Meski dinilai tidak memenuhi syarat sebagai bakal calon ketua umum KONI Pusat, Wakil Ketua KOI Muddai Madang akan menghadiri Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa KONI di Jakarta, Selasa (2/7/2019). Muddai yakin keputusan itu tidak sah.
Oleh
ADRIAN FAJRIANSYAH
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Meski dinilai tidak memenuhi syarat sebagai bakal calon ketua umum KONI Pusat, Wakil Ketua KOI Muddai Madang akan menghadiri Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa KONI di Jakarta, Selasa (2/7/2019). Muddai yakin keputusan itu tidak sah.
”Yang menyatakan saya tidak memenuhi syarat adalah Ketua Umum KONI Tono Suratman pada 25 Juni. Seharusnya, pernyataan diberikan oleh Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) dan tidak diumumkan via surat, tetapi sebagai berita acara Musornaslub dan ditentukan forum,” ujar Muddai dalam konferensi pers bersama pendukungnya yang tergabung dalam Forum Anggota KONI Pusat di Jakarta, Senin (1/7/2019).
Dalam surat yang ditandatangani Tono Suratman itu, Muddai dinilai tidak memenuhi syarat dukungan 10 KONI provinsi dan 21 induk cabang olahraga. Sampai batas akhir penyerahan formulir pendaftaran 21 Juni, Muddai didukung tujuh KONI provinsi dan 24 induk cabang.
Muddai pun mempertanyakan dalil persyaratan itu. Menurut dia, pada pemilihan ketua sebelumnya, persyaratan itu tidak pernah ada. Jika ada batas minimal dukungan, formatnya adalah persentase dari total anggota KONI Pusat (34 KONI provinsi dan 67 induk cabang). Dengan demikian, suara KONI provinsi dan induk cabang itu sama levelnya.
”Kalau sekarang, kesannya suara KONI provinsi itu seperti lebih tinggi dari induk cabang. Padahal, baik KONI provinsi maupun induk cabang itu sama-sama anggota KONI Pusat,” katanya.
Atas dasar sejumlah kejanggalan itu, Muddai akan tetap menghadiri Musornaslub. Ia berkeyakinan tetap menjadi salah satu calon ketua umum KONI Pusat. Apalagi, ia mengklaim sudah mendapatkan dukungan lebih banyak, yakni 20 KONI provinsi dan 37 induk cabang.
”Biar nanti forum yang akan memutuskan. Apakah mereka mau tetap hanya muncul satu calon saja atau ingin muncul dua calon saat Musornaslub. Melihat pihak yang mendukung saya sekarang, saya yakin forum menginginkan pemilihan ketua umum baru dilakukan secara terbuka bukan tertutup dan selesai seperti sekarang,” tuturnya.
Tidak sesuai
Ketua Umum KONI Sumatera Barat Saiful Yahum mengatakan, jika Musornaslub tetap dilaksanakan, itu tidak sesuai dengan perintah hasil Rapat Anggota KONI Pusat di Jakarta, April lalu. ”Saat itu, semua sudah diberi tahu bahwa kepengurusan KONI Pusat berakhir Desember 2019 dan akan dilaksanakan Musornaslub pada akhir tahun,” ujarnya.
Percepatan Musornaslub pada Juli ini terkesan mendadak. KONI provinsi, terutama KONI Sumatera Barat, baru mendapatkan pemberitahuan mengenai rencana menggelar Musornaslub itu pada 28 Mei. Seharusnya, pemberitahuan dilakukan jauh hari. Selain itu, perlu ada pertemuan ulang anggota KONI Pusat untuk menyepakati percepatan tersebut.
Penjaringan calon ketua umum juga dinilai sangat singkat, 14 hari. Padahal, sebelumnya ada jeda 60 hari. Para bakal calon ketua umum pasti butuh waktu untuk melakukan konsolidasi agar mendapatkan dukungan dari KONI provinsi dan induk cabang.
”Dengan waktu yang singkat itu, Pak Muddai belum sempat meminta dukungan semua KONI provinsi dan induk cabang. Itulah mengapa dia tidak memenuhi syarat. Tetapi, setelah pendaftaran ditutup, dukungan kepada Pak Muddai justru mengalir dan melebihi persyaratan,” katanya.
Saiful menuturkan, dalam kondisi saat ini, pengurus KONI Pusat harusnya konsisten menggelar Musornaslub pada Desember. Apalagi masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan, seperti membayar gaji karyawan dan urusan hukum terkait dugaan kasus korupsi dana hibah dari Kemenpora ke KONI Pusat akhir tahun lalu.
”Kalau mengadakan Musornaslub sekarang, kesannya pengurus KONI Pusat saat ini lepas tangan dari masalah tersebut dan bias menjadi beban masalah untuk pengurus baru,” ujar Saiful.
Serahkan pada forum
Menanggapi dinamika yang ada, calon ketua umum KONI Pusat, Marciano Norman, tidak mau banyak berkomentar. Ia menyerahkan semua keputusan kepada forum di Musornaslub. ”Kita lihat saja nanti di Musornaslub,” katanya.
Ketua TPP Amir Karyatin menyampaikan, aturan dukungan minimal dari KONI provinsi dan induk cabang itu sudah disepakati dalam Rapat Anggota KONI Pusat terakhir. ”Itu adalah kesepakatan anggota KONI. TPP hanya menjalankan amanat tersebut,” ujarnya.
Amir menambahkan, di Musornaslub, dirinya akan menjelaskan kondisi yang terjadi apa adanya. Setelah itu, ia akan menyerahkan semua keputusan kepada forum. ”Kalau memang lebih dari 50 persen forum tidak sepakat dengan hasil TPP, mungkin situasinya akan berubah,” katanya.