JAKARTA, KOMPAS - Debat ketiga Pemilu 2019 antara calon wakil presiden Ma’ruf Amin dan Sandiaga Salahuddin Uno, Minggu (17/3/2019) malam, menyisakan persoalan tidak disebutnya peran swasta secara eksplisit dalam penyediaan lapangan kerja. Kedua calon berulang kali hanya membahas suplai tenaga kerja kompeten.
"Swasta memiliki peran utama saat ini. Indonesia sekarang masuk fase deindustrialisasi. Akibatnya, angkatan kerja tidak terserap di pasar tenaga kerja," ujar Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah, yang dihubungi Minggu (18/3/2019) tengah malam, di Jakarta.
Laju industri pengolahan pada triwulan IV-2014 sebesar 4,25 persen. Setahun berikutnya, yaitu triwulan IV-2015, industri pengolahan tumbuh 4,43 persen.
Kemudian, triwulan IV-2016, industri pengolahan hanya tumbuh 3,28 persen. Pada periode yang sama tahun 2017, pertumbuhannya sebesar 4,51 persen. Adapun, pertumbuhan sektor ini pada triwulan IV-2018 yaitu 4,25 persen.
Penurunan tingkat pengangguran kian lamban. Sebagai gambaran, tingkat pengangguran hanya turun 0,84 persen, dari sebesar 6,18 persen pada Agustus 2015 menjadi 5,34 persen pada Agustus 2018.
"Substansi program ketenagakerjaan yang disampaikan kedua calon wakil presiden kurang mendalam. Calon wakil presiden nomor urut dua malah terjebak dalam retorika yang sering disampaikan, seperti Rumah Siap Kerja dan OK OCE. Sementara calon nomor urut satu terjebak menyebut keinginan program pemerintah tanpa penjelasan filosofis,"kata Piter.
Dia menambahkan, penyampaian data angka oleh kedua calon wakil presiden tidak diikuti pemaparan payung besar kebijakan. Ditambah lagi, swasta yang jadi pemeran utama di kondisi deindustrialisasi tidak dibahas utuh.
"Permintaan pasar tenaga kerja semestinya ikut dibahas," tambah dia.
Ekonom CORE Indonesia Akhmad Akbar Susamto juga berpendapat, pembahasan isu-isu ketenagakerjaan yang disampaikan oleh keduanya kurang mendalam. Sebagai contoh, isu ketenagakerjaan di era revolusi industri 4.0 yang mengubah struktur lapangan kerja.
"Perubahan Struktur lapangan kerja tidak diikuti dengan pemetaan profil tenaga kerja akan menyebabkan peningkatan mismatch di pasar tenaga kerja. Peningkatan mismatch pada akhirnya akan berujung pada kenaikan pengangguran struktural," ujar dia.
Dengan kata lain, Akhmad mengatakan, program pendidikan dan pelatihan vokasional, seperti melalui balai latihan kerja, hanya akan efektif jika pemerintah memetakan perubahan struktur lapangan kerja. Tanpa pemetaan, institusi pendidikan ataupun pelatihan vokasional tidak akan bisa menghasilkan tenaga kerja untuk masa depan. Hal sama berlaku dengan penawaran program Rumah Siap Kerja dari calon wakil presiden nomor urut dua.
Dalam debat, Ma\'aruf Amin, calon wakil presiden nomor urut 1, menyampaikan di ketenagakerjaan, dirinya akan mendorong pengembangan perusahaan rintisan yang bisa menyediakan lapangan pekerjaan. Ia juga akan merevitalisasi sekolah menengah kejuruan, politeknik, dan akademi.
Sementara itu, Sandiaga Uno selaku calon wakil presiden nomor urut 2 menyampaikan, di bidang ketenagakerjaan, dia mendorong usaha mikro kecil menengah untuk menyerap lapangan kerja. Program lain yaitu program link and match dunia pendidikan dan dunia kerja melalui Rumah Siap Kerja (Harian Kompas, 18 Maret 2019 halaman 1 dan 11). (MED)