Serangan Jokowi Soal Kepemilikan Lahan di Luar Persiapan Tim Prabowo
Oleh
·2 menit baca
BOGOR, KOMPAS - Gagasan yang disampaikan Calon Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto secara umum dinilai menjelaskan apa yang ingin diberikan pasangan Prabowo-Sandiaga kepada masyarakat Indonesia. Gagasan Prabowo berjalan sesuai strategi yang disiapkan, kecuali serangan Calon Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo tentang kepemilikan lahan.
Hal itu dikatakan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02 Sandiaga Uno saat menghadiri nonton bersama (nobar) dengan masyarakat di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (17/2/2019) malam. Kehadiran Sandiaga untuk menangkap dan menyerap aspirasi masyarakat terkait gagasan yang disampaikan Prabowo.
Seusai nobar, Sandiaga mengakui serangan Joko Widodo soal kepemilikan lahan Prabowo di luar dugaan. Serangan itu tidak disiapkan timnya saat simulasi terakhir sore tadi.
"Sebetulnya debat mengenai isu-isu sentral dan startegis. Referensi terhadap personal itu seingat saya tidak diperkenankan dalam debat. Tetapi inilah bagian dari demokrasi kita dan tadi sudah dijawab pak Prabowo," katanya.
Ia juga memuji ketenangan yang ditunjukan Prabowo selama debat berlangsung. Prabowo dinilai lebih banyak tersenyum dan rileks.
"Pak Jokowi juga rileks dan tajam. Dan tadi langsung (Jokowi) melakukan referensi kepada pribadi Pak Prabowo tidak kami siapkan. Karena kami tidak menyangka akan menyerang pribadi," katanya.
Meski demikian, Sandiaga menilai secara umum materi debat yang disiapkan berjalan sesuai strategi dan dijelaskan dengan baik oleh Prabowo Subianto. Terutama gagasan yang berkaitan dengan pokok-pokok kebijakan yang menyentuh kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.
"Di bidang pangan, kami ingin kebijakan pangan bisa menghadirkan harga pangan yang terjangkau, kesejahteraan petani yang lebih diperhatikan dan peningkatan produksi pangan," katanya.
Adapun pada sektor energi, Sandiaga menilai pemanfaatan energi baru dan terbarukan harus dikelola sesuai amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Sedangkan di bidang infrastruktur, kebijakan pembangunan harus bersinggungan dengan kepentingan masyarakat luas dan membuka akses lapangan kerja. (STEFANUS ATO)