Butuh Investasi Rp 5.800 Triliun untuk Capai Target 5,3-5,6 Persen

KOMPAS/KARINA ISNA IRAWAN

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

JAKARTA, KOMPAS — Indonesia membutuhkan investasi sekitar Rp 5.800 triliun yang ditopang sektor privat, baik swasta maupun masyarakat. Jika investasi tidak terpenuhi, target pertumbuhan ekonomi tahun 2020 yang berkisar 5,3-5,6 persen tidak akan tercapai.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kamis (13/6/2019) di Jakarta,  mengatakan, investasi mesti tumbuh 7-7,4 persen untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,3-5,6 persen pada 2020. Investasi itu berasal dari pemerintah pusat dan daerah, badan usaha milik negara (BUMN), perusahaan publik selain BUMN, serta penanaman modal asing dan swasta atau masyarakat.

Mengutip data Kementerian Keuangan, kebutuhan investasi tahun 2020 berkisar Rp 5.802,6 triliun hingga Rp 5.823,2 triliun. Angka itu melonjak dari realisasi tahun 2016 dan 2017 yang masing-masing Rp 4.040,2 triliun dan Rp 4.370,6 triliun. Adapun proyeksi kebutuhan investasi pada tahun 2018 sebesar Rp 4.790,6 triliun dan tahun 2019 sebesar Rp 5.276,6 triliun.

”Biaya investasi itu sebagian besar ditopang sektor privat, yakni swasta dan masyarakat, yang porsinya mencapai Rp 4.205,5 triliun-Rp 4.221,3 triliun,” kata Sri Mulyani saat Rapat Kerja Komisi XI DPR, di Jakarta, Kamis.

KOMPAS/KARINA ISNA IRAWAN

Suasana rapat Komisi XI DPR di Jakarta, Kamis (13/6/2019).

Peran sektor privat sangat krusial dalam rangka mencapai target investasi dan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, pemerintah berkomitmen menyusun kebijakan investasi yang kondusif dan menarik, antara lain dengan perbaikan infrastruktur dan produktivitas tenaga kerja serta penyederhanaan perizinan.

Selain sektor privat, lanjut Sri Mulyani, kebutuhan investasi juga bersumber dari pemerintah dan BUMN kendati porsinya tidak signifikan. Pemerintah pusat dan daerah akan menyumbang berkisar Rp 539,9 triliun-Rp 572 triliun dan BUMN berkisar Rp 471,7 triliun-Rp 473,4 triliun.

”BUMN diperkirakan tetap melakukan ekspansi investasi meskipun tidak setinggi tahun 2018, tetapi akan lebih tinggi dari perkiraan tahun 2019,” kata Sri Mulyani.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang PS Brodjonegoro menekankan, perekonomian RI pada 2018 dan triwulan I-2019 ditopang konsumsi rumah tangga. Jika situasi itu terus berlanjut, pertumbuhan ekonomi akan tertahan pada level 5,3 persen.

”Investasi harus didorong tumbuh 7 persen setiap tahun untuk keluar dari pertumbuhan potensial maksimal 5,3 persen,” kata Bambang.

Peningkatan investasi harus ditempuh melalui transformasi struktural. Kebijakan pemerintah tidak hanya diarahkan untuk merevitalisasi industri manufaktur, tetapi meningkatkan kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB). Rasio kontribusi manufaktur terhadap PDB diupayakan lebih dari 20 persen.

KOMPAS/ERIKA KURNIA

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro

Bambang menambahkan, transformasi sektor manufaktur juga harus dibarengi modernisasi di sektor pertanian dan sektor jasa. Perkembangan teknologi informasi diaplikasikan untuk mendorong peningkatan produktivitas dan penciptaan nilai tambah produk.

”Kalau sektor jasa tidak ditransformasi, jasa yang dihasilkan akan besar, tetapi pendapatan yang diterima pelaku usaha tidak akan memadai,” lanjut Bambang.