Indonesia Dorong Banyak Negara Bergandengan Sehatkan Laut

KOMPAS/SUTTA DHARMASAPUTRA

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (baju merah sisi kiri) berbicara dalam Pertemuan Panel Tingkat Tinggi untuk Ekonomi Kelautan Berkelanjutan di Park Hyatt Hotel, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Senin (4/3/2019). (Dokumen Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia)

ABU DHABI, KOMPAS - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mendorong banyak negara untuk bergandengan tangan lalu bersepakat menyusun peta jalan untuk menyehatkan laut pada tahun 2020.

Susi yang hadir mewakili Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan pernyataan tersebut dalam pertemuan perwakilan negara yang tergabung dalam Panel Tingkat Tinggi (PTT) untuk Pembangunan Ekonomi Kelautan Berkelanjutan yang ketiga (3rd Sherpa Meeting of the High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy) di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Senin (4/3/2019).

Pembentukan PTT ini merupakan inisiatif Perdana Menteri Norwegia. Tujuannya adalah mengarusutamakan kepentingan menjaga kesehatan laut dunia untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. PTT diketuai Perdana Menteri Norwegia dan Presiden Republik Palau.

Konferensi ketiga yang diadakan di Hotel Park Hyatt ini dihadiri perwakilan dari 15 negara. Selain Indonesia adalah  Norwegia, Palau, Jepang, Australia, Kanada, Chile, Fiji, Ghana, Guinea, Jamaika, Meksiko, Namibia, Portugal, dan Kenya. Negara-negara tersebut mewakili lebih dari 60 persen garis pantai dunia.

Indonesia juga menyampaikan perlunya pembenahan pengelolaan laut dunia melalui pembentukan norma dasar yang diterima secara internasional, optimalisasi peran institusi/organisasi internasional, dan pembentukan jaringan kerjasama permanen dalam penanganan kasus untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama antarnegara dan dengan institusi internasional yang ada.

Susi dalam konferensi berharap, hasil dari PTT ini pada tahun 2020 nanti disepakati banyak negara, tidak hanya oleh 15 negara. Bahkan, kesepakatan itu pun dapat berujung pada penataan kelembagaan dan norma-norma hukum dalam pengelolaan laut yang lebih baik.

Koordinator Staf Khusus Menteri KKP dan Tim Substansi PTT Mas Achmad Santosa menjelaskan, produk akhir PTT adalah sejumlah rekomendasi, laporan sintesa keilmuan, dan kertas kerja sebagai acuan pembangunan ekonomi kelautan dunia (Blue Papers/BP). Ketiga produk ini akan disampaikan pada pertemuan Konferensi Kelautan Perserikatan Bangsa-bangsa (United Nations Ocean Conference) 2020.

Rekomendasi-rekomendasi yang tertuang pada produk PTT ini didukung oleh peneliti-peneliti dunia dan analis kebijakan di seluruh dunia yang berpengalaman. Tugas dari Kelompok Ahli PTT adalah untuk menyusun pandangan, mengidentifikasi solusi, dan mengembangkan strategi untuk menerjemahkan solusi-solusi konkret.

Ahli dari Indonesia yang terlibat penyusunan Blue Papers adalah Dr Hassan Wirajuda (mantan Menteri Luar Negeri RI) dan Prof Dr Sjarief Widjaja (Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kementerian Kelautan Perikanan).

KOMPAS/SUTTA DHARMASAPUTRA

Hassan Wirajuda (paling kiri), Mari Elka Pangestu (tengah), bersama Sjarief Widjaja (kedua paling kanan) bersama Tim Ahli Panel Tingkat Tinggi untuk Ekonomi Kelautan Berkelanjutan tengah berfoto bersama usai melakukan pertemuan ahli di Park Hyatt Hotel, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Minggu (3/3/2019)

Peran besar Indonesia

Indonesia berperan aktif dalam PTT ini. Indonesia menyampaikan  sejumlah keberhasilannya dalam pemberantasan penangkapan ikan ilegal, tidak terdaftar, maupun yang tidak terlaporkan.

Indonesia menjadi koordinator penulis untuk Blue Papers No 15 terkait Penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak terdaftar, maupun isu-isu terkait keamanan maritim, serta menjadi kontributor pada penulisan Blue Paper No 11 mengenai hubungan manusia dengan laut, juga Blue Papers Nomor 14 mengenai manajemen kelautan holistik.

Pada BP 15, Indonesia akan memasukkan beberapa modus operandi praktek IUU fishing di wilayah zona ekonomi eksklusif maupun laut lepas, kelemahan tata kelola penanganan praktik penangkapan ikan yang ilegal, tak terdaftar, dan tak dilaporkan, serta tawaran solusi untuk membenahi pengelolaan laut agar terbebas dari praktek tersebut.

KOMPAS/SUTTA DHARMASAPUTRA

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (baju merah) tengah berbicara dalam Pertemuan Perwakilan Negara Panel Tingkat Tinggi untuk Ekonomi Kelautan Berkelanjutan yang ketiga (3rd Sherpa Meeting of the High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy) di Hotel Park Hyatt Hotel, Abu Dhabi Uni Emirat Arab, Senin (4/3/2019). (Dokumentasi Kementerian Kelautan Perikanan)

Modus operandi tersebut antara lain, persoalan alih  muat di laut yang  mengombinasikan tangkapan legal dan ilegal, penggunaan bendera negara di laut lepas untuk menghindari pemantauan dan penegakan hukum, serta pendaratan di pelabuhan-pelabuhan untuk menghindari inspeksi yang ketat.

Selain itu, BP 15 juga akan membahas mengenai permasalahan yang mengancam keamanan maritim, seperti tindak pidana penyelundupan, perdagangan orang, perbudakan, dan pembajakan.

PTT berharap rekomendasi yang akan dihasilkan berdasarkan kajian oleh Kelompok Ahli dapat menjadi sebuah kesepakatan global. Akan tetapi, implementasi dari kesepakatan global tersebut sangat bergantung pada kebijakan masing-masing negara.

Hadir juga dalam delegasi Indonesia Sekretaris Jenderal Kementerian KKP Nilanto Perbowo, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Brahmantya Satyamurti Poerwadi, dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Lilly Aprilya Pregiwati.