Masyarakat Diajak Berpartisipasi Langsung Merekapitulasi Suara

Kompas

Petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Karawaci memeriksa logistik Pilpres 2014 di Karawaci, Tangerang, Banten, Senin (30/6). KPU Kota Tangerang mendistribusikan sebagian logistik pilpres itu ke 13 kecamatan di Kota Tangerang, di antaranya berupa tinta, kotak suara, dan formulir C1.

JAKARTA, KOMPAS — Gerakan swadaya masyarakat Kawal Pemilu.org mengajak masyarakat nonpartisan untuk mengawal rekapitulasi suara dengan menjadi sukarelawan Kawal Pemilu Jaga Suara 2019. Kali ini, mereka memastikan pelaporan dari hasil pemantauan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dengan berbagai sistem verifikasi.

Gerakan yang awalnya digagas pada Pemilu 2014 itu kini tidak lagi menabulasikan data dari formulir rekapitulasi tingkat TPS (C1), salinan yang tersedia di situs Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pada Pemilu 2019, masyarakat yang menjadi sukarelawan Kawal Pemilu Jaga Suara (KPJS) 2019 bisa berpartisipasi langsung di TPS masing-masing dengan mengunggah foto formulir C1 plano ke situs kawalpemilu.org. Inisiatif tersebut dibuat untuk mengantisipasi kecurangan sebelum formulir C1 salinan diunggah ke situs KPU.

”Publik bisa proaktif mengumpulkan bukti data dari formulir C1 plano dari TPS dan mengunggahnya ke upload.kawalpemilu.org untuk kemudian ditabulasi angkanya," kata salah satu penggagas Kawal Pemilu 2019, Elina Ciptadi, kepada Kompas, Minggu (7/4/2019).

Untuk menjamin bukti yang diunggah sukarelawannya valid, KPJS 2019 akan didukung berbagai sistem verifikasi. Mekanisme kerja KPJS 2019 akan menggabungkan keahlian teknologi dan ahli teknis dari organisasi swadaya masyarakat Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit).

”Kami memastikan, orang-orang yang yang memvalidasi foto dari sukarelawan adalah mereka yang tidak terafiliasi dengan politik dan sebagian dari mereka sudah berpengalaman menganalisis formulir C1. Kegiatan sukarelawan dan moderator data di platform kami akan dimonitor. Apabila kesengajaan memanipulasi data terdeteksi, mereka akan dikeluarkan dari sistem kami,” paparnya.

Kami memastikan, orang-orang yang yang memvalidasi foto dari sukarelawan adalah mereka yang tidak terafiliasi dengan politik dan sebagian dari mereka sudah berpengalaman menganalisis formulir C1.

Elina menambahkan, penggunaan sistem login Facebook akan memudahkan moderator mengidentifikasi pengunggah foto dan foto yang diunggah. Pemantauan hasil rekapitulasi juga bisa dilakukan semua sukarelawan yang login ke sistem mereka.

KOMPAS/LASTI KURNIA

Suasana kerja para sukarelawan KawalPilkada.id di tempat tabulasi data hitung cepat di Pasar Baru, Jakarta, Rabu (15/2/2017). KawalPilkada.id yang terdiri atas para sukarelawan independen mengolah data dari hasil foto formulir C1 plano yang diunggah masyarakat melalui situs kawalpilkada.id.

Formulir C1 menyimpan data pemilih dan penggunaan hak pilih, data penggunaan surat suara, data jumlah suara sah dan tidak sah, hingga rincian perolehan suara. KPU telah menjamin autentisitas Formulir C1 dalam bentuk plano dengan memberi hologram, mengharuskan data hitung ditulis dalam bentuk angka dan huruf, dan penghitungan dilakukan terbuka di depan publik

KPU juga telah menjamin keterbukaan pemantauan formulir C1 dengan memperbolehkan masyarakat mengambil foro, baik dalam bentuk plano mapun salinan yang juga akan ditempel di TPS dan di kantor desa/lurah sehari setelah hari pencoblosan.

Butuh banyak sukarelawan

Gerakan kali ini memerlukan partisipasi masyarakat yang lebih banyak untuk memantau 809.500 TPS di seluruh Indonesia. Sementara, kata Elina, gerakan Kawal Pemilu 2014 hanya didukung sekitar 700 sukarelawan yang direkrut dengan sistem multilevel marketing atau getok tular.

”Tahun ini, Kawal Pemilu menargetkan dapat merekrut 809.500 sukarelawan untuk dapat mengawal semua TPS di Indonesia. Sejauh ini, jumlah sukarelawan yang kami rekrut baru lebih dari 9.000 orang,” ujarnya.

KPJS 2019 akan memantau rekapitulasi penghitungan suara sampai hasil akhir pemilu diumumkan oleh KPU. Dengan demikian, kami berharap publik akan punya tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap hasil perolehan suara akhir.

Produser film, Nia Dinata, menjadi salah satu sukarelawan KPJS 2019. Menurut dia, semua orang bisa menjadi sukarelawan gerakan tersebut. Bagi perempuan berusia 50 tahun itu, menjaga suara rakyat pada Pemilu 2019 melalui pengumpulan data dari lapangan bukan lagi hal mustahil.

”KPJS 2019 akan memantau rekapitulasi penghitungan suara sampai hasil akhir pemilu diumumkan oleh KPU. Dengan demikian, kami berharap publik akan punya tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap hasil perolehan suara akhir,” ucap Nia melalui rilis media yang diterima Kompas beberapa waktu lalu.

Baca juga: Nia Dinata Jadi Sukarelawan Pemilu 2019

Antusiasme Nia dalam menjadi sukarelawan pemantau pemilu juga tergambar dari minat masyarakat untuk berpartisipasi di lembaga pemantau pemilu dalam survei Litbang Kompas. Pada 4-5 April lalu, Litbang Kompas menyurvei 541 responden di 17 kota.

Survei menemukan, hampir separuh responden (47,1 persen) menyatakan tertarik untuk terlibat di lembaga pemantau pemilu. Dari jumlah tersebut, lebih dari separuhnya (55 persen) adalah responden berusia 31-40 tahun atau milenial matang.

Alternatif baru

Pengurus Netgrit, Ferry Kurnia Rizkiansyah mengatakan, inisiatif masyarakat sipil, yang tidak terafiliasi dengan peserta pemilu, untuk mengonsolidasikan data secara nasional berbasis TPS bisa menjadi alternatif rekapitulasi perolehan suara.

KOMPAS/ERIKA KURNIA

Pengurus Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Ferry Kurnia Rizkiyansyah.

”Ke depan, ini bisa jadi alternatif proses rekapitulasi hasil perolehan suara yang akurat, cepat, efisien, dan tepercaya untuk pemilu yang akan datang,” ujarnya saat dihubungi di Jakarta.

Menurut dia, partisipasi masyarakat penting untuk mengawali rekapitulasi data hasil pemilu yang transparan. Hal itu karena pemilu kali ini menjadi pemilu pertama yang paling kompleks yang dilakukan di Indonesia.

”Ini adalah pemilu serentak pertama dalam sejarah pemilu kita sehingga menjadi sangat penting untuk mengawal kemurnian suara masyarakat. Hasil pemilu perlu dijaga untuk menjamin integritas hasil pemilu dari kekhawatiran manipulasi dan ledakan konflik,” katanya.

Pemilu 2019 tidak hanya diikuti dua pasang calon presiden dan wakil presiden. Setidaknya, puluhan ribu calon anggota legislatif (caleg) dari 16 partai politik nasional juga menjadi peserta. Mereka terdiri dari calon anggota DPR RI, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, dan anggota DPD. Adapun jumlah pemilih di dalam negeri mencapai hampir 200 juta orang dan sekitar 2 juta pemilih di luar negeri.