Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno lari pagi bersama tim dan pendukungnya di kawasan Jenggala, Jakarta, Minggu (3/3/2019).
JAKARTA, KOMPAS - Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno akan menyoroti layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Layanan kesehatan untuk masyarakat ini dinilai masih belum sempurna, termasuk layanan terhadap kesehatan jiwa. Pernyataan ini disampaikan Sandiaga menjelang persiapan debat ketiga antara calon wakil presiden.
Sandiaga berhadap pada debat itu muncul ide dan gagasan terbaik yang tidak membingungkan masyarakat. Pada saat yang sama, dia tidak menginginkan debat yang akan digelar Minggu 917/3/2019) itu menjadi ajang saling serang tanpa adanya kritik membangun.
"Banyak masukan dari masyarakat dan saya akan perlihatkan keinginan masyarakat dalam debat. Selama ini elit selalu berdebat di timeline, lini masa, dan media," ucap Sandiaga Uno saat lari pagi di kawasan Jenggala, Minggu (3/3/2019).
Sandi menyebutkan, Undang-Undang Kesehatan Jiwa mengatur adanya pusat kesehatan jiwa nasional atau national institute for mental health. Menurutnya, pusat kesehatan jiwa belum tersedia sampai saat ini. Ia mencontohkan, sebanyak 20 persen masyarakat Jakarta mengalami gangguan kejiwaan mulai dari ringan sampai berat.
"Hal itu bisa dilihat dari fenomena sosial yang ada, seperti bunuh diri, narkoba dan lain-lain. Itu dipicu oleh kesehatan jiwa masyarakat kita yang terganggu," katanya.
Sandi juga telah berdialog dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang pernah menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (2014-2016). Salah satu poin yang jadi fokus dari pembicaraan itu, ialah upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi guru.
Sandi menambahkan, fokus itu diwujudkan dalam perbaikan akses pendidikan, kualitas, kompetensi, kesejahteraan guru dari paud, dan pemberian kartu mahasiswa unggul. "Saya lihat Indonesia akan maju kalau sistem pendidikannya menitikberatkan pada kompetensi dan kualitas. Guru akan meningkat kualitasnnya jika punya kesejahteraan. Banyak guru honorer yang mengeluh keadilan dan kesejahteraan," ucapnya.
TIM MEDIA SANDIAGA UNO
Sandiaga Uno dalam kunjungan ke pameran Islamic Book Fair 2019 di Jakarta Convention Center, Minggu (3/3/2019).
Pajak buku
Jika menang dalam pilpres 2019, Sandi berjanji akan mengkaji ulang penerimaan pajak dari sektor yang selama ini memberatkan masyarakat. Salah satun yang akan dievaluasi bersama Prabowo Subianto, ialah pajak buku.
"Kita menerima berbagai masukan dan akan upayakan usulan dari masyarakat serta pemangku kepentingan bidang perbukuan untuk menghapus pajak perbukuan," kata Sandi ketika berdiskusi dengan sejumlah Ikatan Penerbit Indonesia dalam kunjungan ke pameran Islamic Book Fair 2019 di Jakarta Convention Center.
Masukan itu diutarakan oleh Ketua Ikatan Penerbit Indonesia DKI Jakarta Hikmat Kurnia. Ia menyampaikan, setidaknya ada empat macam pajak mulai dari kertas sampai buku diterima ke tangan masyarakat. Pajak kertas mencapai 10 persen, pajak percetakan 10 persen, royalti penulis 15 persen, dan pajak penjualan 10 persen.
Oleh karena itu, Sandi berkomitmen untuk menghapuskan pajak perbukuan jika sangat memberatkan masyarakat. "Kita tidak bisa maju karena banyak sekali pajak yang harus ditanggung. Dampaknya pembeli buku berkurang karena harga yang mahal. Pajak terlalu besar dan membuat harga buku menjadi mahal," katanya. (FRANSISKUS WISNU WARDHANA DHANY)
