukan)," kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat ditemui di Jakarta, Rabu (3/7/2019).
Amran menambahkan, penuhnya gudang Bulog tersebut merupakan hal yang positif. Artinya, produksi beras dalam negeri berjalan sehingga Bulog dapat terus melaksanakan tugas penyerapan dalam negeri.
Dari neraca pengadaan, stok CBP tersebut berasal dari sisa stok sepanjang 2018 yang sebesar 2,1 juta ton. Adapun penyerapan beras sepanjang 2019 hingga pertengah Juni mencapai 676.501 ton.
Di sisi lain, Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan CBP menyatakan, Perum Bulog harus melepas beras yang telah disimpan dalam jangka waktu minimal empat bulan. Pelepasan CBP tersebut mesti berdasakan keputusan rapat koordinasi terbatas di tingkat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyebutkan kapasitas maksimal gudang Bulog untuk penyimpanan beras sebesar 2,7 juta ton. "Karena penyerapan harus tetap berjalan, sewa gudang menjadi pilihan," ucapnya.
Menurut Budi, penyerapan dalam negeri mesti terus berjalan untuk menjaga harga gabah/beras di tingkat petani. Penyerapan dalam negeri pada 2019 ditargetkan mencapai 1,8 juta ton.
Karena itu, Budi mengatakan, perlu ada penyaluran beras untuk menjaga kelancaran perputaran stok beras Bulog dan mengoptimalkan penyerapan. Salah satu kanal penyaluran yang paling potensial adalah pengadaan beras dalam program bantuan pangan nontunai (BPNT).
Selain itu, Bulog mendata, terdapat sekitar 1 juta ton beras eks impor yang harus segera keluar karena berpotensi turun mutu. Budi menuturkan, beras eks impor sulit tersalurkan karena perbedaan selera masyarakat Indonesia terhadap rasa beras impor.
Di sisi penyaluran, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Tri Wahyudi Saleh mengatakan, realisasi penyaluran beras untuk bantuan sosial beras sejahtera (bansos rastra) sepanjang 2019 hingga saat ini mencapai 288.299 ton. Sementara, penyaluran beras dengan mekanisme operasi pasar ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga (KPSH) hingga saain ini sebesar 227.894 ton.
Sebelumnya, Direktur Pengadaan Perum Bulog Bachtiar memperkirakan, ada potensi tambahan kanal penyaluran sebesar minimal 700.000 ton sepanjang Juli-Desember 2019. Tambahan ini berasal dari perluasan pasar dalam program BPNT.