JAKARTA, KOMPAS -- Dewan Penasihat Bisnis Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC Business Advisory Council Indonesia berencana memberikan panggung bagi usaha rintisan Indonesia. Panggung itu berupa promosi yang membuka pintu peningkatan kapasitas, pendanaan, serta keterlibatan dalam rantai suplai di tataran APEC.
APEC Business Advisory Council (ABAC) Indonesia akan menggelar pertemuan dengan Pemimpin Ekonomi APEC di Jakarta pada 23-26 April 2019 mendatang. Pertemuan itu akan membahas sejumlah rekomendasi dari ABAC Indonesia dengan tema "Mendorong Ekonomi Inklusif di Kawasan Asia Pasifik".
Salah satu rekomendasi yang akan dibahas terkait usaha rintisan yang ada di Indonesia. "Banyak start up (usaha rintisan) Indonesia yang memperhatikan prisip sustainability (keberlanjutan) yang saat ini menjadi isu global. Dalam hal ini, Indonesia ingin menunjukkan kapasitas pengalamannya," ujar Ketua ABAC Indonesia Anindya N Bakrie dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (9/4/2019).
Menurut Anindya, sebanyak 50 persen perdagangan dan investasi dunia ada di APEC. Oleh sebab itu, dia berpendapat, usaha rintisan Indonesia perlu mendapatkan akses ke potensi bisnis tersebut.
Anggota ABAC Indonesia, Shinta Widjadja Kamdani, menambahkan, melalui forum tersebut, pihaknya ingin mempromosikan usaha rintisan Indonesia ke pasar APEC. Promosi itu membuka pintu usaha rintisan ke pendanaan, peningkatan kapasitas, dan rantai pasok.
Dalam hal pendanaan, ABAC Indonesia akan mengajukan inisiasi pembentukan ABAC Impact Fund. Shinta mengatakan, program ini bertujuan mendanai usaha-usaha rintisan yang telah beroperasi selama 1-3 tahun dan telah memiliki dampak dengan prinsip keberlanjutan.
Shinta berharap, melalui forum yang diadakan pada pekan terakhir April 2019 mendatang itu dapat menghubungkan usaha rintisan nasional ke APEC. Bahkan, usaha-usaha rintisan tersebut harus masuk dalam rantai pasok negara-negara anggota APEC.
Inklusi nasional
Selain mempromosikan usaha rintisan nasional, Anindya menambahkan, pihaknya akan memberikan rekomendasi seputar inklusi ekonomi. Spesifknya, rekomendasi tersebut menilik soal inklusi ekonomi nasional dalam hal akses keuangan yang ditopang oleh teknologi finansial (tekfin).
Menurut Anindya, aplikasi-aplikasi pembiayaan dalam ranah tekfin akan membawa inklusi keuangan Indonesia hingga 75 persen pada 3-5 tahun mendatang. Peningkatan inklusi ini juga penting dalam rangka meningkatkan inklusi pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
Wakil Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia Sunu Widyatmoko berpendapat, layanan tekfin selama ini selalu menyasar kelompok masyarakat yang belum mendapatkan akses perbankan atau lembaga keuangan formal lainnya. "Sepanjang 2018 lalu, total pinjaman yang memanfaatkan tekfin tumbuh 8 kali lipat. Hal ini membuktikan, tekfin berperan penting dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat," tuturnya saat dihubungi secara terpisah.