Pengoperasian Bandara Kulon Progo Mundur

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Pembangunan landasan pacu Bandara Baru Yogyakarta di pesisir selatan, Kecamatan Temon, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, terlihat dari udara, Kamis (4/10/2018). PT Angkasa Pura I bakal mengalihkan semua penerbangan internasional dan sebagian penerbangan domestik di Bandara Internasional Adisutjipto, Sleman, DIY, ke bandara tersebut pada April 2019.

JAKARTA, KOMPAS

Pengoperasian bandara baru di Yogyakarta diperkirakan mundur menjadi akhir April 2019. Padahal, menurut rencana, bandara baru itu akan dioperasikan pada 7 April 2019.

Hujan yang terus-menerus turun  membuat sejumlah persiapan menjadi sulit diselesaikan.

Anggota Ombudsman RI Alvin Lie mengatakan, dari peninjauan yang dilakukan Ombudsman beberapa waktu lalu, Ombudsman menemukan sejumlah masalah yang harus diperbaiki dan ditingkatkan oleh pemerintah dan PT Angkasa Pura I (Persero) selaku pengelolanya.

"Daya dukung lingkungan harus diperhatikan. Akses utama dari Yogyakarta menuju bandara baru Yogyakarta adalah Jalan Wates-Purworejo. Jalan itu kami nilai sangat sempit. Pada satu jalur hanya ada satu lajur untuk kendaraan roda empat atau lebih dan satu lajur untuk kendaraan roda dua. Perjalanan dari Yogyakarta menuju BUBY ditempuh dalam waktu sekitar 75 menit dengan catatan dalam kondisi jalan sepi dan pagi hari. Apabila terjadi kecelakaan pada jalan tersebut akan berpotensi menyebabkan kemacetan," kata Alvin.

Saat ini sistem kelistrikan masih perlu diuji,  baik pada saat kondisi kering maupun hujan untuk menguji risiko korsleting.

"Ombudsman RI mengkhawatirkan proses pelapisan landasan dan landas hubung yang terhenti saat hujan dapat berpengaruh terhadap jadwal," kata Alvin.

Alvin menambahkan, layanan navigasi udara dan peralatan yang akan digunakan harus diuji keandalannya. Gedung terminal juga masih sangat dasar, bahkan conveyor belt untuk bagasi belum ada, baik untuk keberangkatan maupun kedatangan.

Ombudsman RI mengkhawatirkan aspek kenyamanan dan aspek psikologis mengingat yang akan dilayani pertama adalah penerbangan Silk Air dari dan ke Singapura serta AirAsia dari dan ke Kuala Lumpur.

Ombussman juga meminta pemerintah dan PT Angkasa Pura I (Persero) mematuhi amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara dan segera berhenti menggunakan terminologi New Yogyakarta International Airport (NYIA).

Persiapan

Direktur Utama AP I Faik Fahmi mengakui, bandara baru Yogyakarta belum bisa dioperasikan pada awal April, sesuai rencana semula. "Curah hujan yang cukup tinggi berpengaruh terhadap persiapan," kata Faik.

Namun, menurut dia, proses pembangunan dan perizinan terus berjalan.

"Saat ini kami masih akan menunggu proses verifikasi dari Kementerian Perhubungan yang baru akan dilakukan pada 4-6 april. Kemungkinan akhir April mulai beroperasi, tapi tetap tergantung hasil verifikasi nanti," ujar Faik.

Mengenai perlengkapan di dalam gedung terminal, Faik menuturkan, pada saat kunjungan Ombussman memang belum ada dan sedang dalam proses pemasangan. Namun, saat ini sudah selesai disiapkan.

"Tidak mungkin akan lolos verifikasi kalau itu tidak ada dan belum siap," ujar dia.

Sekretaris Perusahaan AP I Handy Heryudhitiawan menambahkan, progres pembangunan bandara baru Yogyakarta untuk tahap operasional terminal internasional telah mencapai 76,5 persen hingga minggu ke-33 pelaksanaan pekerjaan atau 3 Maret 2019. Proyek bandara ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diamanatkan Pemerintah RI kepada Angkasa Pura I.

Pembangunan bandara ini sudah mendesak karena Bandara Adisutjipto yang ada saat ini kapasitasnya sudah berlebihan. "Ditargetkan pembangunan bandara baru Yogyakarta akan selesai 100 persen untuk pembangunan fase 1 pada Desember 2019 ini," kata Handy.

Bandara baru Yobyakarta akan memiliki terminal penumpang seluas 210.000 meter persegi berkapasitas 14 juta penumpang per tahun, hampir 9 kali lipat dari kapasitas Bandara Adisutjipto. Bandara ini digadang-gadang menjadi bandara terbesar ketiga di tanah air. (ARN)