JAKARTA, KOMPAS - Kesiapan industri nasional memasuki era industri 4.0 dibutuhkan agar memiliki daya saing global. Beberapa perusahaan di Indonesia dinilai sudah dapat menjadi percontohan dalam penerapan teknologi industri 4.0 tersebut.
Data Kementerian Perindustrian yang dikutip Kompas, Minggu (10/2/2019), menyebutkan, perusahaan yang dimaksud antara lain PT Schneider Electric Manufacturing Batam di sektor industri elektronika. Selain itu, ada juga PT Chandra Asri Petrochemical di industri kimia dan PT Mayora Indah Tbk di industri makanan dan minuman.
Perusahaan yang menjadi percontohan penerapan industri 4.0 di sektor tekstil dan pakaian adalah Sritex. Adapun di industri otomotif adalah PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia.
Sebagai gambaran, kelima sektor industri tersebut - elektronika, kimia, makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, serta otomotif - diprioritaskan dalam penerapan industri 4.0.
“Meski pemerintah mendorong revolusi industri keempat, industri yang masih di industri pertama, kedua, dan ketiga juga tetap berjalan seiringan. Semua saling melengkapi," kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto melalui siaran pers Kemenperin.
Revolusi industri keempat diperkirakan juga membutuhkan banyak pekerjaan, misalnya di bidang analisis data. Terkait hal tersebut, penyiapan sumber daya manusia (SDM) dibutuhkan untuk memasuki era industri 4.0.
Upaya Kemenperin memacu peningkatan pendidikan vokasi industri untuk menunjang SDM kompeten dalam menghadapi era industri 4.0 antara lain dijalankan melalui program link and match. Kemenperin menggandeng 2.074 sekolah menengah kejuruan dan 745 perusahaan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi dalam program tersebut.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Sanny Iskandar mengatakan, peningkatan kualitas SDM merupakan salah satu prioritas.
"Kami dari dunia usaha melihat peningkatan kualitas SDM ini merupakan satu dari 10 prioritas dalam Making Indonesia 4.0," katanya.
Menurut Sanny, prioritas lainnya meliputi perbaikan alur aliran barang dan material; desain ulang zona industri; mengakomodasi standar-standar keberlanjutan; serta memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah.
Prioritas lain adalah menarik minat investasi asing; pembangunan ekosistem inovasi; insentif untuk investasi teknologi; serta harmonisasi aturan dan kebijakan.
Sebelumnya, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong menuturkan, pihaknya sepakat dengan Menperin Airlangga Hartarto terkait arti penting insentif fiskal untuk mendorong perusahaan lebih banyak berinvestasi untuk mendidik pekerja agar memiliki keterampilan digital.(CAS)
