Setelah Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil Pemilu 2019, keamanan di fasilitas publik dan obyek vital negara diperketat. Langkah ini untuk menjaga kondusivitas serta mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
JAKARTA, KOMPAS — Setelah Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil Pemilu 2019, keamanan di fasilitas publik dan obyek vital negara diperketat. Langkah ini untuk menjaga kondusivitas serta mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
Pantauan Kompas, Selasa (21/5/2019), Pembangkit Listrik Jawa Bali dan Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, dijaga sekitar 100 orang anggota TNI dan Polri pada masing-masing lokasi.
Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Utara Komisaris Besar Budhi Herdi, mengatakan, dua obyek vital negara itu menjadi perhatian khusus aparat untuk menghindari terjadinya gangguan keamanan. Lokasi-lokasi itu memiliki potensi kerawanan yang cukup tinggi berdasarkan hasil pemetaan wilayah rawan di Jakarta Utara.
"Di Depo Plumpang itu kami sudah tempatkan satu satuan setingkat kompi dari Batalyon Artileri Pertahanan Udara 6. Kemudian di Pembangkit Jawa Bali juga kami tempatkan anggota dari Korps Brigade Mobil," kata Budhi di Polsek Penjaringan, Jakarta Utara.
Budhi menambahkan, peningkatan keamanan di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Utara merupakan bagian dari instruksi pimpinan Polri agar aparat keamanan siaga satu. Namun, maksud dari siaga satu itu, bukan berarti situasi di Ibu Kota Jakarta mencekam.
"Pimpinan menetapkan siaga satu itu, artinya seluruh sumber daya Polri siap digunakan jika dibutuhkan. Artinya 100 persen anggota Polri tidak ada yang lepas dinas," kata Budhi.
Di Jakarta Utara, jumlah personel Polres Jakarta Utara yang disiagakan berjumlah 1.300 orang. Ada juga bantuan dari Brimob dan Satuan Tugas Nusantara, dengan jumlah personel masing-masing dua satuan setingkat kompi dan tiga satuan setingkat kompi dari TNI. Artinya, jumlah personel gabungan yang dikerahkan menjaga keamanan wilayah Jakarta Utara sekitar 2.000 personel.
Budhi menambahkan, penyampaian aspirasi merupakan hak setiap warga negara yang diatur dalam Konstitusi. Namun, melihat tahapan Pemilu 2019 yang sudah diumumkan KPU, rencana aksi unjuk rasa dinilai tidak akan berpengaruh.
"Lebih bagus gunakan sarana itu (gugatan ke Mahkamah Konstitusi) daripada menyuarakan dengan berunjuk rasa yang belum tentu itu didengar. Kalau dengan mengajukan gugatan ke MK, sudah pasti diterima dan ditindaklanjuti," ucap Budhi.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono menyebutkan, TNI dan Polri akan mengawal serta mengamankan aksi massa agar berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
"Semua berharap kegiatan (aksi massa) dapat dilakukan dengan baik. Tentunya semuanya sudah dipersiapkan, langkah antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Personel juga sudah di masing-masing lokasi," ucap Argo.
Layanan normal
Meskipun pengamanan diperketat, aktivitas warga di pusat perekonomian maupun layanan transportasi umum berjalan normal.
PKL tetap berdagang seperti biasa di trotoar Jalan Jatibaru Raya Tanah Abang. Layanan kereta rel listrik di Stasiun Tanah Abang pun demikian. Pejalan kaki dan kendaraan hilir mudik memadati kawasan tersebut.
Muklis (50), pedagang kaki lima di Tanah Abang, tetap berjualan dan tidak ikut aksi massa pada 22 Mei. "Tetap jualan. Saya tidak fanatik dan tidak ada yang ngajak. Kalau nggak dagang, ya nggak makan," kata Muklis.
Sama seperti Muklis, M Ridho (35) tetap berjualan meskipun ada aksi massa. Menurutnya, tidak mungkin memindahkan barang dagangan ke lokasi aksi. Selain merepotkan, tidak ada jaminan akan laris.
Vice President Corporate Communication PT KCI Anne Purba mengatakan, layanan kereta rel listrik berjalan normal. Jumlah personel keamanan ditambah 100 orang dan disebar ke berbagai stasiun. PT KCI juga bekerja sama dengan TNI dan Polri di wilayah setempat untuk memastikan keamanan penumpang di stasiun maupun di dalam gerbong kereta.
"Kami memantau dari posko yang ada di stasiun. Berharap semua aman dan lancar. Tidak ada persiapan khusus, saat ini perjalanan normal bisa melayani 1,3 juta penumpang," ucap Anne.
Adapun, rata-rata PT KCI melayani 900.000-1,3 juta penumpang per hari.
Sementara Direktur Operasional Transjakarta Daud Joseph menambahkan, layanan Transjakarta baik di jalur koridor maupun non-koridor tetap seperti hari-hari biasa. Petugas pengamanan internal sudah cukup untuk menjaga keamanan.
"Personil TNI dan Polri juga membantu pengamanan. Selama Ramadan berjalan, Transjakarta melayani 760.000 penumpang per hari," ujar Daud.
Tidak khawatir
Di mal PGC, Stasiun Jatinegara, Bandara Halim Perdanakusuma, dan beberapa pusat keramaian dan objek vital di jakarta Timur aman dan kondusif. Warga beraktivitas seperti biasa.
Seperti yang di tuturkan Kasan (50) warga Otista, Jatinegara. Ia tidak khawatir dengan massa yang datang ke Jakarta untuk memprotes hasil pemilu. Ia yakin, aparat kepolisian akan menjaga dan tetap menciptakan suasana kondusif. Meski begitu, sehari sebelumnya ia sempat khawatir jika Jakarta akan rusuh karena banyak kabar yang tersebar akan ada aksi pengepungan massa.
"Saya mendengar hal itu sempat cemas juga, tetapi saya percaya Jakarta akan aman karena TNI Polri pasti akan mengamankan Jakarta. Nyatanya saya tetap bekerja dan beraktivitas seperti biasa," tutur Kasan.
Sementara itu Kepala Polres Metro Jakarta Timur Komisaris Besar Ady Wibowo mengatakan, tidak ada pengaman khusus atau penambahan personil di objek vital dan pusat keramaian di Jakarta Timur.
"Meski begitu kami tetap siaga dan berpatroli. Sampai saat ini di wilayah Jakarta Timur tetap aman dan kondusif. Warga tetap beraktivitas seperti yang kita lihat sekarang," kata Ady.
Ady melanjutkan, hingga besok Rabu (22/5/2019), pihaknya tetap berupaya tetap menjaga keamanan agar aktivitas warga tetap berjalan normal.
Ia menghimbau, warga tidak perlu cemas dan khawatir dan tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Selain itu, Adi mengatakan, warga perlu cermat dan tidak mudah mempercayai berita-berita bohong di media sosial atau grup Whatsapp yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.