Di Balik Elastisitas Dukungan Wali Kota Cirebon kepada Petahana

Oleh

Abdullah Fikri Ashri

· 6 menit baca

Sudah dua pekan Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis mendeklarasikan dukungannya kepada calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo – Ma’ruf Amin. Namun, berbagai tanya masih menyelimuti.

Antara lain, mengapa kader Partai Demokrat tersebut tidak mengikuti keputusan partainya yang mendukung capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno? Lalu, sebagai kepala daerah, apakah Azis melanggar aturan terkait kampanye?

Deklarasi itu berlangsung pada Sabtu (19/1/2019) di salah satu hotel di Jalan Tuparev, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Selain Wakil Wali Kota Cirebon Eti Herawati, acara itu juga dihadiri Saan Mustopa dari Tim Kampanye Daerah Jabar Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Ketua TKD Kota Cirebon Edi Suripno.

Kalau dipanggil lagi oleh Bawaslu, dengan senang hati saya hadir

Pasca deklarasi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Cirebon memanggil Azis untuk dimintai keterangan terkait acara tersebut, Selasa (29/1). Namun, Azis yang berada di Jakarta hari itu tak memenuhi panggilan.

Ketua Bawaslu Kota Cirebon Mohamad Joharudin mengatakan, pemanggilan Azis untuk mengonfirmasi beberapa hal sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam aturan itu, kepala daerah termasuk wali kota dapat berkampanye jika hari libur atau sedang cuti.

Kepala daerah juga dilarang menggunakan fasilitas negara saat kampanye, kecuali fasiltas pengamanan yang telah diatur. “Selain meminta keterangan, kami juga membutuhkan sejumlah dokumen dari Pak Azis. Kami akan memanggil Pak Azis untuk kedua kalinya,” ujar Joharudin.

Saat dikonfirmasi, Azis meyakini, deklarasi tersebut tidak melanggar aturan. Pelaksanaan deklarasi, misalnya, berlangsung bukan pada hari kerja. “Saya juga tidak menggunakan fasilitas negara saat itu. Kalau dipanggil lagi oleh Bawaslu, dengan senang hati saya hadir,” ujarnya.

Perjalanan Azis

Tidak hanya dengan Bawaslu, Azis juga harus menjelaskan keputusannya untuk mendeklarasikan dukungannya kepada capres dan cawapres nomor urut 01 kepada Partai Demokrat, partai yang membawanya menjadi wali kota dua kali. Sebab, partainya telah memutuskan untuk mendukung capres dan cawapres nomor urut 02.

“Saya juga pusing. Banyak yang menelepon, menanyakan keputusan Pak Azis. Istri saya saja heran. Katanya, kita perjuangkan mati-matian untuk Pak Azis. Tetapi, jadinya begini (mendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin),” ujar Ketua DPC Partai Demokrat Kota Cirebon Mohamad Handarujati Kalamullah.

https://cdn-assetd.kompas.id/m9SkxlkOF1zMQ-pPn3bGeyXhTX4=/1024x1820/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F02%2FDSC08946.jpg — Kompas/Abdullah Fikri Ashri
Ketua DPC Partai Demokrat Kota Cirebon Mohamad Handarujati Kalamullah.

Menurut Handarujati, Azis dan Demokrat tak bisa dipisahkan. Keduanya saling membesarkan. Azis berperan penting ketika Partai Demokrat berdiri di Kota Cirebon pada 2003. Tiga tahun berikutnya, Azis menjadi Ketua DPC Partai Demokrat Kota Cirebon.

Pada 2008, diusung Demokrat, Azis maju bersama Bambang Surono dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Cirebon. Namun, mereka gagal. Tahun 2009, Azis terpilih menjadi Ketua DPRD Kota Cirebon. Demokrat memiliki 6 kursi dari total 35 kursi saat itu.

Azis kembali maju sebagai calon wakil wali kota mendampingi (almarhum) Ano Sutrisno pada pilkada 2013-2018. Pasangan yang diusung Partai Demokrat dan Partai Golkar ini pun menang, mengalahkan empat kandidat lainnya. Pada 2015, Ano meninggal dunia sehingga Azis berhak menduduki kursi wali kota Cirebon.

Sejak menjadi wali kota hingga berakhirnya periode masa jabatan 2018, Azis menjelma sebagai one man show

Sejak menjadi wali kota hingga berakhirnya periode masa jabatan 2018, Azis menjelma sebagai one man show. Cirebon tanpa wakil wali kota. Meski mengaku kewalahan, Azis tampaknya lebih menikmati tanpa pendamping. Toh, panitia pemilihan wakil wali kota yang dibentuk DPRD setempat tidak berjalan.

Padahal, Pemprov Jabar dan Kementerian Dalam Negeri telah mengirim surat berisi imbauan agar kekosongan jabatan wakil wali kota Cirebon segera diisi. Saat itu, belum ada kesepakatan antara Azis dan partai pengusung, yakni Partai Demokrat, PPP, dan Golkar.

Azis ingin Eti Herawati, kader Partai Nasdem, mendampinginya. Partai pengusung menentangnya karena Nasdem tidak ikut memenangkan Azis saat Pilkada 2013-2018. Akhirnya, tidak ada titik temu.

Ini untuk menjaga kondusivitas Cirebon yang kemarin sudah terpecah dua dalam pemilihan wali kota

Hingga Pilkada 2018-2023, Azis akhirnya maju bersama Eti yang didukung oleh Partai Demokrat, Nasdem, Hanura, PKB, dan PKPI. Azis kembali terpilih sebagai wali kota, mengalahkan pasangan Bamunas Setiawan – Effendi Edo yang didukung PDI-P, Golkar, dan PPP.

Akan tetapi, setelah memenangkan pilkada, ia malah mendukung capres dan cawapres yang bukan pilihan partainya. “Padahal, Pak Azis awalnya pasif. Bahkan, kami tidak memasukkannya ke dalam tim gabungan kampanye Prabowo – Sandi di Cirebon. Ini untuk menjaga kondusivitas Cirebon yang kemarin sudah terpecah dua dalam pemilihan wali kota,” lanjut Handarujati.

https://kompas.id/baca/utama/2019/01/19/diusung-demokrat-wali-kota-cirebon-dukung-jokowi/

Faktanya, Azis terang-terangan mendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Menurut dia, kondisi tersebut sedikit banyak turut memengaruhi preferensi pemilih dalam pilpres tahun ini. Handarujati menuding, ada salah satu partai pendukung Azis, yang juga mengusung capres dan cawapres nomor urut 01, yang memengaruhi Ketua Majelis Pertimbangan Cabang Partai Demokrat Kota Cirebon tersebut.

Tetap demokrat

Isu yang beredar, sikap Azis tersebut sebagai langkah balas budi kepada salah satu partai pengusung yang telah membantu permodalan saat pilkada lalu. Spekulasi lainnya, dukungan Azis kepada capres petahana untuk mencari aman setelah anggotanya, Pelaksana Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon berinisial YW, ditetapkan sebagai tersangka pengerjaan jalan yang bersumber dari dana alokasi khusus tahun 2016 sebesar Rp 599 juta.

“Itu tidak benar. Saya tegaskan sekali lagi, saya mendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin bukan atas dasar ditekan, diiming-imingi sesuatu, atau rasa berutang budi,” ujar Azis menanggapi isu tersebut.

Kader Partai Demokrat itu berhati besar. Saya masih Demokrat meskipun mendukung Pak Joko Widodo

Menurutnya, pembangunan yang dijalankan petahana Joko Widodo sudah pada trek yang benar. Jalan Tol Trans Jawa, misalnya, membuat arus barang dan jasa semakin lancar. Ini dianggap sangat membantu perekonomian Kota Cirebon yang juga dilalui jalan tol tersebut. Oleh karena itu, ia mendukung capres petahana. Lalu, mengapa dukungan tersebut harus dideklarasikan? “Itu hak saya,” ucap Azis.

Sekretaris MPD Partai Demokrat Jabar itu menyadari, setiap pilihan politik mengandung risiko.”Sebagai sesama warga negara, teman-teman di partai pasti bisa memahami. Kader Partai Demokrat itu berhati besar. Saya masih Demokrat meskipun mendukung Pak Jokowi,” ujarnya.

Meskipun berjanji ikut memperjuangkan perolehan suara capres petahana di Kota Cirebon, Azis tidak masuk dalam TKD Kota Cirebon Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Kota Cirebon termasuk lumbung suara bagi Joko Widodo. Meskipun kalah di Jabar pada pilpres 2014, Joko Widodo yang berpasangan dengan Jusuf Kalla saat itu menang di Cirebon.

Oleh karena itu, menurut Saan Mustopa, dukungan Azis akan menambah semangat relawan dan tim kampanye di Kota Cirebon untuk memenangkan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Apalagi, pada pemilihan presiden 2014, Jabar menjadi basis suara Probowo. Sementara Joko Widodo saat itu hanya meraih 40,22 persen suara.

Bagaimana pun, langkah Azis cukup mengejutkan. Sikap Azis tersebut menambah daftar pengurus maupun fungsionaris Partai Demokrat yang beralih mendukung Joko Widodo. Sebelumnya, mantan Wakil Gubenur Jabar Deddy Mizwar, Mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi dan Gubernur Papua Lukas Enembe juga mendukung capres dan cawapres nomor urut 01.

Sebagai simbol dukungan Azis kepada capres petahana, Saan memberikan jaket hitam berlogo #Jokowi1kalilagi. Awalnya, Azis ragu mengenakan jaket itu. Ia khawatir, jaketnya kekecilan. “Elastis,” ucapnya saat jaket tersebut menutupi batiknya.

Mungkin, sebagai politisi, Azis harus elastis seperti jaket tersebut, luwes dan lentur. Benar, dalam politik, tidak ada kawan dan lawan abadi. Yang ada hanyalah kepentingan abadi.

Belum cukup 15 menit jaket itu di badannya, Azis meminta jaketnya dilepaskan. “Sesak,” ucap Azis sembari membuka jaketnya lalu memberikan keterangan kepada wartawan.

Editor:

Cornelius Helmy Herlambang

jokowi Partai Demokrat wali kota cirebon nashrudin azis