Pemerintah daerah diminta menyinergikan pembangunan daerah dengan proyek strategis nasional.
Oleh
Nikson Sinaga
·3 menit baca
MEDAN, KOMPAS – Pemerintah daerah diminta menyinergikan pembangunan daerah dengan proyek strategis nasional. Pemerintah daerah mempunyai peran penting untuk menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang menjadi penggerak ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi baru menyediakan lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan di daerah.
Hal itu menjadi benang merah diskusi bertajuk “Hilirisasi Produk Daerah dan Perdagangan Antardaerah di Sumatera Utara” yang diselenggarakan Forum Merdeka Barat 9, di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Rabu (20/3/2019).
Hadir sebagai pembicara Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Perekonomian Iskandar Simorangkir, Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Rully Indrawan, dan Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Sabrina.
Iskandar mengatakan, Sumatera Utara termasuk provinsi yang banyak mendapat proyek strategis nasional dari pemerintah pusat. Proyek itu antara lain pembangunan kawasan pariwisata Danau Toba, pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei di Kabupaten Simalungun, serta Pelabuhan Kuala Tanjung dan Kawasan Industri Kuala Tanjung di Kabupaten Batu Bara.
Selain itu, ada pula pembangunan infrastruktur jalan tol Trans-Sumatera, kereta api Trans-Sumatera, dan bendungan Lau Simeme di Kabupaten Deli Serdang. “Proyek strategis nasional di Sumut cukup luas. Pemerintah daerah harus bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru,” kata Iskandar.
Iskandar mengatakan, Sumut mempunyai komoditas unggulan berupa sawit, karet, kopi, coklat, dan sebagainya. KEK Sei Mangkei yang dibangun di tengah perkebunan sawit dan karet diharapkan menjadi pusat hilirisasi produk sawit dan karet. Pemerintah pun telah menyiapkan Pelabuhan Kuala Tanjung, jaringan kereta api, dan jalan tol untuk mendukung kawasan tersebut.
Saat ini baru ada dua pabrik yang beroperasi di KEK Sei Mangkei, yakni pabrik oleokimia milik PT Unilever Oleochemical Indonesia dan pabrik minyak goreng PT Industri Nabati Lestari, anak perusahaan PT Perkebunan Nusantara III. Padahal, kawasan seluas kurang lebih 2.000 hektar yang diresmikan tahun 2015 itu disiapkan untuk 200 pabrik.
“Saat ini masih dalam proses pembangunan satu pabrik lagi. Proses investasi seperti pembangunan pabrik memang butuh waktu,” kata Iskandar.
Iskandar mengatakan, pemerintah menyiapkan insentif pajak atau tax holiday untuk mendorong investasi di KEK Sei Mangkei. Pemerintah, kata Iskandar, juga mencari solusi untuk menurunkan harga gas yang tidak kompetitif di kawasan itu. Ia pun berharap, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota berperan untuk meningkatkan investasi dalam rangka pembangunan daerah.
Sabrina mengatakan, proyek strategis nasional menciptakan iklim investasi yang baik di Sumut. Pemprov Sumut terus berupaya mempromosikan Sumut kepada investor dalam negeri maupun investor asing.
Sabrina mengatakan, selama ini andalan ekonomi Sumut masih bertumpu pada ekspor minyak sawit mentah atau CPO. “Pembangunan KEK Sei Mangkei dan infrastruktur pendukung kami harapkan bisa mendorong hilirisasi produk sawit,” katanya.
Sabrina mengatakan, neraca ekspor-impor Sumut selama ini surplus karena ekspor komoditas unggulan, terutama CPO, karet, dan kopi. Pada periode Januari–November 2018, nilai ekspor Sumut mencapai 8,12 miliar dollar AS dan impor sebesar 5,19 miliar dollar AS. “Neraca ekspor-impor Sumut pada Januari-November 2018 surplus 2,93 miliar dollar AS,” kata Sabrina.
Sabrina mengatakan, surplus neraca perdagangan Sumut dapat ditingkatkan secara signifikan dengan hilirisasi produk sawit.
Rully Indrawan mengatakan, Kementerian Koperasi dan UKM melihat potensi pengolahan kopi di Sumut dapat menciptakan nilai tambah yang lebih besar. Nilai tambah ini pun dapat dinikmati daerah. “Kami mendampingi sejumlah koperasi untuk mengolah kopi agar mendapat nilai tambah yang berlipat,” katanya.