Isu Kapan Terjadi Gempa dan Tsunami Tidak Benar

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Kepala BMKG Stasiun Geofisika Padang Panjang Irwan Slamet di Padang, Jumat (15/2/2019).

PADANG, KOMPAS — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Geofisika Padang Panjang mengimbau masyarakat Sumatera Barat tetap waspada terhadap potensi gempa di segmen Mentawai atau Mentawai Megathrust. Namun, warga juga diminta menyaring segala berita terkait Mentawai Megathrust, termasuk tidak memercayai isu akan terjadinya gempa bumi dan tsunami besar pada akhir Februari yang sekarang beredar.

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Geofisika Padang Panjang Irwan Slamet, di Padang, Jumat (15/2/2019) sore, mengatakan, pada Kamis malam mereka mendapat informasi bahwa di Mentawai beredar isu adanya ramalan terkait kapan akan terjadi gempa bumi dan tsunami.

”Beredar ramalan bahwa pertengahan Februari hingga akhir Februari akan ada gempa besar disertai tsunami. Informasi itu sudah cukup meresahkan masyarakat. Bahkan, ada yang siap-siap mengungsi,” kata Irwan.

Menindaklanjuti hal itu, pihaknya pun bergerak. ”Kami merasa bertanggung jawab dan tidak boleh mendiamkan masyarakat dalam kondisi panik, tidak menentu, atau tidak punya pegangan. Masyarakat harus ditenangkan agar tidak sampai terprovokasi,” ujar Irwan.

Masyarakat harus ditenangkan agar tidak sampai terprovokasi.

Irwan menyebutkan, hari ini, pihaknya mengeluarkan pernyataan resmi untuk menanggapi isu yang beredar tersebut. Selain menyatakan tidak pernah mengeluarkan informasi prediksi gempa bumi, BMKG juga menyatakan ramalan gempa bumi yang beredar tidak dapat dipertanggungjawabkan karena sulit diterima dalam ilmu kegempaan.

”Untuk melihat satu pergerakan lempeng ke lempeng lain itu rumit. Perlu pengkajian yang rumit sehingga tidak bisa segampang itu memprediksi,” ucap Irwan.

Baca Juga :

Masyarakat Mentawai dan Padang Disiapkan Hadapi Tsunami

Kompas

Sumber: Rahma Hanifa, 2019

Irwan mengatakan, potensi gempa bumi di zona patahan Mentawai memang ada. Namun, sampai saat ini belum ada teknologi yang dapat memprediksi gempa bumi dengan tepat, baik waktu, lokasi, maupun berapa kekuatannya.

BMKG juga berencana memasang sensor sistem peringatan dini gempa bumi (EEWS) yang merupakan program yang sudah direncanakan lama. Program itu juga tidak ada kaitannya dengan isu kejadian gempa bumi yang beredar.

Irwan menambahkan, mereka juga mengimbau masyarakat agar menyaring segala berita yang mereka terima terkait Mentawai Megathrust serta tidak mudah terpancing dengan segala isu yang beredar.

”Masyarakat bisa mengakses lama BMKG di www.bmkg.go.id atau menghubungi nomor kami di 075282236,” kata Irwan.

Perlu waspada

Sebelumnya, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan, dari hasil pemantauan dan analisis BMKG, saat ini ada delapan zona bahaya (gempa bumi) di Indonesia yang perlu diwaspadai. Zona itu dinilai bahaya karena relatif jarang terjadi gempa bumi yang berarti energi yang tersimpan masih besar.

”Mentawai (yang memiliki potensi gempa bermagnitudo 8,8 dan bisa diikuti tsunami besar) termasuk di dalamnya, bahkan dijadikan nomor satu. Terus terang, itu menjadi fokus prioritas pertama kami karena sudah saatnya pecah energinya. Sekitar tahun-tahun ini. Di Sulawesi juga masih banyak titik, tetapi sudah lepas,” tutur Dwikorita.

DOKUMENTASI ADI PRIMA UNTUK KOMPAS

Masyarakat di tiga desa di Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, mengikuti kegiatan simulasi gempa dan tsunami, Jumat (30/11/2018). Simulasi yang sekaligus untuk menguji kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam penanggulangan kebencanaan itu diadakan oleh Lembaga Internasional Arbeiter Samariter Bund (ASB) Indonesia and the Philippines, sebuah lembaga kemanusiaan asal Jerman, bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Oleh karena itu, menurut Dwikorita, berbagai langkah terus disiapkan. Ia menjabarkan, langkah itu seperti edukasi dan mitigasi, termasuk menyediakan peralatan.

”Untuk mengantisipasi Mentawai Megathrust, BMKG sudah memasang lebih dari 10 stasiun pengamat seismik di wilayah Sumbar. Selain itu, ada juga alat khusus untuk memonitor muka laut dari Badan Informasi Geospasial. Di beberapa titik juga terdapat warning receiver center yang terkoneksi dengan sirene di sepanjang pantai Sumbar,” ujar Dwikorita.

Ia menambahkan, pihaknya juga akan memasang 50 sensor EEWS bekerja sama dengan salah satu lembaga di China. Sistem tersebut nantinya akan bekerja untuk menangkap gelombang primer (gelombang gempa yang tidak merusak) dan menjadi sumber informasi awal sebelum terjadi guncangan gempa.

”Jadi, dengan alat ini, masyarakat memiliki golden time 10 detik sampai 60 detik untuk menyiapkan diri sebelum guncangan terjadi. Termasuk juga mematikan sistem yang bisa membahayakan, seperti listrik, gas, dan lainnya,” kata Dwikorita.

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Para pelajar, termasuk pelajar penyandang disabilitas, mulai dari taman kanak-kanak di 14 sekolah di Kelurahan Ulak Karang Utara dan Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, beserta warga mengikuti simulasi yang diselenggarakan Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat, Sabtu (9/2/2019). Simulasi tersebut dilaksanakan untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi gempa dan tsunami yang berpotensi melanda Kota Padang dan daerah pesisir Sumbar lainnya.

Terkait hal itu, Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Sumbar Ade Edward mengatakan, langkah yang dilakukan masyarakat di Mentawai dengan mengonfirmasi ke BMKG terkait isu yang beredar sudah tepat. Ia juga berharap, masyarakat lainnya juga melakukan hal serupa.

”Selain itu, saya berharap para ahli tetap hati-hati. Bukan tidak perlu menyampaikan prediksi. Itu tetap harus disampaikan. Hanya saja, harus mempertimbangkan situasi psikologis masyarakat,” kata Ade.

Para ahli agar tetap hati-hati. Bukan tidak perlu menyampaikan prediksi. Itu tetap harus disampaikan. Hanya saja, harus mempertimbangkan situasi psikologis masyarakat.

Ade juga meminta media turut menjalankan fungsi edukasi kepada masyarakat dalam mitigasi bencana.

”Media harus menyampaikan berita yang mendidik berdasarkan hasil kajian yang sudah valid dan terkonfirmasi ke instansi yang berwenang. Bukan mau mengontrol media, tetapi ini penting karena berkaitan dengan keselamatan dan nyawa publik,” ujar Ade.