UMKM Perlu Manfaatkan Pendanaan dan E-dagang

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Perajin tas berbahan baku limbah plastik menunggu di standnya dalam Pameran UMKM dalam rangka Hari Jadi ke 160 Kabupaten Sidoarjo di Alun-alun, Jawa Timur, Selasa (19/2/2019). Pameran tersebut untuk memberikan ruang kepada perajin untuk memperlihatkan produk terbau kerajinannya serta bertemu langsung dengan pembeli.

JAKARTA, KOMPAS – Jumlah unit usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang sudah memanfaatkan perdagangan dalam jaringan atau e-dagang telah melampaui target pemerintah pada tahun ini. Unit usaha pun diminta terus memanfaatkan pendanaan, baik dari pemerintah maupun lembaga keuangan nonbank.

Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Septriana Tangkary, Senin (25/2/2019), mengatakan, per Februari 2019, jumlah unit UMKM yang telah merambah ke pasar dalam jaringan (daring) melalui laman e-dagang telah mencapai 9,16 juta. Jumlah tersebut telah melampaui target 8 juta unit yang ditetapkan dalam program Gerakan Ayo UMKM Jualan Online selama 2019.

“Sebanyak 9,16 juta sudah menggunakan marketplace (laman e-dagang). Kami kerja sama dengan delapan marketplace seperti Bukalapak, Blibli.com, Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain-lain. Ini harus dikembangkan untuk mencapai visi pemerintah, yaitu transaksi digital sebesar 132 miliar dollar AS pada 2020,” kata Septriana.

Sebelumnya, Pelaksana tugas Direktur Pemberdayaan Informatika Kemkominfo Slamet Santoso mengatakan, dari 60 juta unit UMKM, sekitar 36 persen UMKM masih berjualan di luar jaringan, sementara 37 persen lainnya sudah menggunakan laman internet sendiri. Adapun 18 persen sudah berjualan menggunakan media sosial, sedangkan hanya 9 persen yang sudah menggunakan laman e-dagang (Kompas.id, 20 Februari 2019).

Baca juga: Lompatan Ekonomi Industri Kecil Digital

KRISTIAN OKA PRASETYADI UNTUK KOMPAS

Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Septriana Tangkary

Septriana menduga, UMKM yang berjualan lewat media sosial jauh lebih banyak. Sebab, jumlah pengguna internet menurut data Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) pada 2017 telah mencapai 143,26 juta jiwa atau 54,68 persen dari total populasi.

Produk UMKM yang dihasilkan pun beragam, mulai dari kerajinan bambu, tenun, kriya, dan busana. Khusus untuk kuliner, Kemkominfo juga menggandeng layanan pesan antar makanan daring Go-Food dan GrabFood. Mengutip studi McKinsey Global Institute, kata Septriana, pertumbuhan pemasukan UMKM bisa meningkat dua kali lipat jika memanfaatkan e-dagang.

Gerakan Ayo UMKM Jualan Online, kata Septriana, juga mencakup gerakan 1 juta petani dan nelayan, lengkap dengan platform e-dagang yang spesifik bagi produk agrikultur dan perikanan. Beberapa di antaranya adalah TaniHub, Eragano, eFisheries, dan Aruna.

“Masyarakat harus mulai memanfaatkan teknologi untuk kesejaheraan rakyat melalui marketplace tersebut. Cukup punya KTP, rekening bank, dan produk yang akan dijual. Tidak ada biaya lainnya,” kata Septriana.

Pinjaman

Delapan kementerian dan lembaga pun terlibat dalam gerakan ini, antara lain Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UMKM, dan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf). Menurut Septriana, terdapat 31 inisiatif yang dijalankan, termasuk penampingan dan pendanaan. Bekraf, misalnya, menyediakan Rp 200 juta untuk mendanai UMKM di bidang industri kreatif.

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM (LPDB-KUMKM) juga telah menyediakan Rp 1,5 triliun untuk disalurkan kepada koperasi, UMKM yang telah berbadan hukum, dan lembaga keuangan bukan bank (LKBB). Direktur Utama LPDB-KUMKM Braman Setyo mengatakan, para pengusaha kecil dapat meminta dana secara langsung kepada pemerintah di daerah masing-masing.

“Silakan mengajukan permohonan kepada kami melalui dinas koperasi dan UMKM di provinsi atau kota dan kabupaten masing-masing, karena LPDB tidak bisa mendirikan cabang. Dengan begitu, UMKM bisa memperbesar usahanya ke daring,”kata Braman.

Dana yang dapat dipinjam sebesar Rp 10-50 juta dengan tenor yang bervariasi. Namun, untuk peminjam pertama, dana dibatasi hingga Rp 25 juta. Setelah melunasi pinjaman pertama, UMKM baru boleh mengajukan pinjaman dengan tenor yang lebih besar. Pinjaman akan diberikan melalui lembaga teknologi finansial (tekfin) peminjaman antarpihak (peer-to-peer lending) KoinWorks dengan bunga 7 persen per tahun.

Ke depan, dana dari LPDB akan dapat dipinjamkan ke pelaku usaha individual yang usahanya belum berbentuk PT, CV, ataupun firma. “Mulai April atau Mei, perseorangan nantinya juga bisa meminjam secara mikro (Rp 10 juta). Sekarang masih kita susun peraturan menteri-nya,” kata Braman.

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Aktivitas pelayanan informasi keuangan konsumen di contact center Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 157, di kantor OJK Menara Radius Prawiro lantai 2 Kompleks Bank Indonesia, Jakarta, Kamis ((14/02/2019). Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencatat terdapat 99 perusahaan fintech peer to peer lending yang telah terdaftar di OJK dan 231 perusahaan fintech ilegal telah kembali dihentikan, sehingga total perusahaan fintech yang telah dihentikan oleh OJK yaitu 635 entitas.Perusahaan fintech ilegal tersebut banyak berasal dari China Korea Selatan dan Rusia.

LPDB-KUMKM juga telah menyiapkan tim pendamping penerima dana bergulir. Braman mencontohkan, satu kelompok beranggotakan 10 pegiat alas kaki akan dibimbing seorang pendamping yang akan mengarahkan pengaturan arus kas, produksi, pemasaran, dan sebagainya. “Sebanyak 75 persen UMKM itu gagal berkembang karena tidak ada pendampingan, makanya perlu ada tim pendamping,” kata dia.

Sebanyak 75 persen UMKM itu gagal berkembang karena tidak ada pendampingan, makanya perlu ada tim pendamping.

Di sisi lain, Kementerian Keuangan juga telah menyiapkan pembiayaan ultramikro (UMi) Rp 3 triliun untuk disalurkan kepada usaha mikro yang belum berbentuk badan hukum. Pinjaman yang diberikan sebesar Rp 10 juta dengan jangka waktu sekitar 52 minggu. Pinjaman disalurkan melalui jasa pembayaran digital, salah satunya Go-Pay.

Head of Corporate Communications Go-Pay Winny Triswandhani mengatakan, dana UMi disalurkan melalui badan pembina usaha Bahana Artha Ventura (BAV) dan koperasi-koperasi binaannya. “Kredit UMi ini disalurkan ke anggota koperasi binaan BAV dalam bentuk saldo Go-Pay,” katanya.

Baca juga: Pajak E-dagang Menyambut Revolusi Industri 4.0

Kompas

Go-Pay - Pengemudi sepeda motor on line, di daearah tanah Abang, Jakarta, Jumat (9/12) sedang menggunakan teknologi yang di kenal dengan gopay

Perusahaan pendanaan antarpihak pun juga bisa menjadi pilihan untuk mengatasi kesulitan modal. Namun, ia mengingatkan agar pelaku usaha hanya meminjam dari 99 perusahaan yang terdaftar di Asosiasi Fintek Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

Data Otoritas Jasa Keuangan, total pendanaan melalui tekfin peminjaman antarpihak pada 2018 mencapai Rp 22,67 triliun, meningkat 784,03 persen dari 2017. Jumlah rekening debitur berjumlah 4,3 juta, meningkat 1.579 persen. Sementara itu, jumlah rekening kreditur saat ini 207.506, meningkat 105 persen. (KRISTIAN OKA PRASETYADI)