Jokowi dan Prabowo Debat Pengelolaan Bandara dan Pelabuhan oleh Asing

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Calon Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto di akhir debat keempat di Pemilu Presiden 2019, di Jakarta, Sabtu (30/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS - Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto tidak sepakat dengan gagasan kompetitornya, nomor urut 01, Joko Widodo tentang investasi asing dalam pembangunan bandara dan pelabuhan. Namun Jokowi menilai investasi itu dibutuhkan sebagai solusi keterbatasan anggaran negara dan kebutuhan untuk transfer teknologi dan pengetahuan.

"Masalah bandara dan pelabuhan ini merupakan obyek vital dalam strategi perang. Bung Karno bisa membuat angkatan perang terkuat di Asia Tenggara di saat Gross Domestic Product (GDP) masih sedikit dan GNP (Gross National Product) masih minim," ujarnya saat debat keempat di Pemilu Presiden 2019 bertema “Ideologi, Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan, dan Hubungan Internasional”, di Jakarta, Sabtu (30/03/2019).

Oleh karena obyek vital, pelabuhan dan bandara tidak boleh sembarangan diberikan dan dikelola oleh asing.

Prabowo mengatakan, sesuai dengan tinjauan strategis terkait keutuhan wilayah dan keutuhan teritorial, hanya ada sedikit negara yang mengijinkan pelabuhan dan bandara dikelola asing.

Menanggapi hal tersebut, Jokowi mengatakan investasi asing untuk pembangunan bandara dan pelabuhan dibutuhkan. Ini sebagai solusi kekurangan anggaran negara untuk membangunnya. Selain itu, dengan masuknya asing, bisa terjadi transfer teknologi dan pengetahuan sehingga bisa meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia.

"Selain itu, bandara dan pelabuhan yang bekerja sama dengan negara asing merupakan bandara dan pelabuhan komersil. Bukan bandara untuk TNI AU dan pelabuhan untuk TNI AL. Saya rasa tidak ada masalah dengan itu," ucapnya.

Jokowi juga mengatakan, mayoritas operasional bandara masih di tangan PT Angkasa Pura. Begitu pula operasional pelabuhan masih ditangani oleh PT Pelindo. Dia pun menegaskan tidak akan menyerahkan kedaulatan Indonesia kepada negara lain.