Kota Bekasi Buka Gerai Pelayanan Publik yang Ketiga

Oleh

Kurnia Yunita Rahayu

· 4 menit baca

BEKASI, KOMPAS – Pemerintah Kota Bekasi kembali membuka gerai pelayanan publik di Plaza Cibubur, Kecamatan Jatisampurna. Tempat pelayanan publik terpadu itu merupakan lokasi ketiga yang dibuka sejak akhir 2018.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Jumat (8/3/2019), mengatakan, pembukaan gerai pelayanan publik (GPP) di Plaza Cibubur merupakan upaya mendekatkan fasilitas pelayanan publik kepada masyarakat. Hal tersebut penting untuk semakin memudahkan warga di tengah kondisi lalu lintas kota yang begitu macet. Selain jumlah kendaraan yang banyak, Kota Bekasi juga terimbas pembangunan sejumlah proyek strategis nasional.

“Ketentuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) memperbolehkan setiap daerah membuka satu mal pelayanan publik (MPP), tetapi aturan itu tidak membatasi inovasi kami,” kata Rahmat Effendi yang akrab disapa Pepen saat meresmikan GPP Plaza Cibubur.

Dalam acara yang dihadiri hampir seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) itu ia menjelaskan, MPP Kota Bekasi memang hanya satu, yaitu di Bekasi Junction atau Pasar Proyek Trade Center. Namun, pihaknya membuka tempat pelayanan serupa di dengan nama GPP yaitu di Atrium Pondok Gede dan Plaza Cibubur. “Ke depan, kami masih akan membuka dua GPP lagi di Bantargebang dan Medan Satria,” ujar Pepen.

Baik MPP maupun GPP melayani pengurusan administrasi warga. Mulai dari kependudukan, perizinan, pertanahan, hingga dokumen terkait kepolisian.

Pada kesempatan yang sama, Pepen juga meminta kepada seluruh kepala OPD untuk memindahkan seluruh kegiatan di MPP dan GPP. Selain itu, OPD juga diminta bekerja sama dengan penyedia transportasi daring untuk mengantar dokumen ke rumah warga.

“Contohnya, pengurusan sertifikat tanah di loket Kantor Pertanahan Kota Bekasi, semestinya sejak mendaftar sampai dokumen terbit ya hanya di loket itu,” kata dia.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi Lintong Dianto Putra mengatakan, GPP Plaza Cibubur membuka loket untuk sejumlah OPD, di antaranya DPMPTSP, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. Selain itu, adapula pelayanan administrasi dalam lingkup nasional, yaitu Kantor Imigrasi dan Kementerian Agama.

“Beberapa layanan itu sudah kami buka sejak tahap pertama. Pada tahap berikutnya, GPP Plaza Cibubur juga akan melayani pembuatan surat izin mengemudi (SIM), surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), kantor pelayanan pajak, kantor pos, dan PLN,” kata Lintong. Menurut dia, pelayanan administrasi yang berlaku secara nasional dibutuhkan di GPP.

Sebab, lokasi GPP berada di tengah tiga wilayah, yaitu Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kota Depok. Meski bukan warga Kota Bekasi, masyarakat setempat juga biisa merasakan manfaat keberadaan GPP.

Hal itu dirasakan Ninik (34), warga Ciracas, Jakarta Timur. Jumat sore ia datang ke GPP Plaza Cibubur untuk memperpanjang paspor. “Dulu saya membuat paspor di Kantor Imigrasi Jakarta Timur, di wilayah Jatinegara. Jarak dari rumah ke sana lebih jauh ketimbang ke Plaza Cibubur, jadi lebih efektif,” kata dia.

Keberadaan tempat pelayanan di dalam mal sangat membantu masyarakat, karena tidak harus pergi ke kantor pemerintah

Nugroho Siswanto (39), warga Ciangsana, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, juga merasakan hal serupa. Ketika melihat spanduk pembukaan GPP Plaza Cibubur, ia langsung mendatanginya untuk membuat paspor.

“Keberadaan tempat pelayanan di dalam mal sangat membantu masyarakat, karena tidak harus pergi ke kantor pemerintah,” kata dia. Masyarakat bisa tetap mendapatkan pelayanan di akhir pekan. Mereka juga bisa mengurus administrasi sambil mengerjakan hal-hal lain.

Ubah pola lama

Lintong mengatakan, MPP dan GPP di Kota Bekasi sengaja dibuat terintegrasi di pusat perbelanjaan. “Kami ingin mengubah cara lama, menyesuaikan dengan gaya hidup masyarakat yang lebih dinamis,” ujar dia.

Berdasarkan catatan DPMPTSP Kota Bekasi, animo masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik di mal juga tinggi. Sepanjang 2018, di MPP Bekasi Junction sudah ada lebih dari 180.000 pelayanan, sedangkan di GPP Atrium Pondok Gede jumlah pelayanan mencapai 39.000.

Meski demikian, sebelumnya, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Na Endi Jaweng mengatakan, MPP di Kota Bekasi perlu ditingkatkan. Bukan sekadar menyatukan berbagai pelayanan di satu tempat, tetapi juga mengintegrasikan seluruh data masyarakat berbasis nomor induk kependudukan (Kompas, 20/12/2018).

Editor:

khaerudin

Rahmat Effendi kota bekasi DPMPTSP mal pelayanan publik