JAKARTA, KOMPAS – Target Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk melakukan tanda tangan nota kesepahaman atau MoU anggaran pelatnas 2019 dengan 18 induk cabang olahraga selama hari kerja pekan ini, yakni dari Senin hingga Jumat ini tak tercapai. Dari 18 cabang yang ditargetkan, hanya satu cabang yang sudah MoU, satu cabang sepakat dengan anggaran yang ditetapkan tetapi belum tanda tangan MoU, dan 16 cabang masih mengatur ulang pos anggaran.
”Sekarang, bolanya (kepastian MoU) ada di cabang. Kalau mereka mau cepat, mereka harus segera mengembalikan rencana pos anggaran baru dan melakukan MoU. Sekarang, kami hanya menunggu inisiatif mereka saja,” ujar Muhammad Gajah Nata Surya, Pelaksana Tugas Harian (Plh) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Asisten Deputi Olahraga Prestasi, Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora di Jakarta, Jumat (15/3/2019).
Cabang yang sudah MoU di pekan ini, yakni PB Pertina (tinju). Sedangkan cabang yang sudah sepakat dengan anggaran tetapi belum MOU, yakni PB Pelti (tenis). Adapun 16 cabang yang masih mengatur ulang pos anggaran, yakni PB PJSI (judo), PB Perpani (panahan), PB ABTI (bola tangan pantai), PB PGI (golf), PP FHI (hoki ruangan), PB POSSI (hoki bawah air), PB Perbasi (basket), PP IODI (olahraga dansa), PP KBI (kick boxing), PB FOPI (petanque), PB PRSI (renang), PB Persani (senam), PB PRUI (rugbi), PB PSOI (surfing), PB PBVSI (voli), dan PB Persambi (sambo).
Dari 18 cabang itu, PB Pertina dan PB Pelti sudah menjalin komunikasi mengenai rencana anggaran yang ditawarkan pemerintah sejak pekan lalu. Untuk itu, mereka bisa segera mengambil keputusan MoU pada pekan ini. Sementara itu, 16 cabang lainnya memang baru menjalin komunikasi, terutama mengenai besaran anggaran yang ditawarkan pemerintah pada pekan ini.
”Kami sudah tawarkan besaran anggaran untuk cabang setelah proposal mereka diseleksi dan di-review. Sebagian besar mereka mengambil dulu draf tawaran itu. Mereka berencana untuk mengatur ulang pos anggaran yang ada. Kami memang memberikan fleksibilitas untuk mereka dalam merencanakan penggunaan anggarannya dengan syarat tidak lewat dari batas maksimal pagu yang ditawarkan,” kata Gajah.
Menurut Gajah, pihaknya tidak akan terus-terusan mengingatkan para cabang yang belum MOU itu. Sebab, Kemenpora juga masih harus menyelesaikan proses seleksi rencana anggaran belanja untuk tiga cabang, menyelesaikan seleksi proposal satu cabang, dan menyelesaikan review proposal delapan cabang. Kemenpora menargetkan semua proses itu bisa tuntas paling lambat Selasa (19/3/2019).
”Tapi, lagi-lagi, target kami sangat bergantung dari inisiatif cabang. Kalau mereka tidak datang, proses itu tidak bisa berlanjut. Sebab, pembahasan harus dilakukan oleh dua pihak, Kemenpora dan cabang. Prinsipnya, kalau cabang terus mengulur waktu, yang rugi mereka juga. Sebab, otomatis, pelatnas mereka belum bisa berjalan dengan optimal karena belum ada dukungan anggaran dari pemerintah,” tuturnya.
Terkait masalah besaran anggaran, Gajah menuturkan, anggaran yang ditawarkan itu tidak akan berubah lagi batas maksimalnya. Sebab, anggaran untuk pelatnas 2019 memang terbatas. Kemenpora hanya menyiapkan anggaran Rp 279 miliar untuk pelatnas 56 cabang yang berencana ikut SEA Games 2019 Filipina dan Olimpiade Tokyo 2020. ”Kami tidak mungkin merubah lagi besaran itu. Kalau kami rubah satu, semuanya berubah dan proses itu bisa panjang lagi,” ujarnya.
Hingga saat ini, baru empat cabang yang anggarannya sudah cair, yakni PB PBSI (bulu tangkis), PB PABBSI (angkat besi), PB WI (wushu), dan PB Porserosi (skateboard). Tiga cabang sedang menunggu pencairan, yakni PB FPTI (panjat tebing), PB PSTI (sepak takraw), dan PB Pesti (soft tenis). Satu cabang akan diajukan pembayaran anggarannya ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara), yakni PB TI (taekwondo). Dua cabang lain yang baru selesai MOU, yakni PB PASI (atletik) dan PB IPSI (silat). Sedangkan 16 cabang lain belum mengajukan proposal.
Menanggapi besaran anggaran, Plh Deputi IV Kemenpora Chandra Bhakti menyampaikan, ada potensi anggaran untuk cabang bertambah. Sebab, kemungkinan besar, Kemenpora tidak akan mengirim lima cabang ke SEA Games 2019. Lima cabang itu, antara lain arnis, obstacle race, dan hoki es. Sebab, Indonesia belum ada induk cabang dan atlet di olahraga itu, serta tidak punya latar belakang prestasi di sana.
Tadinya, lima cabang itu masuk kluster empat dengan besaran pagu maksimal Rp 2,1 miliar per cabang. Artinya, ada potensi anggaran sisa sebesar Rp 10,5 miliar. ”Anggaran sisa itu yang akan diberikan untuk tambahan anggaran bagi cabang-cabang prioritas, yakni yang punya potensi lolos ke Olimpiade 2020 dan emas di SEA Games 2019. Cabang lain juga punya potensi ditambah asalkan bisa terus menunjukkan grafik perkembangan saat pelatnas,” kata Chandra.
Masih mengatur ulang
Manajer pelatnas bola tangan pantai PB ABTI Andi Zamzami mengatakan, pihaknya hanya masuk kluster empat dengan anggaran yang ditawarkan sebesar Rp 1,795 miliar. Angka itu sangat jauh di bawah usulan anggaran mereka, yakni Rp 15,1 miliar. Padahal, mereka memiliki 16 atlet, 5 pelatih, dan satu manajer.
Dengan anggaran yang begitu terbatas, sekarang, mereka berpikir keras untuk melakukan sejumlah efisiensi agar anggaran yang diberikan pemerintah cukup untuk pelatnas. Setidaknya, mereka berencana untuk mengurangi honor atlet dan pelatih. Mereka pun memilih tidak tidur di hotel melainkan sewa rumah. Untuk makan, mereka tidak akan katering tetapi memilih menyewa koki untuk memenuhi kebutuhan makanan atlet dan pelatih.
Di sisi lain, mereka membatalkan rencana pemusatan latihan di Sydney, Australia. Agenda try out dua kali juga akan diciutkan menjadi satu kali. ”Sampai sekarang, semuanya masih dibahas dengan pengurus cabang, atlet, dan pelatih. Kalau semuanya sepakat, rencana pos anggaran baru kami akan segera diserahkan ke Kemenpora. Targetnya, minggu depan, kami sudah MoU,” tutur Andi.