Berlarut-larutnya perang dagang Amerika Serikat dan China mendorong ASEAN mempercepat penyelesaian negosiasi kemitraan ekonomi RCEP.
BANGKOK, JUMAT— Para pemimpin Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara atau ASEAN setuju untuk menyelesaikan negosiasi Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) pada akhir 2019. Negosiasi RCEP dikebut akibat perang dagang AS-China.
RCEP adalah perjanjian dagang 16 negara yang diluncurkan pada 2012. Negara yang terlibat dalam pembahasan adalah 10 negara anggota ASEAN, China, Australia, Selandia Baru, India, Korea Selatan, dan Jepang. RCEP akan mengatur perdagangan bebas di kawasan Asia Pasifik, mempererat hubungan ekonomi, meningkatkan perdagangan dan investasi, serta mengurangi kesenjangan pembangunan.
”Thailand sedang berusaha mempercepat penyelesaian negosiasi RCEP tahun ini. Ini adalah niat yang telah disepakati semua pemimpin ASEAN,” kata Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-ocha pada forum bisnis di Bangkok, Thailand, Jumat (21/6/2019).
Pembahasan RCEP merupakan salah satu topik yang dibahas dalam Konferensi Tingkat Tinggi Ke-34 ASEAN, 20-23 Juni 2019 di Bangkok.
Pembahasan RCEP menghadapi sejumlah dinamika, terutama mengenai isu yang melingkupi negara non-ASEAN. Sebagai contoh, hal yang masih dibahas antara lain perundingan mengenai akses pasar India serta minimnya tenaga kerja berkualitas dan standar lingkungan di Australia dan Selandia Baru.
Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Ramon Lopez mengatakan, ASEAN perlu mempercepat kesepakatan RCEP karena perang dagang AS-China semakin memburuk. ”Kami telah mencapai titik untuk menuntut pihak lain yang bernegosiasi lebih realistis dan pragmatis,” ujarnya.
Sebanyak tujuh bab dalam RCEP telah disepakati, sedangkan 14 bab lainnya dalam proses negosiasi. Ketika selesai dibahas, RCEP akan memiliki potensi ekonomi yang besar sebab mencakup 3,4 miliar penduduk, 31 persen PDB dunia senilai 25,5 triliun dollar AS, dan hampir 30 persen perdagangan dunia senilai 51 triliun dollar.
RCEP akan membuat negara Asia Pasifik membentuk ekonomi kawasan. Sebelumnya, AS di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump menarik diri dari Kemitraan Trans-Pasifik (TPP). AS ingin kerja sama ekonomi dengan negara-negara Asia Tenggara dilakukan secara bilateral.
Pejabat Diplomatik AS untuk Thailand, Peter Haymond, mengatakan, AS tak serta- merta meninggalkan kawasan yang dinilai dinamis ini.
Isu Rohingya
PM Malaysia Mahathir Mohamad dalam forum KTT berjanji membantu warga Rohingya yang mencari perlindungan di Malaysia. Ia juga mengulang seruan kepada pemimpin ASEAN untuk menghentikan penindasan kepada warga Rohingya yang belum memperoleh kewarganegaraan.
”Mereka adalah pengungsi. Kami akan membantu mereka sebisa mungkin. Kami harap dapat melakukan sesuatu untuk menghentikan penindasan terhadap warga Rohingya,” kata Mahathir.
Mahathir pernah mengecam Penasihat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi di KTT ASEAN 2018. Kecaman seperti itu bukan tradisi ASEAN yang selama ini menghindari konfrontasi dan menerapkan prinsip tanpa intervensi urusan negeri lain. (AFP/LSA)