Pelabuhan Patimban Segera Dialiri Listrik

KOMPAS/M CLARA WRESTI

Kementerian Perhubungan melakukan penandatanganan kerja sama dengan Perusahaan Listrik Negara untuk pasokan listrik di Pelabuhan Patimban.

JAKARTA, KOMPAS — Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menandatangani kesepakatan penyediaan listrik untuk Kawasan Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat. Dengan demikian, salah satu proyek strategis nasional ini bisa dipercepat pembangunannya.

Kesepakatan bersama selama lima tahun ini ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut R Agus H Purnomo dan Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah PLN Amir Rosidin di Jakarta, Senin (13/9/2019).

Total kebutuhan listrik di Kawasan Patimban berkisar 50 megawatt (MW). Namun, angka ini bisa berubah sesuai kebutuhan. ”Saya berharap kerja sama bisa terus berlangsung dari sekarang, saat pengoperasian perdana pada akhir 2019, beroperasi penuh pada tahun 2027, dan seterusnya,” ujarnya.

Menurut Amir, listrik yang akan dialirkan ke Patimban akan berbiaya murah karena pembangkit dan gardu induk dibangun di sekitar Patimban. ”(Harga) Listrik kita nanti akan menjadi termurah nomor dua di ASEAN setelah Vietnam. Harganya menjadi Rp 950 per kWh,” katanya.

KOMPAS/M CLARA WRESTI

Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah PLN Amir Rosidin

Pembangkit baru

Estimasi kebutuhan daya untuk pembangunan Pelabuhan Patimban tahap I (Fase I.1 dan Fase I.2) pada tahun 2019-2023 diperkirakan 90 MVA. Menurut Amir, pasokan listrik ke Patimban akan sangat baik karena sejumlah pembangkit listrik akan mulai beroperasi.

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cilacap dengan kapasitas 1.000 MW, misalnya, akan beroperasi tahun 2019, lalu PLTU Batang dengan kapasitas 2 × 1.000 MW tahun 2020, PLTU Tanjung Jati 2 × 600 MW tahun 2021, dan PLTU Indramayu 1.000 MW tahun 2023/2024. Dalam rangka mendukung penyediaan listrik Patimban, perseroan akan membangun gardu induk dengan investasi Rp 100 miliar.

Terkait pembangunan pelabuhan yang dibiayai oleh Japan International Cooperation Agency (JICA) ini, kata Agus, masih banyak hal yang perlu disiapkan untuk tahap I. Salah satu yang sedang dikerjakan adalah penyediaan tanah sebagai area sarana penunjang (backup area). Perkembangan pembangunan pelabuhan pada tahap I saat ini baru sekitar 25 persen.

Masih banyak hal yang perlu disiapkan untuk menopang pembangunan Pelabuhan Patimban tahap I.

”Terkait akses ke pelabuhan, khusus untuk jalan dengan lebar 25 meter sudah disiapkan, sementara jalan dengan lebar 30 meter belum selesai pembebasan lahannya,” kata Agus.

Pembangunan pelabuhan tahap I menghadapi kendala, terutama terkait pembiayaan pinjaman dari Jepang. ”Jadi, banyak hal yang harus kita bicarakan dengan Jepang. Butuh prosedur untuk persetujuan, jadi perlu waktu,” kata Agus.

Pelaksanaan kesepakatan bersama tersebut akan diatur lebih lanjut dalam bentuk perjanjian kerja sama sesuai kebutuhan antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Patimban dan PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat.