Foto yang diambil pada, Rabu (10/4/2019) menunjukkan petugas pemilihan umum di India, didampingi tentara, membawa logistik pemilu. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak di sepanjang Sungai Brahmaputra sebelum naik kapal menjelang malam pertama pemilihan umum di Majuli, Assam, India.
Berpenduduk lebih dari 1,3 miliar jiwa, India dihadapkan pada berbagai tantangan saat menggelar pemilu. Diikuti 900 juta pemilih, dan 1.841 partai, India menggunakan aneka ”siasat” agar pemilu lancar.
Terbesar adalah kata paling tepat untuk menggambarkan pemilu India. Berlangsung sejak 11 April 2019 hingga 19 Mei 2019, pemilu India melibatkan ribuan calon anggota legislatif dari 1.841 partai.
Mereka berebut 543 kursi di DPR India, Lok Sabha, dan ratusan kursi DPRD sejumlah negara bagian, Vidhan Sabha. Untuk menduduki salah satu dari kursi-kursi itu, para politisi harus mendapatkan suara dari total 900 juta pemilih atau hampir lima kali lipat pemilih dalam pemilu Indonesia.
Undang-undang India menetapkan, pemilih tidak boleh berjalan lebih dari 2 kilometer untuk menggunakan hak pilih. Karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) India harus menyiapkan lebih dari 1 juta tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh negeri.
Ketentuan itu membuat ada TPS yang dibuat khusus untuk kurang dari 10 pemilih. Sebab, penyelenggara pemilu dan pemilih sama-sama tak mau melanggar UU apabila menggunakan hak pilih pada TPS yang terletak lebih dari 2 kilometer dari rumah pemilih.
Sulit
KPU harus menyediakan TPS dari kaki Himalaya yang bersalju hingga pesisir Samudra Hindia yang panas. Masih ada pula wilayah kepulauan, seperti Andaman-Nicobar. Secara geografis, kepulauan itu lebih dekat dengan Aceh dibandingkan dengan India daratan.
Kapal, mobil, dan gajah dipakai untuk mengangkut logistik pemilu. Bahkan, sebagian TPS hanya bisa dijangkau dengan berjalan kaki. TPS itu biasanya dikhususkan bagi para pertapa yang tinggal di dalam hutan atau daerah terpencil. KPU salah apabila tak menyediakan TPS untuk warga yang tinggal di daerah terpencil.
Butuh waktu untuk menjangkau para pemilih tersebut. Karena hanya punya total 11 juta petugas untuk menjangkau 900 juta pemilih dan memenuhi ketentuan jarak TPS dari tempat tinggal pemilih, KPU harus membagi waktu pemilihan.
Total ada tujuh kali pemilihan dari April sampai Mei 2019. Setiap tahap, jumlah kursi Lok Sabha yang diperebutkan berbeda. Seperti tahap pertama pada 11 April, total diperebutkan 91 kursi Lok Sabha. Sebanyak 142 juta pemilih untuk 91 kursi itu tersebar di 20 negara bagian. Di setiap negara bagian, pemilu bisa diselenggarakan lebih dari sekali.
Di Bihar, negara bagian dekat perbatasan Nepal dan Bangladesh, ada tujuh kali penyelenggaraan pemilu. Sebab, pemilihnya tersebar hingga ke daerah terpencil dan petugas butuh waktu untuk menjangkaunya.
Buta huruf
Tempat tinggal pemilih bukan satu-satunya masalah yang harus dipecahkan KPU. India mengenal 22 bahasa resmi serta ribuan dialek dan bahasa daerah.
Bahasa resmi Negara Bagian Uttar Pradesh yang dekat kaki Himalaya tidak dipahami penduduk Tamil Nadu di pesisir Samudea Hindia. Hal itu berarti surat suara harus dicetak sesuai bahasa resmi di 29 negara bagian dan tujuh wilayah persatuan India.
Namun, masalahnya bukan itu. Jumlah penduduk India yang buta huruf lebih banyak dari seluruh WNI. UNESCO pernah menyebut 287 juta penduduk negara yang wilayahnya disebut sebagai ”Anak Benua” itu buta huruf, tidak bisa membaca huruf apa pun dari salah satu bahasa resmi atau daerah di India.
Mereka tidak bisa mengenal siapa calon atau partai peserta pemilu jika hanya ditulis di surat suara. Sekalipun surat suara ditulis dengan bahasa resmi di negara bagian tempat mereka tinggal. Karena itu, KPU tidak menulis nama partai dan calon.
KPU meminta partai menggunakan simbol. Persis seperti pemilihan kepala desa di Indonesia. Pemilih mengenali calon di surat suara berdasarkan simbol-simbol itu. Partai pun lalu memilih simbol beragam, mulai dari sapu, kipas, angin, bunga teratai, hingga tangan.
Partai Kongres, yang kini menjadi oposisi setelah puluhan tahun menjadi partai penguasa, memilih simbol tangan. Sementara Partai Bharatiya Janata (BJP) pimpinan Perdana Menteri India Narendra Modi memilih simbol bunga teratai.
Tidak mudah bagi KPU menyetujui simbol bagi 1.841 partai peserta pemilu 2019. Untung saja, tak semua partai ikut pemilu di seluruh India. Hanya partai-partai besar, seperti BJP dan Kongres, yang bertanding di hampir seluruh daerah pemilihan.
Lebih dari 1.000 partai hanya bertanding di negara bagian tertentu. Meskipun demikian, dengan jumlah partai begitu banyak, tetap harus dipastikan tidak ada partai menggunakan simbol sama. Sebab, hanya simbol itu yang menjadi keterangan di surat suara.
Seperti di sejumlah negara lain, setiap partai hanya mengajukan satu calon di setiap daerah pemilihan. Malaysia, Australia, dan berbagai negara Eropa menggunakan sistem itu. Pemilih hanya perlu mengenali lambang partai di surat suara.
Untuk memudahkan dikenal dan diingat pemilih, partai di India menggunakan simbol yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Pilihan itu bukan tanpa risiko.
Demi menjaga netralitas, benda-benda yang mirip simbol partai dilarang berada di TPS dan sekitar TPS. Ketentuan itu membuat pemilih di sejumlah TPS pada 2014 kepanasan. Ada partai memilih kipas angin sebagai partainya. Hal itu berarti tidak boleh ada kipas angin dalam kondisi apa pun di TPS dan sekitarnya.
