Tumbuh 5,7 Persen Per Tahun, RI Butuh Reformasi Struktural dan Teknologi

KOMPAS/M PASCHALIA JUDITH J

Suasana diskusi bertajuk "Ekonomi Indonesia dari Sudut Pandang Perempuan: Saat Ini dan ke Depan" di Jakarta, Selasa (26/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS -- Dalam  lima tahun ke depan, pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan dapat mencapai rata-rata 5,7 persen per tahun. Angka pertumbuhan ini dapat tercapai dengan syarat adanya perubahan struktural perekonomian nasional.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2018 mencapai 5,17 persen berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS). "Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, ekonomi Indonesia diharapkan dapat tumbuh sebesar 5,7 persen. Tren peningkatan akan mulai tampak pada tahun 2022," kata Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Amalia Adininggar Widyasanti.

Dalam meraih target pertumbuhan ekonomi tersebut, sejumlah strategi dibahas melalui diskusi bertajuk "Ekonomi Indonesia dari Sudut Pandang Perempuan: Saat Ini dan ke Depan" di Jakarta, Selasa (26/3/2019). Amalia, Puspita W Surono (Staf Ahli Menteri Bidang Pengawasan Pajak Kementerian Keuangan), Hendri Saparini (Ekonom CORE Indonesia), Aviliani (Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance atau Indef), Denni P Purbasari (Ekonom Kantor Staf Kepresidenan), Ninasapti Triaswati (Ekonom Universitas Indonesia), Masyita Crystallin (Ekonom PT Bank DBS Indonesia), Enny Sri Hartarti (Ekonom Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia), Destry Damayanti (Ekonom Lembaga Penjamin Simpanan), Asfi Manzilati (Ekonom Universitas Brawijaya), dan Moekti P Soejachmoen (Ekonom Mandiri Institute) hadir dalam diskusi itu.

Menurut Amalia, target pertumbuhan tersebut mesti disertai reformasi perekonomian di tiga bidang. Ketiga bidang itu meliputi, reformasi struktur ekonomi, teknologi, dan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Dengan adanya reformasi struktural ini, ekonomi Indonesia tak hanya dapat tumbuh dengan pesat. Amalia berpendapat, reformasi struktural juga dapat memperkuat daya tahan fundamental ekonomi nasional terhadap pengaruh global.

Reformasi perekonomian meliputi tiga bidang yakni struktur ekonomi, teknologi, dan kualitas sumber daya manusia

Dari segi struktur, Amalia mengatakan, Indonesia perlu berubah dari ekonomi berbasis komoditas menjadi ekonomi berbasis manufaktur. Salah satu yang telah dilakukan ialah pembangunan smelter yang membuat Indonesia beralih dari mengekspor biji mineral mentah menjadi mineral olahan.

Terkait reformasi struktur ekonomi, Aviliani berpendapat, Indonesia mesti meninggalkan ketergantungan pada ekspor komoditas. "Ekspor komoditas sangat bergantung pada pergerakan di tingkat internasional. Kalau harga bagus, pendapatannya bagus," ucapnya.

Baca juga : Industri Dipacu Ekspor

Berdasarkan data yang dihimpunnya, Masyita memaparkan, komposisi produk ekspor Indonesia tidak mengalami perubahan signifikan sepanjang 2001-2016. Produk komoditas seperti batu bara dan kelapa sawit masih mendominasi.

Selain itu, Masyita mengusulkan, pemerintah perlu menggenjot sektor pariwisata sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional. "Fokusnya bukan hanya meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara, tetapi juga jumlah pengeluaran wisatawan di Indonesia," ujarnya.

Reformasi SDM

Di bidang reformasi teknologi, Amalia berujar, Indonesia mesti menerapkan digitalisasi. Reformasi teknologi ini mesti dibarengi dengan reformasi kualitas SDM yang berwujud peningkatan kemampuan, budaya kerja, serta sikap berpendidikan.

Untuk meningkatkan kualitas SDM, Denni mengatakan, pemerintah sudah menerapkan sejumlah program dalam sistem perlindungan sosial. Program-program itu misalnya, program keluarga harapan, jaminan kesehatan nasional, program Indonesia pintar, bantuan pangan nontunai, jaminan ketenagakerjaan, dan asistensi sosial usia lanjut.

Pembenahan kualitas SDM, menurut Hendri, dapat membuat bonus demografi menjadi ujung tombak perekonomian Indonesia. "Tantangan di bidang saat ini ialah, mayoritas tenaga kerja lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ke bawah. Hal ini bukan beban, melainkan peluang. Jika kualitasnya ditingkatkan dan dibenahi, Indonesia akan memiliki tenaga kerja yang produktif," tuturnya.