Cabang menyiasati minimnya anggaran pelatnas dengan menunda penandatanganan kesepakatan dengan Kemenpora. Untuk sementara, pelatnas berlangsung secara mandiri.
JAKARTA, KOMPAS —Menyambut SEA Games 2019 Filipina, sejumlah cabang melakukan pelatnas secara mandiri. Hal itu mengingat anggaran pelatnas yang disediakan pemerintah sangat terbatas. Jika hanya bergantung anggaran tersebut, sejumlah cabang hanya bisa membayar honor atlet dan pelatih, serta akomodasi untuk waktu terbatas.
Hal itu dialami Pengurus Besar Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia (PB POSSI) yang menaungi cabang olahraga hoki bawah air pada SEA Games 2019. Ketua Bidang Pembinaan Prestasi PB POSSI Soepardi di Jakarta, Senin (18/3/2019), mengatakan, PB POSSI mengusulkan anggaran pelatnas Rp 8 miliar. Namun, Kemenpora menetapkan PB POSSI di kluster empat dengan pagu anggaran maksimal Rp 2,1 miliar.
Padahal, PB POSSI membina sedikitnya 24 atlet, yakni 12 atlet putra dan 12 atlet putri. Jika dipaksakan, mereka hanya bisa membayar honor atlet, pelatih, dan akomodasi untuk empat bulan saja. ”Untuk yang lain-lain, kami tidak bisa melakukan apa pun,” ujarnya.
Karena itu, PB POSSI harus menjalankan pelatnas mandiri dari Maret hingga Juli. dan menggunakan anggaran pemerintah pada Agustus hingga November 2019.
”Tidak mudah menjalankan pelatnas mandiri, sebab cabang kami bukan cabang populer. Tak banyak sponsor yang membantu. Kami akan mati-matian mencari sumber dana agar bisa menggelar pelatnas,” katanya.
Untuk itu, Soepardi mengutarakan, PB POSSI tidak akan menyepakati anggaran pelatnas dalam waktu dekat. Nota kesepahaman (MOU) baru ditandatangani pada Juli. ”Buat apa MOU cepat-cepat, toh anggarannya belum akan digunakan. Kalau kami ambil sekarang dan tidak dipakai malah akan jadi pertanyaan. Ini uang negara, bahaya kalau salah,” tuturnya.
Sebelumnya, PB ABTI yang menaungi cabang bola tangan pantai juga akan mencari sumber dana lain untuk pelatnas. Manajer bola tangan pantai Andi Zamzami menyampaikan, pihaknya mengajukan anggaran sekitar Rp 15,1 miliar tetapi pemerintah hanya menawarkan sekitar Rp 1,8 miliar. Padahal, mereka menaungi 16 atlet, 5 pelatih, dan 1 manajer.
Anggaran yang ada hanya bisa membiayai honor atlet, pelatih, dan akomodasi. Untuk menggelar pelatnas secara optimal, mereka berencana memangkas pos pengeluaran agar tetap bisa menggelar uji coba ke luar negeri.
”Uji coba sangat penting untuk mengasah kemampuan atlet. Selain menghemat anggaran agar bisa uji coba, kami akan mati-matian mengoptimalkan semua relasi agar mau membantu pelatnas,” ujar Andi.
Segera selesai
Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga menyurati cabang agar segera melalukan MOU. Pelaksana Tugas Harian (Plh) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Asisten Deputi Olahraga Prestasi, Deputi IV, Muhammad Gajah Nata Surya mengatakan, pihaknya berusaha agar proses penyaluran anggaran pelatnas itu segera selesai
Cabang yang sudah mengambil draf rincian anggaran pada pekan lalu kembali dihubungi, sambil membereskan seleksi proposal anggaran satu cabang dan mengkaji ulang proposal anggaran delapan cabang.
Satu cabang lagi telah melakukan MOU, yakni judo pada Jumat petang. Adapun atletik mendaftarkan proses pencairan anggaran ke Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN), Senin ini. Hingga kini, baru empat cabang yang anggaran pelatnasnya sudah cair, yakni bulu tangkis, angkat besi, wushu, dan skateboard.
”Kini bolanya ada di cabang. Kalau mereka punya inisiatif ingin cepat dapat anggaran, mereka harus cepat pula membereskan semua tahapan administrasi, terutama MOU. Kami sudah berinisiatif mengajak cabang untuk segera membereskan itu. Kalau berlarut, yang rugi adalah cabang sendiri karena belum bisa memaksimalkan anggaran dari pemerintah untuk pelatnas,” kata Gajah.
Plh Deputi IV Kemenpora Chandra Bhakti menuturkan, anggaran yang ditetapkan pemerintah sudah final. Mereka tidak mungkin menambah anggaran lagi saat ini. Anggaran yang tersedia sangat terbatas, sekitar Rp 279 miliar. Tahun lalu anggaran pelatnas mencapai Rp 500 miliar.
”Kami harap cabang juga maklum dengan kondisi ini. Toh, anggaran dari kami sifatnya bantuan. Harusnya, cabang juga berpikir mencari sumber anggaran lain untuk pelatnas,” tuturnya.