Gubernur DKI Minta Pergantian Pejabat Tidak Dipersoalkan

KOMPAS/DHANANG DAVID ARITONANG

Pemprov DKI Jakarta melakukan rotasi terhadap 1.125 pejabat daerah di tingkat eselon II, III, dan IV di Kantor Balaikota, Jakarta, Senin (25/02/2019)

JAKARTA, KOMPAS-- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengimbau agar publik tidak perlu mengulik lagi alasan sejumlah pejabat pemprov didemosi. Hal ini ia lakukan untuk menjaga perasaan para pejabat yang turun jabatan. Selain itu, Anies merencanakan akan melakukan evaluasi terhadap pejabat ini setelah 6 bulan rotasi.

Anies enggan membeberkan alasan sejumlah pejabat yang telah didemosi sejak kemarin, Senin (25/02/2019). Salah satu pejabat yang didemosi yaitu Teguh Hendrawan yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas (Kadis) Sumber Daya Air, kemudian didemosi menjadi staf pemerintah.

"Rotasi ini bukan karena status tersangkanya ketika enam bulan lalu. Saya tidak patut untuk menyampaikan alasan masing-masing pejabat yang didemosi untuk menghargai perasaan mereka. Jadi, menurut saya, janganlah mengulik lagi alasan mereka dirotasi," ujarnya di Kantor Balaikota, Jakarta, Selasa (26/02/2019).

Sebelumnya, pada 2018 lalu, Teguh ditetapkan sebagai tersangka kasus perusakan lahan warga di Rawa Rorotan, Cakung, Jakarta Timur. Ketika itu, ia sedang menjalankan program untuk menjaga aset Pemprov DKI terkait pembebasan lahan naturalisasi sungai.

Baca juga : Lima Posisi Kepala Dinas Masih Kosong, Kinerja jadi Sorotan

Selain Teguh, ada pula pejabat yang didemosi lainnya seperti Isnawa Adji, mantan Kadis Lingkungan Hidup (LH) menjadi Wakil Walikota Jakarta Selatan dan Yani Wahyu dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menjadi Asisten Deputi Gubernur Bidang Budaya.

"Seluruh pejabat yang dirotasi ini telah melewati proses berita acara pemeriksaan (BAP). Kami juga telah melihat kinerja positif dan kekurangan mereka selama 6 bulan lalu," katanya.

KOMPAS/DHANANG DAVID ARITONANG

Gubernur DKI Jakarta saat mengikuti program donor darah di Kantor Balai Kota, Jakarta, Selasa (26/02/2019).

Anies menegaskan, para pejabat ini tidak memerlukan lagi waktu adaptasi terhadap posisi baru mereka. Menurut ia, rotasi ini tidak akan mengganggu kinerja program yang dijalankan oleh tiap dinas.

"Program-program ini kan telah dijalankan oleh organisasi, bukan karena aspek individu semata. Sehingga pergantian jabatan ini tidak berpengaruh pada keberlanjutan program kerja," ucapnya.

Kekosongan Jabatan

Pada Senin lalu, Anies melakukan rotasi terhadap 1.125 pejabat eselon II, III, IV. Akibatnya, ada sejumlah kekosongan jabatan kepala dinas yang kemudian diisi oleh pelaksana tugas (Plt).

Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Syarif mengungkapkan, sebaiknya gubernur jangan terlalu lama membiarkan kekosongan jabatan kepala dinas. Hal ini bisa memengaruhi keberlangsungan program kerja dari tiap dinas.

"Kalau bisa, proses promosi terbuka jangan terlalu lama dan bertele-tele prosedurnya. Rotasi yang kemarin kan proses seleksinya sekitar 4 bulan. Seharusnya bisa dibuat lebih efektif jadi hanya 1 bulan," ucapnya saat dihubungi dari Jakarta.

Baca juga : Serapan Anggaran Tak Optimal, Sejumlah Pejabat Didemosi

Menurutnya, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta perlu segera membentuk panitia seleksi (pansel) agar promosi terbuka atau lelang jabatan bisa segera dilakukan. Selain itu, untuk melihat integritas para calon kepala dinas, bisa dari inspektorat yang mengawasi kinerja para pejabat.

"Selain itu, kami dari Komisi A akan mengevaluasi juga kinerja pejabat yang dirotasi setelah 3-4 bulan mereka bekerja. Dari hasil tersebut, akan ketahuan apakah efektif rotasi yang telah dilakukan oleh gubernur," ujarnya.

Syarif mengapresiasi langkah Anies untuk merotasi sejumlah pejabat pemprov. Menurut ia, perlu ada pembaruan dari sisi keorganisasian agar muncul ide dan gagasan baru di tiap instansi.

"Para pejabat ini tidak boleh terlalu lama berada di satu instansi untuk menghindari konflik internal. Karena pejabat yang telah 4-5 tahun menjabat di satu instansi biasanya sering dilanda konflik internal," katanya.

Anies menjelaskan, ia akan mengevaluasi para pejabat yang dirotasi setelah 6 bulan. Menurut ia, akan ada penilaian yang lebih ketat setelah fase rotasi ini. Kemudian, Anies berharap agar para aparatur sipil negara (ASN) seluruhnya bisa mengikuti promosi terbuka ini.

"Biasanya ASN muda merasa enggan jika ada senior atau atasannya ikut mendaftar promosi terbuka Padahal, ASN muda ini diperlukan untuk regenerasi organisasi," katanya.