Partai Koalisi Mulai Incar Jabatan Kunci Eksekutif-Legislatif

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Presiden Joko Widodo menyampaikan pengarahan pada Sidang Kabinet Paripurna dengan topik ketersediaan anggaran dan pagu indikatif tahun 2020 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS  – Pasca pengumuman hasil Pemilihan Umum 2019, partai-partai politik yang tergabung dalam koalisi pendukung pasangan calon presiden-calon wakil presiden, Joko Widodo-Ma’ruf Amin mulai mengincar jabatan di eksekutif maupun legislatif. Nama-nama yang potensial pun disiapkan untuk menduduki kursi menteri, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, serta Majelis Permusyawarakatan Rakyat.

Adapun penentuan jabatan menteri di Kabinet Kerja Jokowi-Amin akan sepenuhnya menjadi hak prerogatif Jokowi sebagai calon presiden, sedangkan pengisian kursi pimpinan di DPR dan MPR menjadi domain pimpinan partai-partai koalisi.

Untuk saat ini, partai-partai tengah aktif melakukan lobi-lobi untuk mengisi kursi pimpinan MPR. Dari lima partai politik pendukung Jokowi-Amin, tiga partai yakni Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Nasdem, sama-sama mengincar kursi Ketua MPR.

KOMPAS/SATRIO PANGARSO WISANGGENI

Suasana rapat Dewan Pakar Partai Golkar pada Senin (27/5/2019) di Jakarta, yang dipimpin Agung Laksono (tengah).

Partai Golkar, yang memperoleh perolehan kursi terbanyak kedua di Pemilihan Umum 2019, merasa berhak menduduki kursi ketua MPR. Dalam rapat pleno Dewan Pakar Partai Golkar yang diselenggarakan di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Senin (27/5/2019), sembilan nama bakal calon diusulkan untuk pimpinan di DPR dan MPR, serta pimpinan fraksi di masing-masing lembaga itu.

Mereka adalah Bambang Soesatyo, Aziz Syamsuddin, Markus Melchias Mekeng, Kahar Muzakir, Agun Gunandjar, Zainudin Amali, Ferdiansyah, Ridwan Hisjam, dan Ace Hasan Syadzily. Nama-nama tersebut akan dirapatkan lagi dalam forum rapat pleno DPP Golkar, untuk menjadi keputusan resmi partai.

Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono mengatakan, Golkar seharusnya menduduki kursi ketua MPR karena perolehan kursinya kedua terbanyak. Hal tersebut akan dibicarakan lagi dengan partai-partai lain di koalisi serta dikomunikasikan juga ke Jokowi.

KOMPAS/ERIKA KURNIA

Agung Laksono

“Wajar jika kursi ketua MPR diserahkan ke Golkar. Saya kira koalisi bisa memahami. Tinggal bersama nanti menentukan komposisi paket pimpinan MPR,” katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus mengatakan, sebelum pemilu diselenggarakan, sejumlah partai koalisi dalam komunikasi bilateral sebenarnya sudah menyepakati bahwa kursi ketua MPR diserahkan ke partai koalisi yang memperoleh suara terbanyak kedua di pemilihan legislatif.

Selain Golkar, PKB juga sudah menyiapkan nama-nama untuk menduduki kursi ketua MPR dan wakil ketua DPR.

Wakil Sekretaris Jenderal PKB Jazilul Fawaid mengatakan, untuk kursi ketua MPR kemungkinan akan diampu oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Sementara, untuk wakil ketua DPR, partainya menyiapkan nama Cucun Syamsurizal dan Daniel Johan.

Ia mengatakan, PKB akan melobi partai koalisi lain yang juga menginginkan jabatan kursi ketua MPR. “Kami harap ini tidak usah diperebutkan. Bagi PKB, yang penting bagaimana nanti DPR dan MPR bisa cepat bekerja. Masalah pengisian kursi pimpinan ini bisa dibicarakan baik-baik,” katanya.

Selain Golkar dan PKB, Nasdem juga menyediakan kader perempuannya untuk menduduki kursi ketua MPR. Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, nama tersebut sudah dikantongi DPP Partai Nasdem.  Menurutnya, lobi-lobi untuk ketua MPR masih bersifat cair. Sejauh ini, belum ada kesepakatan antara partai koalisi untuk memberikan kursi ketua MPR pada partai dengan perolehan kursi kedua terbanyak.

Kompas

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma\'ruf Amin, Johnny G Plate.

Untuk itu, akan ada lobi-lobi lagi di internal koalisi untuk mencari titik tengah pembagian kursi jabatan bagi semua partai. Negosiasi terkait kursi pimpinan tersebut akan memperhatikan juga perkembangan distribusi pengisian jabatan di bidang eksekutif, legislatif, dan berbagai lini jabatan lainnya.

“Ketua MPR itu hanya satu jabatan, tentu ada jabatan lain yang bisa setara dengan itu yang bisa dibicarakan. Intinya, tidak bisa jika ada partai yang di kabinet nomor satu, di MPR nomor satu, di DPR nomor satu, di duta besar juga nomor satu. Perlu dibagi sama rata siapa yang duduk di mana,” katanya.

Tambah menteri

Selain merilis bakal calon usulan untuk pimpinan legislatif, Golkar  juga merilis enam nama yang diusulkan untuk masuk dalam kabinet Jokowi-Amin. Agung Laksono mengatakan, Golkar akan meminta tambahan dua hingga tiga kursi menteri di kabinet. Saat ini, kader Golkar sudah menduduki jabatan Menteri Perindustrian (Airlangga Hartarto) dan Menteri Sosial (Agus Gumiwang Kartasasmita).

Ada tiga nama yang diusulkan menduduki kursi menteri tambahan. Ketiga nama itu adalah putra sulung Presiden Ketiga BJ Habibie, Ilham Habibie, Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Pontjo Sutowo, Sekretaris Dewan Pakar Golkar Ganjar Razuni, dan Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Indra Bambang Utoyo. Dengan sejumlah nama itu, Agung berharap Golkar mendapat posisi di kementerian bidang ekonomi, sosial dan juga teknologi.

Agung menilai, wajar jika Golkar meminta tambahan kursi menteri. Itu karena Golkar adalah partai yang paling awal menyatakan mendukung Jokowi untuk maju lagi sebagai calon presiden di Pemilu 2019. Golkar juga mendapat raihan kursi terbanyak nomor dua di DPR, dengan 85 kursi.

“Itu posisi politik kami, dan kami tentu tidak kemudian mendominasi. Saya rasa wajar 4-5 kursi itu di kabinet,” katanya.

Namun, Agung mengatakan itu semua tergantung pada keputusan DPP Partai Golkar dan hak prerogatif Jokowi. “Bisa saja nanti usulan nama-nama ini berubah, diganti sebagian, diganti semuanya, atau diterima seluruhnya, kami harus legawa,” kata Agung.

Selain Golkar, Partai Nasdem juga berharap dalam penentuan kursi kabinet, Jokowi dapat mempertimbangkan soliditas koalisi dan kerja keras partai pendukungnya. Terkait penambahan kursi menteri di kabinet, Johnny mengatakan, Nasdem baru-baru ini sudah memberi saran ke Jokowi terkait usulan kursi kabinet. Namun, keputusan akhir tetap ada di tangan Jokowi.

"Kami sudah ditanya dan memberi masukan, sekarang jadi haknya Pak Jokowi untuk menentukan," katanya.