Presiden Jokowi: Tindak Tegas Penyebar Hoaks

Oleh

ANITA YOSSIHARA

· 3 menit baca

JAKARTA, KOMPAS- Presiden Joko Widodo tak lagi diam melihat semakin maraknya hoaks, ujaran kebencian, serta fitnah menjelang Pemilihan Umum tahun 2019. Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian sudah diperintahkan untuk menindak tegas penyebar hoaks, baik di media sosial maupun yang disebarkan langsung dari pintu ke pintu, karena mengancam persatuan bangsa.

"Saya sampaikan ke Kapolri, tindakan hukum tegas harus diberikan kepada siapapun yang mengganggu persatuan dengan cara menyebar hoaks dari pintu ke pintu dan di media sosial. Tegas, harus tegas. Ini saya sampaikan karena semakin mendekati 17 April," kata Presiden Jokowi saat berpidato di acara peringatan Hari Lahir ke-46 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Ecovention Ocean Ecopark di kawasan Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Kamis (28/12/2019).

Pernyataan itu disampaikan untuk menanggapi sambutan Ketua Umum PPP Romahurmuziy yang sempat menyinggung tentang adanya sejumlah perempuan yang melakukan kampanye hitam dengan cara menyebar hoaks dari pintu ke pintu. Dalam video yang viral di media sosial terlihat tiga perempuan mendatangi rumah warga dan menyampaikan bahwa jika Jokowi yang terpilih pada Pemilu 2019, maka tidak akan terdengar lagi suara azan dan pernikahan sesama jenis akan dilegalkan.

Jokowi menegaskan, instruksi itu diberikan kepada Kapolri karena hoaks semakin marak tersebar menjelang pemugutan suara Pemilu. Apalagi saat ini hoaks tak hanya disebarkan di media sosial, tetapi sudah meluas dan dilakukan langsung dari mulut ke mulut seperti yang diceritakan Romi.

Jika tak segera diberantas, dikhawatirkan hoaks akan semakin merebak. Padahal hoaks, ujaran kebencian, dan juga fitnah berpotensi merusak persaudaraan, kerukunan, dan persatuan bangsa yang merupakan aset terbesar bangsa Indonesia.

Sikap Presiden Jokowi yang tak lagi diam menghadapi hoaks juga dilatarbelakangi hasil survey yang menunjukkan masih banyaknya masyarakat yang percaya akan informasi bohong. Saat bersilaturahim dengan para peserta Halaqah Ulama dan Pimpinan Pondok Pesantren se- Jawa Barat di Istana Negara, Jakarta, ia menyampaikan, setidaknya 9 juta warga yang masih percaya hoaks.

"Yang percaya hoaks itu 9 juta. Ini berbahaya kalau tidak kita respons. Kalau didiamkan bisa jadi 15 juta, 30 juta, 50 juta, berbahaya sekali," tuturnya di hadapan para ulama di Istana Negara.

Karena itulah Jokowi juga mengajak para ulama untuk turut memerangi hoaks. Para ulama diharapkan memberikan pencerahan kepada masyarakat dengan menyampaikan klarifikasi atau informasi yang benar. Selain itu penting pula para ulama menyampaikan mengenai pentingnya menjaga persatuan, kerukunan, dan persaudaraan bangsa. Sebab bangsa Indonesia memang dianugerahi keragaman budaya, adat, dan bahasa.

Didukung

Ajakan Presiden Jokowi untuk menangkal hoaks mendapat dukungan dari PPP. Romi mengatakan, instruksi kepada Polri untuk menindak tegas penyebar hoaks sudah tepat.

PPP meyakini Polri akan bersikap adil dalam menangani kasus penyebaran hoaks. "Polri sebagai penegak hukum tidak akan berpihak pada salah satu pasangan capres-cawapres. Siapapun yang melakukan, tanpa ada duan sekalian, akan langsung diproses," tuturnya.

Dukungan juga datang dari para ulama dan pimpinan pondok pesantren Jawa Barat. Ketua Panitia Pelaksana Halaqah Ulama dan Pimpinan Pondok Pesantren Jabar, KH Ahmad Murki Aji, menyampaikan, salah satu rekomendasi yang dihasilkan dalam Halaqah Ulama dan Pondok Pesantren adalah menolak adanya dakwah yang digunakan untuk melegitimasi hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian. Sebab menurut para ulama, hal itu sama saja dengan merendahkan agama dan mengancam stabilitas sosial.

Editor:

kapolri hoaks presidenjokowidodo ujarankebencian