Penyaluran kredit dari bank pembangunan daerah untuk proyek jalan tol tak lebih dari 1 persen dari Rp 500 triliun total kebutuhan pembangunan selama kurun 2015-2019. Padahal, bank daerah dinilai mampu, sementara tingkat kelayakan proyek semakin baik.
JAKARTA, KOMPAS – JAKARTA, KOMPAS Sepanjang tahun 2015-2019, terdapat 54 proyek pembangunan jalan tol sepanjang 2.934 kilometer yang memerlukan dana Rp 500 triliun. Dari kebutuhan itu, total pembiayaan yang berasal dari perbankan dan lembaga keuangan mencapai Rp 102,81 triliun, sebanyak 63,23 persen di antaranya berasal dari Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, dan PT Sarana Multi Infrastruktur.
Sementara 36,77 persen lainnya dari bank atau lembaga keuangan non-BUMN, termasuk bank pembangunan daerah (BPD). Namun, total penyaluran kredit dari BPD tidak lebih dari 1 persen. Padahal, tingkat kelayakan proyek dinilai semakin baik karena pemerintah memberikan dukungan dan penjaminan.
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Danang Parikesit di Jakarta, Senin (8/4/2019) mengatakan, BPJT berharap semakin banyak BPD membiayai proyek-proyek jalan tol di Indonesia. Peran BPD masih memungkinkan ditingkatkan karena masih banyak proyek tol yang bisa dibiayai.
"Kami mengapresiasi bank-bank daerah yang ikut membiayai pembangunan jalan tol, seperti Bank Maluku Utara, Bank Papua, dan Bank Sumatera Utara, yang ikut membiayai proyek jalan tol di Jawa," kata Danang.
Selama ini, BPD ikut membiayai proyek jalan tol dalam bentuk sindikasi pembiayaan. Menurut Danang, partisipasi BPD dalam proyek jalan tol ke depan dapat ditingkatkan sampai 5-10 persen, baik oleh satu bank atau secara sindikasi.
Dalam rangka meningkatkan partisipasi BPD, BPJT berencana untuk lebih sering menginpormasikan peluang dan risiko penyaluran kredit di proyek jalan tol bersama Asosiasi Bank Pembangunan Daerah. Harapannya, pemahaman terhadap proyek jalan tol akan makin baik baik.
BPD akan selalu mencari peluang bisnis dalam menyalurkan kredit.
Layak finansial
BPJT juga akan memfasilitasi kemungkinan BPD bermitra dengan bank nasional atau lembaga pembiayaan yang telah biasa membiayai proyek jalan tol. Dengan demikian BPD lebih percaya diri menyalurkan kredit. Kini mayoritas bank swasta atau lembaga keuangan internasional yang masuk ke proyek tol mengucurkan kredit ke PT Hutama Karya (Persero) yang mendapat tugas membangun tol Trans Sumatera. Mereka percaya diri dalam menyalurkan kredit karena terdapat jaminan dari pemerintah untuk proyek tersebut.
Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya berpendapat, BPD akan selalu mencari peluang bisnis dalam menyalurkan kredit. Namun, karena berbasis wilayah, BPD biasanya bergerak hanya sebatas wilayahnya meski kini sebagian BPD telah membuka cabang di luar wilayah. Ekspansi itu perlu didorong, termasuk penyaluran kredit untuk proyek pembangunan jalan tol.
Terkait itu, BPD perlu diberi informasi mengenai risiko di jalan tol. Mereka perlu diyakinkan bahwa penyaluran kredit untuk proyek tol layak secara finansial dengan jangka waktu yang terukur. Selain itu, perlu dibuat skema pembiayaan yang disesuaikan dengan model bisnis BPD.