Kepolisian berhasil memukul mundur perusuh dari depan Gedung Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, di perempatan Jalan MH Thamrin dan Wahid Hasyim, Jakarta, pada pukul 22.04 WIB, Rabu (22/5/2019). Kondisi di depan gedung Bawaslu kini sudah kondusif.
JAKARTA, KOMPAS – Kepolisian berhasil memukul mundur perusuh dari depan Gedung Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, di perempatan Jalan MH Thamrin dan Wahid Hasyim, Jakarta, pada pukul 22.04 WIB, Rabu (22/5/2019). Kondisi di depan gedung Bawaslu kini sudah kondusif.
Sejak Rabu pagi, pengunjuk rasa berdatangan ke depan gedung Bawaslu. Mereka menuntut pemilu diulang karena sarat dengan kecurangan.
Bentrokan antara pengunjuk rasa dan Kepolisian yang berjaga di depan gedung Bawaslu pun berulang kali terjadi. Diantaranya Rabu pagi, kemudian Rabu petang sekitar pukul 18.35 WIB, dan pukul 21.55 WIB.
Setiap kali bentrokan, Kapolres Jakarta Pusat Komisaris Besar Harry Kurniawan berulang kali mengimbau agar perusuh menahan diri. Namun imbauan itu tidak diindahkan. Ini termasuk saat bentrokan yang terjadi mulai pukul 21.55 WIB.
Melihat situasi tidak membaik, polisi kembali menembakkan gas air mata dan mengepung perusuh dengan mobil water canon.
"Ayo kita atur supaya bisa menguasai dari arah timur, utara, selatan, dan barat. Kekuatan kita sangat banyak dan cukup besar yang penting kita kuasai dulu perempatan ini," tegas Harry.
Setelah itu, ratusan anggota Brimob mulai berbaris di gedung Bawaslu, dan memukul mundur para perusuh. Perusuh lantas berlarian menyelamatkan diri ke beberapa perkantoran. Sebagian besar lari ke arah Hotel Millennium. Hingga pukul 22.00, massa tidak berani mendekat ke arah Jalan MH Thamrin.
Pada pukul 22.45, perempatan jalan di depan Bawaslu telah dikuasai Kepolisian, dan telah kondusif.
Meski demikian, aparat keamanan masih berjaga di sekitar lokasi.
Di tempat terpisah, Pengurus Pusat (PP) Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) Nahdlatul Ulama (NU) mengimbau masyarakat, khususnya santri dan masyarakat pesantren, menerima hasil Pemilu 2019 sebagai keputusan final. Hasil pemilu dinilai sebagai amanah umat yang harus dijaga.
PP RMI-NU juga menolak keras dan mengecam segala bentuk tindakan anarkistis, melanggar ketertiban, dan segala aksi yang memecah belah bangsa dengan menggunakan kedok demokrasi dan agama.
“Kami mendukung aparat bertindak tegas sesuai prosedur dan aturan yang berlaku atas aksi yang tidak bertanggung jawab,” ujar Ketua PP RMI-NU Abdul Ghofarrozin dalam siaran pers yang diterima Kompas, Rabu malam.
PP RMI-NU juga mengapresiasi kinerja KPU baik di Pusat ataupun daerah yang telah bekerja secara profesional dalam mengawal amanah rakyat. Begitu pula jajaran Bawaslu di Pusat ataupun daerah.