JAKARTA, KOMPAS - Debat presidensial kedua yang akan berlangsung Minggu (17/2/2019) diharapkan menyentuh substansi persoalan terkait pembangunan insfrastruktur dan kaitannya dengan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Perdebatan juga diharapkan menggunakan sudut pandang sosial dalam melihat persoalan pangan, infrastruktur, energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, mengingat keterkaitannya yang relatif erat dengan kehidupan warga sehari-hari.
Profesor riset bidang sosiologi pada Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI, Henny Warsilah, Jumat (15/2/2019) mengatakan debat putaran kedua bakal sangat penting bagi kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Misalnya saja terkait krisis ekologi dan sumber daya alam yang dimensi penegakan hukumnya belum diperkuat sanksi memadai.
Ia mencontohkan hal itu terjadi pada sebagian kawasan pesisir yang pada saat ini mengalami tekanan kuat. Padahal menurut Henny, sejumlah pembangunan yang dilakukan di kawasan tersebut, misalnya reklamasi, tidak bisa dilakukan atas nama rezim ekonomi melainkan rezim sosial dan konservasi.
“Karena disitu ada masyarakat budaya dan ritus keagamaan yang harus dilindungi,” papar Henny.
Karena itulah, menurut Henny penting untuk menggunakan paradigma inklusif dalam mengelola isu sumber daya alam dan lingkungan. Di dalamnya terkandung sifat partisipatif, memiliki aksesibilitas, dan mengedepankan asas demokrasi.
Selain itu, imbuh Henny, isu pangan sebaiknya dibedah lebih jauh dalam debat menyusul kesimpangsiuran dalam informasi terkait pangan. “Stok pangan menumpuk, tetapi sering dipelintir harus impor. Ini adalah masalah informasi,” kata Henny.
Ia menambahkan, terkait dengan isu infrastruktur, hal yang jauh melampaui infrastruktur fisik dan mesti didorong pembangunannya adalah infrastruktur sosial. Ia mencontohkan, hal itu misalnya adalah isu-isu yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, perumahan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Untuk Indonesia yang lebih maju, masalah infrastruktur sosial harus dibenahi,” sebut Henny.
Sementara itu, peneliti utama Pusat Penelitian Ekonomi LIPI Maxensius Tri Sambodo, saat dihubungi mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur perlu terkait dengan strategi jangka panjang industri. Maxensius juga mengutarakan tentang penguatan infrastruktur sebagai dasar membangun keadilan ekonomi.