Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane menjadikan Kali Bekasi sebagai salah satu sungai yang diprioritaskan untuk dinormalisasi pada tahun 2020. Dukungan pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, dibutuhkan untuk kelancaran normalisasi terutama jaminan pembebasan lahan di bantaran kali.
Oleh
Stefanus Ato
·3 menit baca
BEKASI, KOMPAS — Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane menjadikan Kali Bekasi sebagai salah satu sungai yang diprioritaskan untuk dinormalisasi pada tahun 2020. Dukungan pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, dibutuhkan untuk kelancaran normalisasi terutama jaminan pembebasan lahan di bantaran kali.
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), Bambang Hidayah, saat dihubungi dari Bekasi, mengatakan, pihaknya sudah bersurat ke Wali Kota Bekasi pekan lalu untuk menjamin pembebasan lahan di bantaran Kali Bekasi. Terkait biaya normalisasi, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi bisa menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi.
"Kalau APBD tidak sangup pakai APBN, itu bisa saja kalau wali kota minta ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Nanti tergantung kebijakan menteri," ujar Bambang, Kamis (16/5/2019).
Menurut Bambang, jumlah keseluruhan anggaran yang dibutuhkan untuk normalisasi Kali Bekasi sedang dihitung. Normalisasi Kali Bekasi menjadi prioritas karena beberapa wilayah di Kota Bekasi sering terendam luapan banjir kiriman dari Bogor.
Luapan banjir kiriman Bogor terakhir merendam sejumlah wilayah di Kota Bekasi pada 11 Mei 2019. Banjir kiriman itu menerjang delapan lokasi permukiman warga dan merendam ratusan rumah.
Bambang menambahkan, waktu yang dibutuhkan untuk normalisasi Kali Bekasi diperkirakan memakan waktu sekitar tiga tahun dan direncanakan dimulai tahun 2020. Namun, kelancaran normalisasi itu bergantung pada dana dan kemampuan Pemkot Bekasi dalam menjamin pembebasan lahan.
Butuh banyak lahan
Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Arief Maulana mengatakan, normalisasi Kali Bekasi diperlukan penyesuaian untuk menambah lebar sungai. Hal itu dibutuhkan untuk menampung kapasitan air kiriman dari Bogor yang mengalir melalui dua sungai, yaitu Sungai Cikeas dan Cileungsi.
Kali Bekasi saat ini lebarnya antara 25 meter sampai 45 meter. Adapun lebar ideal yang dibutuhkan untuk menampung banjir kiriman dari Bogor, adalah 60 meter sampai 70 meter.
"Ditambah sisi kiri dan sisi kanan masing-masing 10 meter untuk tanggul dan jalan inspeksi. Jadi total lahan yang dibutuhkan antara 80 meter sampai 90 meter," ucap Arief.
Menurut Arief, pihak Pemkot Bekasi masih membahas rencana pembebasan lahan untuk normalisasi Kali Bekasi yang membutuhkan biaya dan lahan cukup besar. Pembahasan itu juga bertujuan untuk mencari solusi terkait sumber pendanaan.
Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, saat dihubungi terpisah, pada Rabu (15/5/2019) mengatakan, Pemerintah Kota Bekasi mendukung rencana normalisasi karena sudah 8,5 tahun Kali Bekasi tidak dinormalisasi. Warga Kota Bekasi juga tidak perlu lagi khawatir apabila ada banjir kiriman dari Bogor.
"Ini memberi ketenangan dan kebahagian bagi warga Kota Bekasi. Apalagi sekaligus di restorasi kalinya. Jadi, tanggul-tanggul yang sudah bergeser bisa ikut diperbaiki dan diperkuat," ucap Tri.