Perang Melawan ”Blank Spot” di Pulau Lombok dan Sumbawa
Jaringan telekomunikasi di sejumlah daerah, termasuk kawasan wisata di NTB, terus diupayakan keterhubungannya. Pemerintah daerah memprioritaskan pengurangan area blank spot di Pulau Lombok dan Sumbawa yang topografinya berbukit-bukit.
Oleh
KHAERUL ANWAR
·3 menit baca
MATARAM, KOMPAS — Jaringan telekomunikasi di sejumlah daerah, termasuk di kawasan wisata di Nusa Tenggara Barat, terus diupayakan keterhubungannya. Pemerintah daerah dibantu para pihak memprioritaskan pengurangan area blank spot di Pulau Lombok dan Sumbawa yang topografinya berbukit-bukit.
”Hampir semua wilayah di NTB ada area blank spot-nya. Meskipun menggunakan handphone, warga mencari lokasi tertentu untuk mendapatkan sinyal telepon seluler,” kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB Gede Aryadi, Kamis (20/9/2019), di Mataram.
Area blank spot itu, antara lain, terdapat di desa-desa Kecamatan Sekotong yang merupakan obyek wisata di Lombok Barat, kemudian di Kecamatan Gangga dan Bayan yang merupakan sumber komoditas pertanian dan perkebunan. ”Di Pulau Sumbawa saja tercatat ada 207 desa/dusun yang belum memiliki BTS (base transceiver station),” kata Aryadi.
Keberadaan sarana informasi dan telekomunikasi sangat penting, antara lain sebagai bentuk keterbukaan informasi publik, mempermudah kegiatan pemerintahan, dan memajukan kegiatan perekonomian di daerah. Apalagi, Lombok menjadi salah satu destinasi pariwisata yang memerlukan komoditas pertanian dan perkebunan bagi kebutuhan hotel dan dunia usaha lainnya. Komoditas pertanian dan perkebunan umumnya ada di daerah perdesaan.
”Pulau Moyo (Kabupaten Sumbawa), misalnya, memiliki potensi pariwisata. Tetapi, potensi pariwisata dan perikanan daerah itu tidak terekspos dan terakses secara optimal melalui internet tanpa diperkuat jaringan telekomunikasi yang memadai,” kata Aryadi.
Oleh sebab itu, Dinas Kominfotik NTB mengusulkan kepada Kementerian Kominfo agar membangun banyak BTS supaya warga bisa mengakses jaringan internet, termasuk di sekolah, kantor desa, dan puskesmas. Adanya jaringan internet dan telekomunikasi di kantor desa juga akan memudahkan koordinasi pemerintahan di desa dengan pemkab dan pemprov.
Ketersediaan jaringan internet juga menjadi media komunikasi antara masyarakat dan pemerintah mengingat saat ini Pemprov NTB memiliki aplikasi NTB Care sebagai sarana masyarakat berkeluh kesah, selain untuk keperluan pelayanan dan kedaruratan puskesmas serta kepentingan sekolah dalam ujian akhir sistem ujian nasional berbasis komputer.
Menurut Aryadi, untuk pembangunan BTS, pihaknya sudah melakukan survei. Kemudian, Badan Aksesibilitas Komunikasi Telekomunikasi dan Informasi, bulan Agustus 2019, akan datang sekaligus menentukan titik koordinat pembangunan BTS. Tahun ini akan dibangun sejumlah BTS di Pulau Sumbawa dan Lombok yang tersebar di 150 titik.
Sebanyak 91 sekolah (SD, SMP, dan SMA) diusulkan mendapat fasilitas akses internet di Kabupaten Bima, 62 sekolah di Kabupaten Sumbawa, 263 sekolah di Kabupaten Dompu, dan 141 sekolah di Kabupaten Sumbawa Barat.
Kepala Bidang Humas Kabupaten Lombok Utara Dedi Mujadid mengatakan, sebagai besar desa di kabupaten itu memiliki area blank spot karena topografi wilayahnya yang berbukit dan desa/dusun terpencil di kaki Gunung Rinjani.
Tak jarang, demi mendapat sinyal telepon seluler, warga atau wisatawan membutuhkan perjuangan menelusuri lokasi tertentu atau memanjat pohon kelapa. ”Waktu kami survei, kami menemukan ada 80 blank spot. Kami sudah mengajukan usulan dibangun BTS. Mudah-mudahan usulan kami bisa dipenuhi,” ujar Dedi.