Jokowi: Pasar Rakyat Perlu Masuk Ekosistem Daring

SHARON PATRICIA UNTUK KOMPAS

Presiden Joko Widodo mengapresiasi kinerja Kementerian Perdagangan yang berhasil menyelesaikan pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat sebanyak 4.211 unit pada 2018 dan target untuk tahun ini 1.037 unit. Hal ini disampaikan di Tangerang, Banten, Selasa (12/3/2019), dalam acara Peresmian dan Penyerahan Penghargaan Pasar Rakyat Indonesia serta Pembukaan Rapat Kerja Kementerian Perdagangan 2019.

TANGERANG SELATAN, KOMPAS — Pemerintah hendak melibatkan pasar rakyat ke sistem perdagangan dalam jaringan. Keterlibatan ini memiliki tujuan akhir untuk menghimpun data pergerakan harga dan stok dari setiap pasar se-Indonesia.

Arahan ini dinyatakan Presiden Joko Widodo dalam pidato pembukaan rapat kerja nasional Kementerian Perdagangan di Indonesia Convention Exhibition, Bumi Serpong Damai, Tangerang, Banten, Selasa (12/3/2019). ”Kita perlu membangun ekosistem online (daring) untuk pasar rakyat sebagai langkah menyiapkan diri di era digital. Harapannya, pasar rakyat memiliki wadah berjualan (platform) daring seperti marketplace,” katanya.

Menanggapi arahan ini, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, pihaknya akan duduk bersama asosiasi e-dagang dan pasar daring (marketplace) serta pelaku usaha rintisan. Dia menargetkan arahan itu dapat diterapkan pada tahun 2019 ini.

Dengan masuknya pasar rakyat ke ekosistem daring, pemerintah dapat memantau suplai dan harga komoditas di setiap pasar secara nasional. Data tersebut dapat diintegrasikan dengan data produksi.

Di sisi konsumen, Enggartiasto mengatakan, masyarakat dapat langsung mendapatkan informasi perbandingan harga dari setiap pasar. Konsumen juga dapat memesan dan berbelanja di pedagang pasar rakyat lewat aplikasi ponsel.

KOMPAS/M PASCHALIA JUDITH J

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita

Dihubungi secara terpisah, Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia Abdullah Mansuri berpendapat, digitalisasi dalam perdagangan pasar merupakan keniscayaan. ”Akan tetapi, masih ada pedagang yang memakai ponsel saja belum terbiasa. Pemerintah mesti menerapkannya secara bertahap,” ujarnya.

Adapun tahap yang mesti dilakukan pemerintah, menurut dia, berupa sosialisasi dan pemasangan fasilitas perangkat penunjang. Contoh perangkat yang dibutuhkan ialah jaringan nirkabel yang ada di pasar.

Sosialisasi pemerintah yang diharapkan Abdullah sebaiknya menyasar pedagang pasar dan konsumen yang tinggal di sekitar pasar. Dia berpendapat, pelanggan pasar rakyat mesti terlibat dalam ekosistem perdagangan daring agar kegiatan jual-beli tetap berlangsung.

Abdullah mengimbau, pasar rakyat yang didorong terlibat dalam ekosistem diprioritaskan untuk yang berada di perkotaan. ”Kalau pasar-pasar yang di daerah atau perdesaan seharusnya pemerintah menonjolkan sisi sosial dan budayanya,” ucapnya.

Secara substansial, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rusli Abdullah, menilai, pendekatan pemerintah daerah menjadi kunci dalam menerapkan arahan tersebut. Pemda mesti menyusun insentif bagi pedagang pasar yang mau terlibat dalam ekosistem daring sekaligus mengedukasi pedagang pasar.

Sementara itu, Kementerian Perdagangan telah merevitalisasi 4.211 pasar rakyat sepanjang 2015-2018. Adapun target pasar yang direvitalisasi pada 2019 sebanyak 1.037 unit. Revitalisasi ini diproyeksikan dapat meningkatkan omzet sebanyak 20 persen per tahun di tiap pasar. (SHARON PATRICIA)