Langkah kompromi diambil Pemprov Sulawesi Tengah dalam menyikapi polemik pembangunan tanggul dan penanaman mangrove di Teluk Palu.
PALU, KOMPAS — Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola mendukung usulan pembangunan tanggul yang dikombinasikan dengan mangrove di pesisir Teluk Palu. Mitigasi bencana menjadi pertimbangan utama pengamanan pesisir Teluk Palu.
”Rencana awal pembangunan tanggul laut. Itu tak masalah, malah kami bersyukur. Namun, tak semata-mata tanggul laut itu prioritas. Usulan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letnan Jenderal Doni Monardo di depan tanggul ditanam mangrove juga tidak masalah,” kata Longki, Selasa (9/4/2019).
Longki menyampaikan hal itu menanggapi rencana pembangunan tanggul di pesisir Teluk Palu, sebagaimana tercantum dalam rencana induk rekonstruksi Sulteng pascagempa bumi, tsunami, dan likuefaksi, 28 September 2018.
Menurut Longki, pembangunan tanggul dan penanaman mangrove bisa dikombinasikan demi mitigasi. Kondisi itu malah memperindah Teluk Palu. ”Kalau itu berhasil, alangkah indahnya Teluk Palu. Ada tanggul laut, ada juga mangrove,” ucapnya.
Tanggul yang sudah direncanakan dari awal, menurut dia, pembangunannya tidak boleh dihalangi. Terkait usulan penanaman mangrove, ia akan berupaya mencari pendanaan untuk merealisasikannya.
Kepala Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Sulteng Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Arie Setiadi Moerwanto, beberapa waktu lalu, menyatakan, tanggul laut dibangun untuk mengantisipasi pasang laut dan tsunami. Tanggul sepanjang 7 kilometer itu dibangun dengan memperhatikan kondisi pantai Teluk Palu yang kebanyakan curam. Kondisi itu tak memungkinkan mangrove untuk tumbuh.
Namun, berdasarkan pengamatan di lapangan, masih terdapat sejumlah lokasi di pesisir yang landai. Lokasi itu di dekat tambak garam Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Palu. Panjangnya mencapai 150 meter dengan jangkauan pasang surut 10-30 meter. Di zona ini dulu tumbuh satu pohon bakau yang hancur karena tsunami.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Pasigala Centre Andika, menyatakan, dukungan gubernur itu merupakan langkah positif dalam menyikapi polemik antisipasi bencana dengan membangun tanggul ataupun menanam mangrove.
Namun, pilihan tanggul dan mangrove tetap berbeda dengan segala konsekuensi. Dari sisi anggaran, misalnya, penanaman mangrove dipastikan lebih murah ketimbang membangun tanggul.
”Kami tetap berkukuh dalam konteks mitigasi, pilihan utamanya tetap mangrove. Hanya, konsepnya konservasi dalam arti harus ada perencanaan yang jelas, siapa yang bertanggung jawab dalam pengembangan dan pelestariannya kelak,” ujarnya. (VDL)