Kedua Pasangan Capres Janjikan Pendanaan Mikro

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin, bersama pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, bertemu dalam Debat Kelima Capres-Cawapres Pemilu 2019, di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/4/2019). Debat pamungkas di ajang Pilpres 2019 itu mengangkat tema ekonomi, kesejahteraan sosial, keuangan, investasi, serta perdagangan dan industri. Debat kelima ini bertepatan dengan hari terakhir kampanye terbuka yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum.

JAKARTA, KOMPAS — Kedua pasangan calon presiden-wakil presiden menjanjikan program pendanaan sektor mikro. Hal itu mengemuka saat sesi debat dengan subtema keuangan dan investasi dalam debat presidensial kelima yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta, Sabtu (13/4/2019). Namun, kedua pasangan calon belum menyentuh persoalan keuangan dan investasi lainnya yang tak kalah penting.

Persoalan pendanaan mikro pertama kali disinggung cawapres nomor urut 02, Sandiaga Salahuddin Uno. Ketika moderator bertanya soal peran perempuan dalam ekonomi, Sandi menjelaskan, pihaknya mendorong akses permodalan untuk perempuan pengusaha melalui program OK OCE.

Selama masih menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandi mengatakan, program pengembangan kewirausahaan bisa mengurangi tingkat pengangguran dan ketimpangan. ”Ini banyak diminati emak-emak,” ujarnya.

ADITYA DIVERANTA UNTUK KOMPAS

Cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno, membeli sejumlah kaus sablon yang ditampilkan sebagai bentuk kemitraan program OK OCE dan Jakcloth, di Jakarta Pusat, Minggu (24/12/2018).

Menanggapi pertanyaan soal peran perempuan dalam ekonomi, cawapres nomor urut 01, Ma’ruf Amin, menyebutkan, saat ini sudah ada program UMi (Ultra Mikro) dan Bank Wakaf Mikro. Program ini memberikan pendanaan untuk sektor mikro.

”Saya tahu persis, nasabahnya 100 persen perempuan dan inilah upaya pemberdayaan perempuan,” ujar Amin.

Setelah Amin selesai berbicara, capres nomor urut 01, Joko Widodo, juga menjelaskan, pemerintah memiliki program pendanaan mikro, yaitu Mekaar (Membina Keluarga Sejahtera) yang diselenggarakan PT Permodalan Nasional Madani (Persero). Jokowi mengatakan, setelah berjalan empat tahun, kini nasabah Mekaar mencapai 4,2 juta orang. Sementara nasabah UMi mencapai 1,1 juta orang.

”Mekaar ini program untuk ibu-ibu, pedagang asongan,” ujar Jokowi.

Kompas

Perkembangan Bank Wakaf Mikro menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan.

Ekonomi syariah

Kedua pasangan calon juga menyinggung soal akses pendanaan melalui keuangan berbasis syariah. Amin mengatakan, pengembangan keuangan berbasis syariah sudah dikembangkan melalui Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang diketuai langsung oleh presiden.

Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto, mengatakan, salah satu sumber ekonomi syariah yang punya potensi besar adalah pengelolaan dana haji. Menurut dia, pengelolaan dana haji masih kerap diragukan publik.

”Kami ingin membentuk bank tabungan haji, di mana potensi itu dikelola secara modern, syariah, efisien, dan transparan,” ujar Prabowo.

Meski keuangan dan investasi dibahas menjadi subtema dalam satu segmen tersendiri, paparan kedua pasangan calon belum banyak membahas persoalan lain yang tak kalah penting.

Dana asing

Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, mengemukakan, salah satu permasalahan utama di bidang keuangan adalah masih dominannya dana asing, baik di investasi langsung maupun portofolio. Karena banyak ditopang dana asing, kondisi sektor keuangan Indonesia menjadi lebih mudah goyah ketika terjadi gejolak keuangan dunia.

”Sumber pendanaan Indonesia, baik untuk investasi langsung di sektor riil maupun investasi portofolio, masih banyak bergantung pada dana asing. Pemerintah berikutnya perlu memperdalam struktur pendanaan agar tidak terlalu bergantung pada dana asing,” ujar Josua, Sabtu.

Ia mencontohkan pembiayaan investasi riil di sektor infrastruktur. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, total kebutuhan dana infrastruktur mencapai Rp 5.519 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 2.215 triliun dibiayai APBN. Selebihnya pendanaan dari swasta dan asing.

Tidak hanya di sektor infrastruktur, pendanaan di sektor riil lainnya juga banyak bersumber dari dana asing. Pendanaan dari asing ini bisa meningkatkan utang luar negeri Indonesia. Adapun utang ini rentan membengkak secara valuasi apabila nilai tukar rupiah melemah.

”Pemerintah berikutnya mesti lebih kreatif membuka akses pendanaan alternatif agar tidak melulu menggunakan dana asing,” ujar Josua.

Masih besarnya peranan dana asing juga terlihat di investasi portofolio. Di bursa saham, misalnya, sekitar 40 persen dari transaksi harian di pasar saham dilakukan investor asing. Saat dana investor ini pergi dari bursa saham, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pun ikut melemah.

Josua menyebutkan, pemerintah berikutnya harus terus meningkatkan inklusi keuangan agar semakin banyak dana masyarakat yang beredar. Hal ini bisa memperkuat struktur keuangan sehingga tidak lagi bergantung pada dana asing.

Tak hanya untuk meningkatkan struktur keuangan, peningkatan inklusi keuangan juga perlu dilakukan agar semakin banyak warga yang bisa mengakses layanan jasa keuangan. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), inklusi keuangan pada 2016 mencapai 67,8 persen, meningkat dari 2013 yang sebesar 59,7 persen.

Selain itu, pemerintah ke depan harus mengantisipasi meningkatnya penetrasi teknologi finansial dan inovasi keuangan digital lainnya. Perkembangan teknologi merupakan keniscayaan yang harus diantisipasi melalui regulasi dan pengawasan yang tepat. Hal ini dimaksudkan agar teknologi finansial tak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melindungi konsumen serta memberdayakan masyarakat.

Kualitas investasi

Di bidang investasi, Josua mengatakan, kualitas investasi perlu ditingkatkan. Menurut catatan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), nilai investasi yang masuk ke Indonesia terus bertumbuh. Pada 2018, total investasi yang masuk ke Indonesia mencapai Rp 721,3 triliun, bertumbuh 4,11 persen dari 2017 yang sebesar Rp 692,8 triliun.

Meskipun mencatat pertumbuhan investasi, Josua mengatakan, kualitas investasi juga harus ditingkatkan. Menurut dia, investasi yang selama ini masuk lebih banyak ke sektor jasa, bukan ke sektor manufaktur. Investasi ke sektor manufaktur lebih bisa mendorong pertumbuhan ekonomi ketimbang sektor jasa.

Kompas

Perkembangan investasi di Indonesia.

”Investasi di sektor manufaktur bisa meningkatkan penyerapan tenaga kerja, meningkatkan produksi, terjadi pertukaran teknologi, yang pada akhirnya mendorong roda ekonomi. Investasi yang ini lebih berkualitas,” ujar Josua.