CIREBON, KOMPAS – Laju investasi ke Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, melonjak dalam beberapa tahun terakhir. Ketersediaan lahan untuk industri hingga 10.000 hektar mampu membawa investor ke sentra pangan nasional tersebut.
Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cirebon, nilai investasi di daerah itu pada 2018 mencapai lebih dari Rp 2 triliun. Jumlah itu melonjak lebih dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya, yakni Rp 846 miliar. Pada 2016, nilai investasi di Cirebon tercatat Rp 689 miliar.
Jumlah perusahaan yang menanamkan modalnya juga bertambah dari 533 investor pada 2016 menjadi 538 tahun berikutnya. Tahun lalu, jumlah investor mencapai 542. “Investasi akan terus meningkat karena ketersediaan lahan untuk industri mencapai 10.000 hektar. Ini peluang bagi investor,” ujar Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Cirebon Dede Sudiono kepada Kompas, Rabu (20/2/2019), di Cirebon.
Lahan untuk kawasan industri tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon 2018-2038. Aturan tersebut merevisi Perda No 17/2011 tentang RTRW 2011-2031 yang menyiapkan lahan industri 2.000 hektar.
Investasi akan terus meningkat karena ketersediaan lahan untuk industri mencapai 10.000 hektar. Ini peluang bagi investor
Selain ketersediaan lahan, menurut Dede, faktor pendorong datangnya investor ialah kehadiran infrastruktur yang memadai. Tahun 2015, Jalan Tol Cikopo-Palimanan memangkas waktu tempuh dari Jakarta ke Cirebon dari biasanya 5 jam jika melalui jalan nasional pantai utara menjadi 3 jam. Apalagi, letak Cirebon cukup strategis, antara Jabar dan Jawa Tengah.
Di sisi lain, upah minimum kota/kabupaten (UMK) Cirebon dinilai masih kompetitif, yakni Rp 2 juta. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan UMK di kawasan industri Karawang dan Bekasi yang mencapai Rp 4,2 juta. UMK Cirebon juga masih lebih rendah dibandingkan UMK Kota Semarang. Rp 2,4 juta.
“Kami berharap industri padat karya berinvestasi di Cirebon karena bisa menyerap banyak tenaga kerja,” ujar Dede. Pihaknya mencatat, sebanyak 6.348 tenaga kerja terserap dalam rentang 2015 – 2017. Jumlah itu diprediksi meningkat seiring pembangunan kawasan industri.
Pengangguran
Menurut dia, sejak RTRW direvisi 2018, nilai investasi ke Cirebon melonjak dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Dari realisasi investasi Rp 2 triliun, sebanyak Rp 1,5 triliun merupakan investasi PT Kings Property untuk membangun kawasan industri terpadu di Kecamatan Losari seluas 500 hektar.
“Perusahaan ini telah mendapatkan fatwa rencana pengarahan lokasi yang merupakan salah satu syarat pembebasan lahan. Kami mengeluarkan fatwa berdasarkan rekomendasi tim koordinasi penataan ruang daerah Cirebon. Losari dipilih karena aksesnya dekat jalan nasional dan lahannya kurang produktif,” ujar Dede.
Rencananya, lahan industri di Losari mencapai 2.000 hektar. Losari menjadi salah satu dari 16 kecamatan yang daerahnya menjadi kawasan industri besar dan menengah.
“Dari 10.000 hektar lahan yang disiapkan untuk industri, baru 1.200 hektar – 1.500 hektar yang telah menjadi kawasan industri,” ujar Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon Uus Sudrajat.
Dari 10.000 hektar lahan yang disiapkan untuk industri, baru 1.200 hektar – 1.500 hektar yang telah menjadi kawasan industri
Menurut Uus, Pemkab menyiapkan kawasan industri agar perekonomian di Cirebon terus bertumbuh dan pengangguran dapat teratasi. Jumlah pengangguran di Cirebon pada 2017 tercatat 9,61 persen atau 93.662 orang. Jumlah itu melebihi rata-rata tingkat pengangguran terbuka di Jabar, yakni 8,22 persen.
Meski demikian, pembangunan kawasan industri mengancam lahan produktif. Selain menjadi mata pencaharian petani dan petambak, lahan tersebut juga tumpuan pangan bagi daerah di luar Cirebon.
Setiap tahun, Cirebon yang berpenduduk 2,3 juta jiwa mampu memasok lebih dari 100.000 ton beras ke wilayah Jabar, bahkan Jakarta. Di Losari, terdapat sentra bawang merah.
Baca Lahan Produktif di Cirebon Rentan Beralih Fungsi
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon juga mencatat, sekitar 9.000 hektar tambak produktif di Cirebon tersebar dari Losari hingga pesisir Bungko. Bahkan, satu-satunya budidaya kerang dara di Jabar hanya terdapat di Tawangsari dengan produksi 165 ton tahun lalu.
Warga dari sejumlah desa di Losari bahkan menyatakan penolakan terhadap kawasan industri. Pada Selasa (19/2/2019), belasan warga dari Desa Tawangsari, Kalisari, dan Ambulu melakukan audiensi dengan DPRD Kabupaten Cirebon. Mereka meminta Pemkab Cirebon menghentikan pembangunan kawasan industri di lahan produktif.
Wakil Ketua Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon Ridwan meminta Pemkab Cirebon turun ke lapangan dan menjaring pendapat masyarakat terkait kawasan industri. “Kalau perlu dilakukan riset, apa kebutuhan masyarakat yang lahannya terdampak. Apakah dengan industri mereka bisa sejahtera atau malah sebaliknya?” ujarnya.