Dorong Investasi, Koordinasi Antar Instansi Ditingkatkan Melalui Aplikasi

SHARON UNTUK KOMPAS

Rapat Kerja Kementerian Perdagangan 2019 bertemakan "Meningkatkan Perdagangan Bernilai Tambah dan Berdaya Saing", di Jakarta, Rabu (13/3/2019). Dari kiri, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia Thomas Trikasih Lembong dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

JAKARTA, KOMPAS – Pola kerja birokrasi yang masih mengharuskan rapat tatap muka dinilai menghambat koordinasi antar instansi yang berakibat pada lambatnya pengambilan keputusan. Untuk meningkat koordinasi, pemerintah pun meluncurkan aplikasi Koordinasi Pengawalan Investasi Memanfaatkan Aplikasi (Kopi Mantap) untuk bertatap muka secara daring.

"Selama ini, pola kerja kami sebagai pejabat masih menggunakan pola abad ke-20 yang didominasi rapat. Urusan kegiatan pun masih didominasi surat menyurat yang memperlambat koordinasi," kata Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia Thomas Trikasih Lembong, di Jakarta, Rabu (13/3/2019).

Untuk pertama kalinya dalam empat tahun terakhir, penanaman modal asing (PMA) di Indonesia turun pada 2018. Saat ini, kinerja ekspor dan investasi Indonesia kalah dari Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam.

Thomas juga menyampaikan, penanaman modal asing pada 2018 turun 8,8 persen, padahal biasanya dapat tumbuh dua angka. Diskusi ini mengemuka dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan 2019 bertemakan "Meningkatkan Perdagangan Bernilai Tambah dan Berdaya Saing".

Kompas

Infografik realisasi investasi penanaman modal asing

Maka, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi lambatnya koordinasi antarpejabat, Presiden Joko Widodo bersama Badan Koordinasi Penanaman Modal, pada Selasa (12/3) kemarin meluncurkan aplikasi untuk mewadahi pertemuan antarkementerian dan lembaga terkait, yaitu Kopi Mantap.

Kopi Mantap merupakan sistem lanjutan dari pelayanan perizinan terintegrasi atau online single submission (OSS) yang digunakan untuk mengawal proses investasi. Aplikasi ini mampu mengkoordinasikan 560 pemerintah daerah, 34 kementerian, dan lebih dari 30 lembaga nonkementerian.

Kopi Mantap merupakan sistem lanjutan dari pelayanan perizinan terintegrasi atau online single submission (OSS) yang digunakan untuk mengawal proses investasi

"Aplikasi ini memungkinkan pembuatan keputusan yang lebih cepat. Bagi para pengambil keputusan, mereka bisa lebih cepat berkoordinasi dari sisi diskusi, debat, harmonisasi kebijakan, hingga klarifikasi regulasi," ujar Thomas.

Aksi nyata

Meski dinilai merupakan upaya yang baik guna mendorong percepatan investasi, sejumlah kalangan mengkritisi, jangan sampai aplikasi Kopi Mantap hanya menjadi wadah yang berisi keluhan tanpa ada keputusan.

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto menyampaikan, efektivitas dari aplikasi ini tergantung dari aktor yang terlibat dalam model kebijakan. Secara umum, pelayanan di pusat sudah cukup progresif. Namun, kendala yang dihadapi berada di daerah. Mulai dari sumber daya manusia, ekonomi-politik, hingga perizinan yang terhambat.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Geliat pembangunan infrastruktur di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (6/2/2019). Perekonomian Indonesia tumbuh 5,17 persen pada 2018, yang ditopang konsumsi dan investasi. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan mencapai 5,3 persen.

"Jangan sampai, aplikasi Kopi Mantap hanya jadi ajang \'curhat colongan\' di antara para pengambil keputusan. Sebab, tanpa eksekusi nyata, segala persoalan yang dikeluhkan dalam aplikasi tidak akan terselesaikan," kata Eko.

Sebab, permasalahan investasi yang sesungguhnya, tidak hanya sekadar mendapatkan izin, namun bagaimana proses investasinya. Mulai dari aspek legalitas, aspek produksi, sarana infrastruktur, bahkan hingga persoalan tenaga kerja.

Baca juga : Investasi Turut Berperan

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Muhammad Faisal menyampaikan kritik senada. Faisal menilai, aplikasi ini perlu terus didorong, namun dalam hal eksekusi, jangan sampai membuat permasalahan baru, terutama terkait dengan kewenangan antarpihak.

"Misalnya, pemerintah pusat sudah menyetujui, namun ketika di pemerintah daerah, investor menghadapi persoalan lain. Seandainya tidak terpecahkan, tentu akan membuat kebingungan bagi investor yang berujung pada berkurangnya daya tarik investasi asing," tutur Faisal.

Permasalahan lain, yaitu terkait dengan teknis teknologi internet. Dengan penerapan aplikasi Kopi Mantap, artinya secara teknis infrastruktur, diasumsikan setiap daerah sudah siap. Padahal, belum semuanya siap, khususnya di luar Jawa.

"Maka perlu ada perhatian mengenai sisi infrastruktir digital. Dengan demikian, tidak akan ada persoalan stabilitas jaringan terutama di daerah yang agak pelosok, yang selama ini masih terkendala jaringan internet," kata Faisal.

(SHARON PATRICIA)