Sebanyak 22,8 Juta Orang Mudik, 14 Juta dari Jabodetabek

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Kendaraan mengantre dari dua jalur mengikuti sistem satu arah atau one way di Gerbang Tol Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Selasa (19/6/2018). Kebijakan satu arah ini akan kembali digunakan untuk memecah kemacetan panjang saat puncak arus mudik lebaran tahun ini.KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

JAKARTA, KOMPAS - Sebanyak 22,83 juta orang di Indonesia diprediksi akan mudik pada Lebaran tahun ini atau naik sebesar 4,14 persen dibandingkan tahun 2018. Pemerintah menyiapkan infrastruktur, moda transportasi, dan sejumlah kebijakan untuk kelancaran arus mudik.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi, usai rapat koordinasi finalisasi kesiapan angkutan Lebaran 2019 di Jakarta, Selasa (21/5/2019), menuturkan, sebanyak 22,83 juta pemudik akan bergerak dari berbagai provinsi di Indonesia menuju kota tujuan.

Berdasar hasil kajian dan survei Kementerian Perhubungan, jumlah pemudik pada 2019 naik 4,14 persen dibanding tahun 2018 yang sebanyak 21,6 juta pemudik. “Tiap tahun terus naik. Paling banyak pemudik dari Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) mencapai 14,6 juta orang. Sisanya tersebar di penjuru Indonesia ,” kata Budi.

Kemenhub memprediksi sebanyak 4,68 juta orang menggunakan bus, 6,45 juta pemudik gunakan kereta api, sebanyak 4,53 juta orang gunakan kapal laut, dan sebanyak 5,78 juta warga menggunakan pesawat udara. Adapun jumlah mobil pribadi yang dipakai mudik mencapai 10,6 juta unit.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pemerintah berupaya menyiapkan infrastruktur dan sarana yang baik untuk melayani warga mudik Lebaran. Salah satunya adalah Jalan Tol Trans-Jawa yang sudah terhubung dari Merak, Banten hingga Probolinggo, Jawa Timur. Begitu juga dengan Tol Trans-Sumatera dari Bakauheni, Lampung sampai Palembang, Sumatera Selatan yang memudahkan perjalanan pemudik dari Jawa ke Sumatera.

Menurut Budi Karya, pemerintah baik kementerian, lembaga, Polri dan TNI bekerja sama untuk melayani pemudik. Dia juga mendorong perusahaan swasta dan badan usaha milik negara (BUMN) mengadakan mudik gratis bagi karyawannya. “Yang pasti mudik harus menyenangkan dan safety (keselamatan) ditingkatkan,” tutur Budi Karya.

KOMPAS/SEKAR GANDHAWANGI

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi

Pada setiap posko dan tempat istirahat disiagakan petugas keamanan dan tenaga medis. Fasilitas dasar seperti toilet, ruang istirahat, dan bahan bakar minyak dipastikan tersedia.

Terkait dengan harga tiket pesawat yang melambung, Budi Karya menilai, tidak akan terlalu signifikan memengaruhi jumlah penumpang angkutan udara pada masa mudik tahun ini. Namun, Budi Karya tetap meminta maskapai agar menurunkan tarif batas atas hingga 15 persen.

"Secara kuantitatif, saya belum bisa sebutkan. Namun, secara kualitatif, jumlahnya tidak akan turun drastis. Karena pada saat bulan puasa ini, jumlah penumpangnya masih tetap stabil," ujar Budi Karya.

Ganjil-genap di Merak

Untuk memperlancar mudik, pemerintah akan menerapkan kebijakan ganjil-genap di Pelabuhan Merak-Bakauheni mulai 30 Mei hingga 2 Juni 2019. Namun, kebijakan ganjil-genap tersebut hanya sebatas imbauan. \

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan, tidak ada sanksi bagi kendaraan yang tidak mengikuti sistem ganjil genap di Pelabuhan Merak-Bakauheni. "Sifatnya hanya berupa imbauan, karena memang tidak ada regulasi yang kami buat. Kami berharap, dengan adanya imbauan ini, 5 dari 10 orang yang menyeberang nanti bisa menaati kebijakan tersebut," ujarnya.

KOMPAS/DWI BAYU RADIUS

Truk-truk antre untuk memasuki kapal di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, Kamis (16/5/2019).

Budi menjelaskan, kebijakan ini berlaku mulai pukul 20.00-08.00 pada hari-hari yang ditentukan. Ia berharap, dengan adanya kebijakan ini, masyarakat bisa mengubah pola menyeberang dari malam ke siang hari.

"Karena kalau siang harinya, kebijakan ganjil genap ini tidak berlaku. Kami juga berencana untuk membuat semacam diskon harga, jadi untuk yang menyebrang ketika siang hari akan lebih murah. Namun hal ini masih perlu kami bicarakan," kata Budi.

(AIN/DVD)