Jajaran kepolisian resor di lingkup Kepolisian Daerah Jawa Barat diinstruksikan untuk tidak memandang remeh masalah keamanan dan ketertiban sekecil apa pun di masyarakat guna mencegah tidak membesar menjadi konflik yang dapat mengganggu pemilihan presiden dan pemilihan legislatif 2019.
Oleh
SAMUEL OKTORA
·2 menit baca
CIMAHI, KOMPAS — Jajaran kepolisian resor di lingkup Kepolisian Daerah Jawa Barat diinstruksikan untuk tidak memandang remeh masalah keamanan dan ketertiban sekecil apa pun di masyarakat guna mencegah tidak membesar menjadi konflik yang dapat mengganggu pemilu presiden dan pemilu legislatif 2019.
”Semua kepala polres dan pihak Kodam III Siliwangi juga menginstruksikan kepada seluruh dandim (komandan kodim) untuk tidak memandang remeh sekecil apa pun potensi konflik. Setiap indikasi harus cepat diselesaikan untuk kelancaran dan keamanan pesta demokrasi ini,” kata Kepala Polda Jabar Inspektur Jenderal Agung Budi Maryoto seusai acara latihan gabungan TNI dan Polri lingkup Polda Jabar dalam rangka kesiapan pengamanan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden tahun 2019, di Markas Komando Brigif 15/Kujang II, Kota Cimahi, Jumat (8/3/2019).
Hadir Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri Komisaris Jenderal Unggung Cahyono dan Panglima Kodam III Siliwangi Mayor Jenderal Tri Soewandono.
Agung juga menekankan kepada seluruh jajaran polres untuk tetap siaga dan rutin berlatih sehingga kapan pun dibutuhkan, pergerakan pasukan untuk pengamanan cepat bergerak.
Latihan gabungan ini juga menunjukkan sinergi TNI dan Polri untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dan kesiapan dalam pengamanan pemilu.
Tri Soewandono mengimbau masyarakat tidak takut dan percaya dengan maraknya berita bohong atau hoaks yang dapat memecah belah bangsa.
”Latihan gabungan ini juga menunjukkan sinergi TNI dan Polri untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dan kesiapan dalam pengamanan pemilu. Masyarakat tidak usah takut, silakan gunakan hak pilih dalam pesta demokrasi ini,” ujar Soewandono.
Tindak tegas
Sementara itu, Unggung yang datang menggantikan Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian yang berhalangan hadir mengatakan, anggota di lapangan supaya bertindak tegas dan terukur terhadap pelaku kerusuhan atau anarki.
”Dalam pengendalian massa yang anarki, terhadap pelaku jangan menggunakan senjata api atau peluru tajam. Jangan bertindak untuk mematikan, melainkan melumpuhkan saja dengan menggunakan peluru hampa atau peluru karet. Ini dimaksudkan juga menjunjung tinggi hak asasi manusia,” tutur Unggung.
Dalam latihan itu, antara lain, disimulasikan adanya sejumlah gangguan berupa teror terhadap pasangan calon pilpres yang sedang blusukan, hambatan saat pengiriman logistik dari KPU daerah ke TPS, kericuhan dalam proses penghitungan suara di TPS, unjuk rasa di kantor KPU Jabar, juga teror bom ketika dilakukan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Gangguan tersebut dapat diatasi dengan kesigapan anggota TNI dan Polri.