Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan, hingga Rabu (22/5/2019) pukul 09.00, ada enam korban meninggal akibat kerusuhan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Biaya pengobatan korban sepenuhnya ditanggung Pemprov DKI.
Oleh
Helena F Nababan
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan, hingga Rabu (22/5/2019) pukul 09.00, ada enam korban meninggal akibat kerusuhan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Biaya pengobatan korban sepenuhnya akan ditanggung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta, korban meninggal akibat kerusuhan berjumlah enam orang. Keenam korban meninggal kini berada di Rumah Sakit Tarakan Jakarta Pusat (1 orang), Rumah Sakit Pelni Jakarta Barat (2 orang), Rumah Sakit Budi Kemuliaan Jakarta Pusat (1 orang), Rumah Sakit AL Mintohardjo (1 orang), dan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (1 orang).
Selain itu, sekitar 200 orang disebut mengalami luka-luka. Mereka terdiri dari warga, anggota Polri, dan prajurit TNI. Anies memastikan biaya perawatan semua pihak yang menjadi korban akan ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta.
”Jadi, kebijakannya adalah apabila tidak memiliki BPJS Kesehatan, pemprov akan menanggung biaya perawatan di rumah sakit. Kami pastikan bahwa tidak dikenai biaya sehingga semuanya tenang sampai sembuh tuntas,” katanya.
”Jadi, kebijakannya adalah apabila tidak memiliki BPJS Kesehatan, pemprov akan menanggung biaya perawatan di rumah sakit. Kami pastikan bahwa tidak dikenai biaya sehingga semuanya tenang sampai sembuh tuntas,” kata Anies.
Ia menambahkan, tim dari Kementerian Kesehatan juga akan menyebar petugas ke sejumlah rumah sakit di Jakarta. Oleh karena itu, penanganan akan lebih komprehensif.
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti menjelaskan, korban mengalami luka-luka akibat benda tajam tumpul, lecet, dan luka robek.
Ia menambahkan, timnya juga telah disiagakan untuk mengantisipasi jumlah korban yang terus bertambah. Mereka tersebar di 37 titik lapangan dan 10 rumah sakit rujukan.
”Semua rumah sakit pada umumnya siaga kalau memang terjadi penumpukan korban,” ucap Widyastuti.
Kebijakannya adalah apabila tidak memiliki BPJS Kesehatan, Pemprov DKI akan menanggung biaya perawatan di rumah sakit.
Sementara itu, Gubernur Anies mengimbau masyarakat tidak terprovokasi. Semua pihak harus tetap berpegang teguh pada prinsip perdamaian dalam mengungkapkan pendapat.
”Mari jaga diri. Jangan sampai ikuti pancingan-pancingan bila ada yang cenderung membangun konflik bagi mereka yang datang untuk menyampaikan aspirasi. Lakukan dengan damai. Bagi mereka yang datang bertugas mengamankan, amankan sebagai ikhtiar untuk melindungi seluruh warga. Jadi, semuanya, mari bangun suasana teduh,” tuturnya.
Menurut Anies, suasana di Jakarta secara keseluruhan masih kondusif. Kerusuhan hanya terjadi di sejumlah ruas jalan di DKI Jakarta, dan itu pun sudah bisa diatasi aparat keamanan.
Berangkat dari hal itu, dia mengimbau masyarakat Jakarta tetap beraktivitas seperti biasa. ”Jakarta secara umum kondisinya adalah kondisi seperti keseharian. Masih tetap suasana yang kondusif untuk berkegiatan,” katanya.
Pasar Tanah Abang
Arief Nasrudin, Direktur Utama Perumda Pasar Jaya, menjelaskan, akibat kerusuhan di kawasan Tanah Abang, kegiatan ekonomi di semua blok di Pasar Tanah Abang terhenti.
Dengan adanya transaksi virtual dan fisik yang terhenti, potensi kerugian yang terjadi lebih dari Rp 200 miliar.
”Dari semua blok. Dengan kondisi begini, Lebaran harusnya lebih besar. Tapi percuma kalau dibuka aksesnya, kan, ketutup. Ya, mau enggak mau kita tutup saja. Bukannya kita mau nutup,” ujar Arief.
Di seluruh blok Pasar Tanah Abang terdapat 14.000 pedagang. Para pedagang itu berkeinginan untuk berdagang. Namun, karena suasana tidak mendukung, pasar tidak dibuka.
Selain Pasar Tanah Abang, pasar lain yang tidak beroperasi adalah Pasar Thomas di Cideng. Adapun untuk kerusakan bangunan, lanjut Arief, tidak ada.
Dari pantauan pada Rabu pagi hingga siang, toko-toko di sepanjang Jalan Agus Salim dan pusat pertokoan Sarinah tutup. Layanan publik seperti perbankan juga terhenti. Sementara sebagian kantor meliburkan karyawannya.
Adapun PNS Pemprov DKI yang diliburkan adalah PNS yang berkantor di sekitar Jalan KS Tubun, Jakarta Barat. PNS yang berkantor di Balai Kota DKI masih bekerja.