Pemerintah Targetkan Bulog Jadi Pemasok Terbanyak

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Pekerja mengangkut karung beras di gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Selasa (14/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah melalui Perum Bulog memperbesar keran penyaluran beras program bantuan pangan nontunai. Andil Bulog dalam program ini diharapkan meningkat menjadi 70 persen dari semula 50 persen.

Program bantuan pangan nontunai (PBNT) diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM), yaitu mereka atau keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25 persen terendah di daerah pelaksanaan. Bentuknya adalah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang salah satunya dapat digunakan di e-warong terdekat.

Pelebaran kanal penyaluran Perum Bulog dalam program BPNT dibahas dalam rapat yang digelar di Kementerian Sosial, Jakarta, Senin (27/5/2019). Hadir saat itu Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, serta Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Selain itu, hadir pula Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Rini M Soemarmo, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

Kompas

(Dari kiri) Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, serta Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat ditemui wartawan setelah rapat di Kementerian Sosial, Jakarta, Senin (27/5/2019).

Puan mengatakan, saat ini 47 persen beras yang dijual di e-warong dalam kerangka program BPNT berasal dari Bulog. ”Ke depan, akan ada peningkatan (pasokan) beras dari Bulog sebagai sinergi antara Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, dan Perum Bulog. Peningkatan ini menjadi win-win solution,” ujarnya saat ditemui setelah rapat.

Berdasarkan perhitungan Kementerian Sosial, angka 47 persen tersebut setara dengan 575.280 ton. Adapun proyeksi ini berdasarkan perhitungan jumlah KPM serta kebutuhan beras sebanyak 10 kilogram (kg) per KPM per bulan.

Dengan kata lain, Bambang menambahkan, proporsi 53 persen beras yang dijual di e-warong bersumber dari pedagang dan petani. Kualitas dan harganya sesuai dengan keinginan KPM setempat.

Agus menargetkan, proporsi Bulog sebagai sumber beras di e-warong dapat naik menjadi 70 persen. Untuk mencapai target ini, salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan ialah menjadikan Bulog sebagai pengelola pasokan  dalam program BPNT.

Secara teknis, Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Andi ZA Dulung mengharapkan, kenaikan andil Bulog sebagai sumber pasokan beras menjadi 70 persen dapat terealisasi pada Juni 2019.

KOMPAS/PRAYOGI DWI SULISTYO

Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Andi ZA Dulung

Menurut dia, angka 70 persen ini sudah cukup untuk memberikan saluran bagi Bulog, sekaligus memberikan kesempatan bagi pemasok lain sehingga KPM memiliki beragam pilihan beras.

Dihubungi secara terpisah, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Tri Wahyudi Saleh menyatakan, korporasi juga membutuhkan jaminan beras yang disalurkan juga dibeli oleh KPM. ”Jangan sampai hanya jadi pajangan (di e-warong),” ujarnya.

Umumnya, KPM menerima BPNT dalam wujud kartu berisi uang nontunai sebesar Rp 110.000 setiap bulan. KPM membelanjakan uang ini di e-warong untuk membeli beras dan telur.

Hanya imbauan

Meskipun demikian, pemerintah belum berencana menetapkan target Bulog memasok 70 persen beras di e-warong dalam program BPNT sejauh ini dalam aturan setingkat peraturan menteri, keputusan presiden, instruksi presiden, atau peraturan presiden. ”Sifatnya hanya imbauan kepada pengelola dan pengurus e-warong,” kata Andi.

Padahal, sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengharapkan adanya aturan tingkat presiden yang memberikan kekuatan hukum dalam mengamanatkan Bulog sebagai pemasok utama beras dalam BPNT. Hal ini penting karena dapat berimbas pada fungsi penyerapan dalam negeri untuk melindungi harga di tingkat petani.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (kiri)

Sebelum program BPNT, penyaluran beras subsidi menggunakan skema beras sejahtera (rastra). Dalam skema rastra, Bulog menyalurkan cadangan beras pemerintah (CBP) untuk KPM secara langsung. Peralihan dari rastra ke BPNT berdampak pada mengeringnya keran saluran Bulog, dari 2,78 juta ton (2016), 2,54 juta ton (2017), hingga 1,2 juta ton (2018).

Kualitas beras

Terkait dengan kualitas, Agus mengatakan, Bulog dapat memasok beras medium dan beras premium untuk BPNT. Menurut dia, KPM memiliki fleksibilitas dalam memilih dan membeli beras di tingkat kualitas apa pun.

Kementerian Sosial mendata, harga jual beras medium di e-warong berkisar Rp 9.000-Rp 10.000 per kg. Adapun harga beras premium Rp 11.000-Rp 12.000 per kg.

Agus berharap, beras dari Bulog dapat dibeli oleh KPM. Imbasnya, Bulog harus memberikan harga yang tepat dan menjamin kualitas beras yang disalurkan karena pada prinsipnya program BPNT memberikan keleluasaan bagi KPM.