logo Kompas.id
Ilmu Pengetahuan & TeknologiOrganisasi Masyarakat Sipil Masih Was-was Kecolongan RUU Perkelapasawitan

Organisasi Masyarakat Sipil Masih Was-was Kecolongan RUU Perkelapasawitan

JAKARTA KOMPAS Di tahun 2019 Rancangan Undang-undang Perkelapasawitan bukan bagian dari lima target perundangan yang akan diselesaikan anggota legislatif periode 2014-2019 Meski demikian sejumlah organisasi masyarakat sipil masih membuka telinga dan mata lebar-lebar agar tidak tiba-tiba RUU

Oleh ICHWAN SUSANTO
· 1 menit baca
Memuat data...
KOMPAS/ICHWAN SUSANTO

Diskusi Publik "Logika Sempit RUU Kelapa Sawit", Rabu (10/4/2019) di Jakarta, menghadirkan pembicara (dari kiri) Sandrayati Moniaga (Komisioner Komnas HAM), Andi Muttaqien (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat/ELSAM), Rahayu Saraswati (Anggota DPR), Irfan Bakhtiar (Team Leader Sustainable Palm Oil Program Yayasan Keanekaragaman Hayati/tak tampak), dan Muhammad Teguh Surya (Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan).

JAKARTA, KOMPAS – Di tahun 2019, Rancangan Undang-undang Perkelapasawitan bukan bagian dari lima target perundangan yang akan diselesaikan anggota legislatif periode 2014-2019. Meski demikian, sejumlah organisasi masyarakat sipil masih membuka telinga dan mata lebar-lebar agar tidak tiba-tiba RUU yang dikhawatirkan menimbulkan kompleksitas penyelesaian masalah sawit ini maju ke Sidang Paripurna.

Pengalaman revisi UU Perkebunan pada 2014 serta kemunculan sisipan ayat misterius pada sejumlah perundangan lain menjadi dasar kekhawatiran mereka. “Khawatir kecolongan iya. Banyak RUU, inpres, maupun peraturan menteri terbit di masa libur dan mendekati hari raya. Itu embedded-lah,” kata Muhammad Teguh Surya, Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan, Rabu (10/4/2019) sore di Jakarta, dalam diskusi publik Logika Sempit RUU Kelapa Sawit.

Editor: Yovita Arika
Bagikan
Memuat data..