Kiri ke kanan: Rektor Universitas Negeri Semarang Fathur Rokhman; Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir; dan Sekretaris Direktorat Jenderal Kelembagaan Kemenristek dan Dikti Agus Indarjo dalam rapat mengenai intensifikasi program kerja 2019 di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (16/4/2019).
Sebanyak 30 Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum didorong meningkatkan statusnya menjadi PTN Berbadan Hukum.
SEMARANG, KOMPAS — Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum diminta meningkatkan diri agar bisa berganti status menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum. Mereka diimbau untuk meningkatkan kerja sama operasional dengan berbagai lembaga seperti dunia industri dan perguruan tinggi luar negeri agar bisa mengoptimalkan mutu.
"Persyaratan untuk naik status menjadi PTN-BH sangat ketat. Akan tetapi, hal ini bisa dicapai dengan membuat strategi peningkatan mutu dan prioritas anggaran di PTN-BLU," kata Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir ketika memimpin rapat "Intensifikasi Program Kerja Tahun 2019 Universitas Negeri Semarang" di Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (16/4/2019).
Salah satu syarat untuk menjadi PTN-BH adalah sarana dan prasarana (sarpras) yang mencukupi dan sesuai standar. Total ada 30 PTN yang berstatus BLU. Mereka dibiayai oleh Penerimaan Negara Bukan Pajak. Skemanya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.05/2016 tentang Pengelolaan Aset BLU.
Apabila berubah status menjadi PTN-BH, lembaga pendidikan itu memiliki otonomi di bidang akademik dan non akademik. Misalnya, bisa membuka program studi baru sesuai relevansi pasar dengan perizinan yang lebih ringkas, kemudian bisa pula mengembangkan unit-unit usaha untuk menunjang peningkatan mutu PTN. Saat ini ada 11 PTN-BH.
Apabila berubah status menjadi PTN-BH, PTN-BLU memiliki otonomi di bidang akademik dan non akademik.
Menurut Nasir, secara umum sarpras di PTN-BLU sudah cukup baik, walaupun masih ada beberapa yang perlu dibenahi. Terkait pembenahan sarpras, ia mengatakan agar PTN-BLU tidak mengharapkan anggaran terlalu banyak dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Mereka didorong agar bermitra dengan berbagai industri besar dan mapan. Dapat pula dengan menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi asing yang bermutu global.
Menaikkan kinerja
Kemitraan ini akan menaikkan kinerja dan mutu pelayanan di PTN-BLU.
"Sebelum memutuskan membangun sarpras baru, lebih baik menyusun strategi pemaksimalan penggunaan sarpras agar sesuai dengan perkembangan zaman. Tidak semua kemajuan harus ditandai dengan infrastruktur, ada yang lebih baik melalui inovasi teknologi dan kinerja," ujar Nasir.
Salah satu PTN yang mengutarakan keinginan bisa meningkat statusnya menjadi PTN-BH adalah Universitas Negeri Semarang (Unnes). Rektor Unnes Fathur Rokhman mengatakan bahwa Unnes sudah banyak berprestasi di bidang akademis dan non akademis sehingga memenuhi syarat untuk naik status.
"Dari semua prodi, 58 persen terakteditasi A dan sisanya B. Sepanjang tahun 2015 hingga awal 2019, sudah ada 834 makalah karya akademisi Unnes terbit di jurnal-jurnal terindeks Scopus," katanya. Prestasi ini juga mencakup 188 inovasi yang mendapat hak cipta dan 37 paten.
Fathur menungkapkan, niat Unnes menjadi PTN-BH adalah agar bisa mengembangkan layanan Tri Dharma Perguruan Tinggi agar lebih maksimal, terutama dalam riset dan pelayanan masyarakat. Selain itu, Unnes juga menargetkan bisa membuka prodi kedokteran.
Sarpras mangkrak
Terkait sapras, saat ini Kemristek dan Dikti tengah fokus membenahi sarpras PTN di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T); PTN yang baru berdiri; serta membangun kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti) di setiap kawasan.
Berdasarkan Data Kemristek dan Dikti, ada 122 PTN di wilayah 3T dengan sarpras, terutama gedung, yang mangkrak. Alasannya bermacam-macam, ada yang karena masalah hukum seperti perizinan lahan yang belum beres, ada pula yang ditinggal oleh sponsor. Misalnya, ada pejabat daerah yang menjanjikan membangun gedung, namun setelah ia tidak terpilih lagi, pembangunan dihentikan.
"Kami menemukan kasus ekstrem di satu PTN ada 12 gedung mangkrak. Selain itu, juga ada gedung perkuliahan yang mutunya kalah jauh dari SD negeri," tutur Nasir.
Dalam kategori prioritas kedua adalah 60 PTN baru. Selain itu juga ada 14 LL Dikti yang masuk ke dalam skala prioritas. Dari total aset Kemenristek dan Dikti sebesar Rp 276 triliun, sebanyak 96 persen dikhususkan untuk pembangunan, pembenahan, dan perawatan infrastruktur. Porsi ini yang difokuskan kepada PTN di dalam skala prioritas.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F04%2F20190416_103934_1555416484.jpg){kind=logo}
