Pemanfaatan Data Kependudukan Diperluas

KOMPAS/IWAN SETIYAWAN

Ilustrasi perbankan syariah

JAKARTA, KOMPAS - Sejumlah perbankan syariah berkomitmen memperluas pemanfaatan data kependudukan untuk meningkatkan layanan kepada nasabah. Saat ini, data kependudukan Kementerian Dalam Negeri telah menjadi standar dalam proses pembukaan rekening.

Group Head Digital Banking PT Bank Syariah Mandiri Riko Wardhana mengatakan, pada era teknologi finansial, data yang dihimpun Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri memiliki peran penting.

“Pemanfaatan data kependudukan yang akurat membuat proses verifikasi data nasabah lebih mudah dan cepat. Saat ini, data Dukcapil Kemendagri dijadikan standar pembukaan rekening,” kata Riko saat dihubungi, Minggu (26/5/2019).

Bank Syariah Mandiri telah memanfaatkan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) sejak 2016. Menurut Riko, Pemanfaatan data yang lebih luas bisa dilakukan untuk kebutuhan pengembangan dan transaksi perbankan.

Riko menegaskan pemanfaatan data dapat dilakukan lebih luas untuk kebutuhan pengembangan dan transaksi perbankan. Salah satunya untuk membantu bank dalam melakukan fungsi kenali nasabahmu (know your customer/KYC) secara elektronik.

KOMPAS/DIMAS WARADITYA NUGRAHA

ILUSTRASI - Direktur Utama Bank Syariah Mandiri Tony Eko Boy Subari (tengah), didampingi jajaran direksi Bank Syariah Mandiri sebelum menyampaikan laporan kinerja perusahaan sepanjang 2018, di Jakarta, Senin (11/3/2019).

Selain itu, lanjut Riko, pemanfaatan data ini membantu dalam perlindungan keamanan, sekaligus mempercepat pelayanan dan efisiensi biaya.

“Bank Syariah Mandiri tinggal mencocokkan data dengan biometrik dari Dukcapil Kemendagri. Semoga pemanfaatan data orang lain untuk pembukaan rekening itu akan dapat dihindari,” ujarnya.

Kendati belum menghitung tingkat efisiensi dari sisi pembiayaan, Riko optimistis bila verifikasi data nasabah bisa lebih cepat, maka jumlah akuisisi nasabah per hari dapat menjadi lebih banyak.

Sementara itu, Direktur Bisnis Komersial PT Bank BRI Syariah, Kokok Alun Akbar mengatakan, tahun ini pihaknya telah memasuki tahun kedua kerja sama dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri. BRI Syariah akan meluncurkan layanan terbaru berupa pembukaan rekening secara daring.

Layanan tersebut merupakan pengembangan aplikasi BRI Syariah (BRIS Online) dengan mengoptimalkan data NIK dan KTP-el. Layanan ini mulai dapat dinikmati pada akhir triwulan III-2019.

“Ini pengembangan dari layanan yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka nantinya akan diganti dengan video call. Kami akan memanfaatkan data biometrik dari Dukcapil Kemendagri,” kata Kokok.

Efek domino

Pada Jumat akhir pekan lalu, sebanyak 22 bank yang terdiri dari bank pembangunan daerah, bank syariah, dan bank umum konvensional  menandatangani kontrak perjanjian kerja sama dengan Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri di Kantor Pusat Mandiri Syariah, Jakarta.

Dalam keterangan tertulis, Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrullah mengatakan, optimalisasi pemanfaatan data Dukcapil akan mampu memberikan efek domino terhadap pertumbuhan ekonomi.

ERIKA KURNIA UNTUK KOMPAS

Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Zudan Arif Fakrulloh.

Zudan menyampaikan, Indonesia memasuki era nomor identitas tunggal (single identity number) di mana NIK mulai digunakan dalam pelayanan publik dan berlaku seluruh Indonesia.

“Jadi nanti untuk aktivitas perbankan pun jangan mau pakai SIM atau KTP lama itu sudah tidak berlaku sejak 1 Januari 2015, semua harus pakai KTP-el,” ujarnya.