JAKARTA, KOMPAS— Calon presiden harus punya program yang jelas untuk mengurai persoalan impor pangan. Diversifikasi pangan jadi salah satu alternatif untuk mengatasi impor beras yang tak kunjung tuntas. Hal itu mengemuka dalam diskusi bertajuk ‘Perspektif Indonesia Jelang Debat Kedua’ yang diadakan radio SMART FM dan Populi Center di Jakarta, Sabtu (16/2/2019).
Seperti diketahui, debat presidensial kedua akan mengangkat tema terkait energi, pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup, dan infrastrutur. Ketua Institut Hijau Indonesia Chalid Muhammad mengatakan, salah satu masalah pangan yang mengemuka di masyarakat adalah ketergantungan dalam mengonsumsi beras. Ia menilai, pertumbuhan penduduk yang tinggi berpotensi meningkatkan konsumsi beras, sehingga pemerintah pun mesti mengimpor beras.
Ia menyebutkan, dari tahun ke tahun persoalan impor beras terus terjadi meskipun presiden berganti-ganti. Hal itu juga dipicu oleh konversi lahan pertanian yang berubah menjadi lahan permukiman.
Untuk menyelesaikan permasalahan itu, Chalid menyarankan agar para calon presiden mengangkat program diversifikasi pangan dalam debat kedua, Minggu malam (17/2/2019). “Persoalan pangan bukan hanya kebijakan swasembada beras, tapi bagaimana memanfaatkan sumber pangan lokal lain yang tersedia di Indonesia,” ujarnya.
Sebelumnya, sejumlah daerah di Indonesia masih mempertahankan makanan pokok nonberas. Misalnya, sagu di daerah Indonesia bagian Timur, nasi jagung di Jawa Tengah dan Jawa Timur, nasi tiwul/singkong di Yogyakarta dan Jawa Barat, dan ubi jalar makanan lokal penduduk di pegunungan.
Keragaman makanan pokok itu, menurut Chalid, dapat diakomodasi dengan kerjasama masyarakat mengelola perhutanan sosial. Lokasi perhutanan yang berada di daerah dataran tinggi bisa dimanfaatkan untuk menanam jagung, ubi, dan kacang-kacangan.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform Fabby Tumiwa menyampaikan, persoalan ketahanan pangan berkaitan dengan ketersediaan yang mencukupi dan harga yang terjangkau. Ia berharap agar capres dapat memberikan langkah dan contoh konkret terkait permasalahan pangan ini.
Untuk memperkuat ketahanan pangan itu dibutuhkan pengelolaan dan penjaminan keberlanjutan sumber daya lingkungan. “Kedaulatan pangan tidak hanya bicara ekspor dan impor pangan, tapi bagaimana negara bisa mengoptimalkan distribusi sumber daya alam lokal untuk kemakmuran rakyat,” kata Fabby.
Fokus Berbeda
Juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, Dian Islamiati Fatwa menyebutkan, isu pangan yang menjadi fokus adalah persoalan mengendalikan impor pangan. Menurut Dian, kebutuhan setiap daerah perlu didata dalam basis data, sehingga akan memudahkan kontrol impor itu.
"Jadi yang kami lakukan adalah mengendalikan impor, zaman globalisasi tidak mungkin kita tidak impor," ujarnya.
Sementara itu, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily menyampaikan, isu diversifikasi pangan menjadi salah satu isu penting yang akan diangkat Jokowi. “Kami akan mendorong teknologi pangan lokal yang lebih produktif, sehingga konsumsi pangan akan lebih beragam,” kata Ace.
Ia mencontohkan program konkret yang telah disiapkan, yakni bantuan pangan non tunai (BNPT) kepada masyarakat. Melalui BNPT tersebut diharapakan, masyarakat dapat membeli makanan pokok yang tersedia di daerahnya. (MELATI MEWANGI)