Polisi Kumpulkan Fakta untuk Ungkap Auktor Intelektualis
Oleh
M Ikhsan Mahar dan Anita Yossihara
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Kepolisian Negara RI terus mengumpulkan keterangan dan barang bukti untuk mengungkap auktor intelektualis dalam kasus rencana pembunuhan empat pejabat negara yang direncanakan dilakukan pada aksi massa 21-22 Mei 2019. Penelusuran dalang kelompok perusuh itu dilakukan juga untuk mengungkap motif utama penyerangan para tokoh nasional itu.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Dedi Prasetyo menuturkan, tim penyidik masih mendalami sejumlah fakta dan mengumpulkan keterangan dari para tersangka dan saksi untuk mencari pembuktian secara ilmiah dalam mengungkap auktor intelektualis dalam kasus rencana pembunuhan empat pejabat negara. Karena itu, Polri juga masih melakukan pendalaman terhadap alat bukti yang telah disita dari enam tersangka, terutama empat senjata api yang telah disiapkan.
Keenam tersangka ialah HK alias Iwan, AZ, IR, TJ, AD, dan AF alias Fifi. Adapun empat pejabat negara yang menjadi sasaran rencana pembunuhan adalah Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut B Panjaitan, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, dan Staf Khusus Presiden Bidang Intelijen dan Keamanan Gories Mere.
”Kita mengedepankan asas praduga tak bersalah karena proses pembuktian yang dilakukan adalah proses pembuktian ilmiah. Alhasil, proses itu bukan hanya dari satu perspektif, melainkan dari berbagai perspektif,” ujar Dedi, Kamis (30/5/2019), di Jakarta.
Lebih lanjut, Dedi menuturkan, berdasarkan alat bukti itu, tim penyidik tengah melakukan analisis gelar perkara. Selain itu, tim penyidik juga telah memeriksa Kivlan Zen yang juga diduga terlibat dalam kasus kepemilikan senjata api ilegal.
”(Hubungan Kivlan dengan enam tersangka) Itu masih didalami. Yang jelas penyidik telah memiliki bukti permulaan bahwa yang bersangkutan (Kivlan) memiliki keterkaitan dalam masalah kepemilikan senjata api,” kata Dedi.
Menurut Dedi, auktor intelektualis akan membuka secara terang kasus rencana pembunuhan empat pejabat negara. Sebab, dari keterangan enam tersangka, terutama HK, mereka mendapat pesanan untuk menyerang aparat negara dari auktor intelektualis.
”Kalau auktor intelektualis sudah diperiksa baru akan diketahui siapa saja dan apa dasar dia memilih tokoh yang akan dieksekusi,” ucap Dedi.
Untuk menjamin keselamatan para pejabat negara, Dedi mengungkapkan, Polri bersama Tentara Nasional Indonesia telah meningkatkan pengawalan.
Untuk menjamin keselamatan para pejabat negara, Polri bersama Tentara Nasional Indonesia telah meningkatkan pengawalan.
Menurut komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Poengky Indarti, pengungkapan sejumlah kasus, mulai dari penyebaran berita bohong hingga rencana pembunuhan pejabat negara, merupakan pintu masuk untuk mengungkap secara jelas kasus tewasnya delapan perusuh.
”Kami berharap pengungkapan sejumlah kasus itu dapat menemukan benang merah jatuhnya korban pada demonstrasi itu dengan para pelaku dan dalang kerusuhan,” kata Poengky.
Poengky menekankan, untuk menjawab tuduhan bahwa ada oknum kepolisian melakukan pelanggaran prosedur sehingga menyebabkan adanya korban jiwa, Polri melalui tim investigasi internal harus melakukan penyidikan berbasis ilmiah. Ia menambahkan, pihaknya juga siap dilibatkan dalam proses investigasi internal itu.
Ragu
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu meragukan informasi tentang adanya ancaman pembunuhan terhadap empat pejabat negara. Ia menduga rencana pembunuhan itu tidak serius, hanya sebatas gertakan.
”Saya rasa tidak begitu (ada rencana pembunuhan). Masa sesama anak bangsa begitu? Mungkin hanya ngomong saja itu,” kata Ryamizard di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.
Ryamizard meyakini ancaman pembunuhan itu tidak benar-benar akan dilakukan. Besar kemungkinan ancaman itu hanya gertakan dan muncul akibat dinamika politik yang terjadi pasca-pemilu serentak 2019.
Ryamizard meyakini ancaman pembunuhan itu tidak benar-benar akan dilakukan. Besar kemungkinan ancaman itu hanya gertakan dan muncul akibat dinamika politik yang terjadi pasca-pemilu serentak 2019.
”Misalnya kita ngomong, nanti gua gebukin lu! Kan belum tentu digebukin. Ya tahulah, yang namanya para politik memang begitu,” katanya.
Oleh karena itu, Ryamizard berharap permasalahan yang muncul seusai pemilu bisa segera diselesaikan. Aksi unjuk rasa yang berujung kerusuhan seperti yang terjadi pada 21-22 Mei 2019 itu juga diharapkan tidak terulang.